Penyataan Prabowo di atas menunjukkan secara gamblang bahwa dirinya dan partainya selalu mementingkan uang dan orang-orang yang memiliki modal untuk maju dalam kontestasi politik di daerah.
Dengan demikian, faktor pertimbangan utama penentuan kandidat adalah uang dari para calon tersebut, dibanding kualitas kepemimpinan para calon kepala daerah itu.
Bagi Partai Gerindra, faktor uang tersebut yang paling utama. Hal tersebut akan mengalahkan faktor pengalaman, pendidikan, kapabilitas atau kinerja calon kepala daerah.
Selain itu, pernyataan Prabowo di atas juga membuka tabir bahwa untuk menjadi calon kepala daerah akan "membutuhkan" dana yang sangat besar bila maju melalui Partai Gerindra. Yaitu mencapai 300 miliar rupiah. Bahkan itu menurut Prabowo merupakan paket hemat.
Begitu pula yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Menurut pengakuan Prabowo, dana yang dihabiskan pasangan Anies-Sandi sekitar angka tersebut.
Hal itu selaras dengan pengakuan Sandiaga yang mengaku menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Pertanyaannya, apakah mungkin dana sebesar itu dikeluarkan dengan cuma-cuma oleh para calon kepala daerah? Tentu saja tidak. "Tak ada makan siang gratis dalam politik", begitu kredo para politisi.
Besarnya biaya yang keluar saat pencalonan kepala daerah, akan mendorong para calon itu untuk mencari "pulihan" bila sudah terpilih nanti. Itulah akar dari budaya korupsi di Indonesia.
Dan parahnya hal tersebut justru disuburkan oleh partai-partai politik itu sendiri, salah satunya adalah Partai Gerindra.
Seluruh penyataan di atas sangat kontradiktif bila dikembalikan dengan semangat partai besutan Prabowo Subiyanto itu untuk mengangkat kembali Indonesia Raya. Apalagi ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kenyataannya sangat jauh.
Praktik uang mahar di dalam partai itu sangat sehat, bahkan akan merusak demokrasi. Karena itu tak lebih sebagai pelacuran demokrasi dengan menganggap bahwa proses demokrasi sekadar transaksi jual-beli belaka.
