Menjelang tutup tahun 2017, Presiden Joko Widodo mendapatkan kritikan dari Plt. Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Sayangnya, banyak kritik yang meleset dari Fadli Zon tersebut. Karena apa yang disampaikannya telah terbantahkan dengan adanya data dan fakta ekonomi.
Misalnya, disebutkan bahwa konsep pembangunan di bawah Presiden Jokowi tidak jelas. Ternyata kenyataannya adalah sebaliknya.
Presiden Jokowi justru mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan dari publik internasional terkait caranya membangun negara. Bahkan disematkan sebutan 'Jokowinomics' atas keberhasilannya membangun infrastruktur di tengah keterbatasan dana.
Kemudian, dalam hal pertumbuhan ekonomi mengutip pendapat Bank Dunia, pondasi Indonesia masih bisa dikatakan stabil. Karena di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal III tahun 2017 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen. Hal itu secara rata-rata membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di dunia, di bawah China dan India.
Berikutnya, terkait tuduhan Fadli Zon yang menyebutkan bahwa pemerintah inkonsisten dengan konsep poros Maritim, perlu diperiksa lagi datanya. Karena selain membangun jalan tol, Â pemerintah juga betul-betul serius membangun sektor kelautan.
Sesuai dengan instruksi Jokowi untuk memacu pertumbuhan sektor kemaritiman, pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur pada sektor ini. Infrastruktur pelabuhan misalnya.
Sejak tahun 2015, tercatat sebanyak 81 pelabuhan telah dibangun oleh pemerintah. Kemudian, berdasarkan data Kemenhub, pembangunan yang dilakukan cukup konsisten, dengan rincian 25 pelabuhan pada tahun 2015, 22 pelabuhan pada tahun 2016 dan melonjak hingga 34 pelabuhan sepanjang tahun 2017.
Kemudian, Kemenhub juga menargetkan akan membangun 39 pelabuhan laut lagi dan 70 kapal perintis pada 2018.
Verifikasi data seperti di ataa menunjukkan bahwa kritik Fadli Zon banyak yang tak sesuai dengan data. Ia hanya melihat dengan kacamata subyektif seorang oposan, tanpa melihat capaian pemerintah yang sebenarnya.
