Selain politisi, pendukung Prabowo-Gibran di pilpres mendapat jatah menteri atau wakil menteri. Sebut saja Yusril dan Otto Hasibuan. Keduanya merupakan advokat Prabowo-Gibran saat sengketa Pemilu di MK beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Erick Thohir pun kembali masuk ke dalam pemerintahan.
Meski tidak terafiliasi dengan partai politik, akan tetapi Erick merupakan pendukung Prabowo-Gibran. Bahkan di saat kampanye, Erick membawa sepak bola. Mengingat Erick adalah ketua PSSI.
Nama-nama lain seperti Sri Mulyani, Tito Karnavian hingga Nasaruddin Umar masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski orang-orang lama masih ada di dalam kabinet Prabowo-Gibran, tentu kita berharap mereka yang didapuk sebagai pengampu kekuasaan bisa bekerja dengan baik.
Di sisi lain, jika kabinet masih banyak diisi oleh politisi atau simpatisan, zaken kabinet hanya angan-angan. Bukan tidak mungkin publik akan menilai jika hal tersebut hanya bagi-bagi kekuasaan semata.Â
Zaken kabinet bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya dalam merekrut calon menteri, sistem meritokrasi harus lebih di utamakan. Di atas kertas sebenarnya bisa dilakukan.
Akan tetapi, di lapangan bisa saja berbeda. Akan tetapi Prabowo pun dilema. Untuk menjaga eksistensi di pilpres selanjutnya, maka politik akomodatif tetap dilakukan yaitu merangkul parpol yang menyusunnya di pilpres kemarin.
Tren politik akomodatif ini bisa dilihat saat Jokowi masih menjabat. Jokowi merangkul semua parpol dan hanya menyisakan PKS di luar pemerintahan. Hasilnya, Jokowi cukup sukses dalam mempertahankan kekuasaannya.
Meski begitu, politik dinamis. Bisa saja ke depannya Prabowo akan benar-benar mewujudkan kabinet zaken atau akan melakukan politik akomodatif sebagai modal untuk berkuasa kembali.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
