Menilik Kans Partai Buruh dalam Pemilu 2024

Pada tanggal 4-5 Oktober 2021, beberapa serikat buruh di Indonesia melakukan kongres yang digelar di Jakarta. Hasil dari kongres tersebut adalah dibentuknya Partai Buruh. 

Tidak hanya itu, dalam kongres tersebut Saiq Iqbal ditunjuk sebagai ketua parpol. Tentu kita tidak asing dengan sosok Said, dirinyalah yang menjadi motor dalam menggerakkan buruh selama ini. 

Misalnya dalam aksi menolak RUU Cipta Kerja, ada peran Said di balik para buruh yang turun ke jalanan waktu itu. Logis kiranya menunjuk Said sebagai ketua karena Said cukup dikenal, khususnya bagi buruh. 

Partai Buruh kali ini diinisiasi oleh empat serikat pekerja terbesar di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Menurut beberapa sumber, ada sekitar 50 serikat pekerja yang bergabung dalam Partai Buruh yang baru kali ini. Tidak hanya dari kalangan buruh, petani, guru honorer, bahkan gerakan perempuan Indonesia juga disebut masuk ke dalam Partai Buruh. 

Peluang

Ada yang menarik dari komponen Partai Buruh kali ini. Tentu saja Partai Buruh kali ini tidak hanya terdiri dari kalangan kaum kerah biru saja, tapi ada petani, guru honorer/swasta, aktivis lingkungan, dan gerakan perempuan. 

Dari latar belakang tersebut setidaknya mempunyai satu tujuan yang sama. Tentu saja kekalahan telak atas lolosnya RUU sapu jagat omnibus law yang saat ini sudah sah menjadi undang-undang. 

Beberapa usaha sudah dilakukan terutama oleh kaum buruh. Dari turun ke jalan sampai proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi semua itu hasilnya nihil. 

Selain itu, isu perempuan, lingkungan, kesejahteraan guru honorer sampai saat ini menjadi isu yang terus berkembang. Suara mereka hanya sebatas di jalan saja dan setelah itu hilang tertiup angin. 

Jika kita perhatikan lagi, aksi aktivis kaum perempuan, lingkungan, guru honorer, dan kaum buruh selalu berjalan masing-masing. Di sisi lain, memang dari sisi profesi hal itu berbeda, jadi aksi alias perjuangan itu berjalan sendiri.

Tetapi, menurut saya ada satu kesamaan dari hal itu yaitu kesejahteraan. Kita tidak menutup mata bahwa kesejahteraan guru honorer masih jauh, kata sejahtera seakan menjadi oase di padang pasir bagi mereka.

Begitu juga dengan kaum buruh, atau para aktivis perempuan yang getol menyuarakan kesetaraan khususnya di tempat kerja. Aspirasi-aspirasi itu hanya berakhir di jalan. Setelah aksi ya hilang. 

Tentu saja ini menjadi peluang bagi Partai Buruh untuk menjadi wadah yang siap menampung semua aspirasi di atas. Bisa saja Partai Buruh menjadi alternatif pilihan pada pemilu 2024 nanti. 

Apalagi komponen kata buruh itu sendiri sudah meluas meliputi nelayan, petani, guru honorer, bahkan aktivis lingkungan. Bisa Partai Buruh diperhitungkan dalam pemilu nanti. 

Tentu saja berjuang dengan partai terasa lebih nyata daripada turun ke jalan. Selama ini usaha itu seakan sia-sia. Jika Partai Buruh lolos ke parlemen, tentu saja aspirasi yang tercecer di jalan itu setidaknya bisa diperjuangkan di parlemen. 

Berjuang di parlemen jelas lebih nyata daripada di jalan. Meskipun ada dinamika politik yang bisa menghambat itu. Tapi, setidaknya hal itu bisa memunculkan harapan bagi kaum kerah biru. 

Hambatan 

Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah industri. Oleh karenanya, kehadiran Partai Buruh dan buruh yang berpolitik menjadi keniscayaan. Untuk pendirian partai, mungkin saja tidak ada hambatan.

Tetapi, untuk keikutsertaan dalam pemilu itu sendiri pasti ada hambatan. Misalnya dari segi anggaran, Said sendiri menyebut bahwa anggaran partai akan dikumpulkan dari iuran anggota yang secara militan. 

Hambatan lain adalah Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual ketika pemilu 2024 nanti akan digelar. Verifikasi faktual oleh KPU merupakan administrasi pertama yang harus dilalui oleh Partai Buruh. 

Untuk bisa lolos verifikasi faktual, kepengurusan Partai Buruh setidaknya harus melibatkan perempuan setidaknya 30 persen. Selain itu, kepengurusan di daerah sendiri harus 75 persen. 

Dengan adanya gerakan perempuan yang masuk ke dalam Partai Buruh, setidaknya hal itu bisa diatasi. Keikutsertaan wanita dalam berpolitik juga harus diperhatikan oleh Partai Buruh agar lolos verifikasi faktual. 

Hambatan yang paling nyata untuk Partai Buruh tentu saja ambang batas parlemen. Seperti yang diketahui, UU Pemilu sendiri batal direvisi, akibatnya ambang batas parlemen akan sama dengan pemilu tahun 2019.

Pada gelaran pemilu tersebut, partai baru yang tampil pada pemilu 2019 justru tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Tidak mudah bagi partai baru untuk bisa masuk parlemen.

Meskipun Partai Buruh pernah ada, tetap saja ini menjadi masalah yang harus diselesaikan. Penyatuan beberapa elemen bisa memberikan peluang itu. 

Bukan tidak mungkin, jika suara yang tercecer di jalan tadi bisa diakomodasi dengan baik, ambang batas itu bisa dilewati. Di sisi lain, kampanye partai juga penting untuk memperkenalkan Partai Buruh Reborn ini. 

Tentu saja partai buruh setidaknya harus diingat oleh buruh itu sendiri. Saya kira terkait strategi kampanye yang efektif juga penting. Ada juga partai baru yang kampanye di tv sendiri tapi tidak lolos parlemen. 

Itu artinya, meskipun mars tersebut sudah sering kita dengar karena iklan di tv, tapi tetap saja tidak efektif. Buktinya partai tersebut tidak masuk parlemen.

Menarik untuk dilihat kiprah dari Partai Buruh. Jika lolos ke parlemen, tentu saja perjuangan mereka akan lebih nyata. Tapi, jika hambatan di atas tidak diatasi, maka aspirasi itu akan tercecer kembali.