Jelas saja Moeldoko membantah keras tudingan itu, dia bahkan mengatakan perihal ini Jokowi tidak tahu menahu, konflik internal Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan pemerintah, begitu kiranya.
Tetapi hal itu sulit dibuktikan dan dibantah, mengingat posisi Moeldoko sebagai KSP, sehingga seakan-akan pemerintah merestui gerakan itu, sebagian berpendapat Moeldoko hendaklah mengundurkan diri dari jabatannya, atau ketegasan dari Pak Jokowi yang dinantikan.
Beberapa spekulasi juga muncul dari drama politik ini, upaya kudeta tidak lain adalah sebagai langkah untuk memuluskan pencalonan Presiden dalam Pemilu 2024, lah kemarin aja bukannya Partai Demokrat mendapat suara di bawah 10 persen, lantas bisakah mendapatkan 20 persen dalam pemilu nanti, mengingat ambang batas segitu, ya saya tidak tahu, yang jelas isu ini berhembus kencang.
Kemudian drama kembali terjadi, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) turun gunung, dan mengatakan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko tidak mencerminkan kesatria sebagai seorang prajurit. Ah memang jika dilihat kembali Pak Moeldoko ini mantan Panglima TNI era masa pemerintahan SBY, tetapi malah membelot.
Hal yang sama juga terjadi dengan Pak Jokowi, Pak Gatot yang sebelumnya Panglima TNI kini aktif mengkritik pemerintah, bahkan ikut menginisiasi KAMI. Benar-benar seperti drama, tapi ini drama kehidupan.
Kemudian setelah itu, tidak ada angin tidak ada hujan, KLB dilakukan di Deli Serdang, dan menunjuk KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tentunya kubu AHY menuding apa yang dilakukan dalam KLB terebut tidak sesuai dengan AD ART partai dan UU Partai Pemilu. Cara yang dilakukan oleh KSP Moeldoko jelas tidak kesatria.
Kekuasaan telah diraih oleh pihak KLB versi Deli Serdang, kini tinggal satu langkah lagi, yaitu langkah hukum, agar partai tersebut direstui dan diakui secara sah oleh hukum, maka kubu KLB Deli Serdang menyusun draff untuk mendaftarkan kepengurusan ini ke Kemenkumham.
Kubu AHY tidak tinggal diam menyikapi itu, AHY kemudian melakukan safari bahwa kepemimpinan dirinya yang sah, karena telah sesuai dengan AD ART partai dan UU Parpol, AHY bersafari ke KPU dan Kemenkopolhukam dengan memberikan bukti bahwa dirinya ketua umum yang sah.
AHY berseru agar seluruh kader tetap solid, setelah kejadian ini di daerah saya banyak sekali poster yang menyatakan bahwa “AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, kami DPC Partai Demokrat tidak mengakui KLB Deli serdang” poster tersebut hampir saya temui di tiap jalan.
Lain lagi para pengamat, kejadian ini sungguh mencoreng pemerintahan Jokowi, jelas orang yang terlibat adalah orang istana, mengapa Presiden diam saja? apakah presiden menyetujui ini? Pak Moeldoko hendaklah mundur dari posisi KSP, etika anda mana.
Kemudian tidak lama, muncul poster Capres-Cawapres antara Puan Maharani dan Moeldoko. Lah apa ini, babak baru lagi drama ini, atau dugaan yang sebelumnya tentang kudeta ini benar adanya? Saya tidak tahu, saya hanya menonton drama ini saja, dan menuliskannya di sini berdasarkan yang saya lihat.
