Ketimpangan ini memang disebabkan oleh konektivitas antara daerah pusat perekonomian wilayah dengan daerah lain yang rendah, kesempatan bertumbuh dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti internet antar wilayah, sehingga terjadi arus urbanisasi berujung pada pemusatan pertumbuhan ekonomi di perkotaan sedangkan di perkotaan populasi bertambah tidak diikuti oleh pertumbuhan jumlah lapangan kerja sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi pula.
Jika kita dapat membangun konektivitas antar wilayah maka tidak hanya menstimulasi minat penanaman modal/investasi dalam negeri tetapi seluruh kegiatan ekonomi dan alokasi sumber daya akan terintegrasi dan berjalan dengan efisien. Kesejahteraan masyarakat pun akan membaik merasakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
5. Manufaktur belum efisien memproses bahan mentah menjadi produk jadi
Industri Manufaktur dan teknologi pengelolah bahan baku mentah di Indonesia belum dinilai cukup baik sehingga belum bisa dikatakan bahwa negara kita mampu mengelola sendiri semua sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan nilai tambah bagi rakyat.
Banyak perusahaan yang telah banyak mengimpor mesin industri dari negara lain, dan selain itu dikutip dari perkataan presiden Jokowi mengakui bahwa Indonesia masih suka mengekspor bahan baku mentah padahal memiliki kekuatan besar baik SDM maupun SDA dalam rakornas BKPM pada hari Selasa (12/3/2019).
Kita juga sudah mengetahui bahwa di sektor pertambangan AS menguasai produksi hasil tambang dan tentu kita sudah familiar dengan perushaan PT Freeport, selain itu masih ada perusahaan AS yaitu Newmont Corp yang bergerak di tambang emas di NTT dan NTB dan Chevron Corporation disektor migas yang menghasilkan produksi hingga 35% migas indonesia.Â
Pada sektor migas juga ditemui perusahaan British Petroleum (BP) yang berbasis di Inggris  mengelola gas tangguh di Papua, dengan 60% jatah mereka dapat diekspor ke Asia Pasifik, sementara 40% disalurkan ke Indonesia. Pasokan gas yang dibutuhkan PLN juga akan disalurkan oleh BP. Kerja sama strategis tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU).
Masih banyak negara lain yang menguasai sektor SDA Indonesia yang memilki nilai ekonomi yang tinggi sekali misalnya Kanada, Perancis, China, Jepang, Korea, Belanda. Jika di masa depan negeri kita mampu mengolah sendiri dan memproduksi SDA yg ada tidak terbayang kekayaan negeri kita. SDA dan energi adalah komoditi yang menguasai hajat hidup banyak orang sehingga mengembangkan kemandirian kita dalam pengelolahan SDA adalah perwujudan dari kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini.
Indonesia memerlukan program hilirisasi industri sehingga sumber daya bisa diolah menjadi nilai tambah yang berlipat ganda, hal ini tentu akan memerlukan berbagai perkembangan infrastruktur yang memadai dan penguatan industri mesin.Â
Terdapat sebuah fenomena yang dinamakan NRC(Natural Resource Curse) di Indonesia dimana daerah yang memiliki kekayaan SDA justru rakyatnya mengalami ketidaksejahteraan, bedasarkan riset Dr. Hania Rahma, pemerhati isu SDA sekaligus akademisi Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa fenomena NRC terjadi di tingkat lokal atau provinsi di Indonesia. Hasil riset Dr. Hania membuahkan 4 ide pokok sebagai berikut:
i. Besarnya penerimaan daerah penghasil tambang tidak menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang masif.
ii. Kedua daerah yang melakukan ekstraksi SDA rentan terkena fenomena kutukan SDA.
iii. Daerah yang mengandalkan minyak dan gas bumi ternyata lebih rentan terkena NRC dibandingkan daerah penghasil mineral dan batubara.
iv. Skor daerah dengan skor keberlanjutan yang tinggi memiliki kecenderungan kecil atau jauh dari fenomena NRC.
Sejauh ini terdapat 5 provinsi utama yang mengalami NRC, yaitu: Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, dan Aceh. Menurut riset Dr. Hania hal kuat yang menjadi penyebab terjadinya NRC yaitu integritas kepala daerah, oligarki tambang, integritas birokrasi pemerintahan dan tingkat korupsi, sementara pengaruh integritas kepala daerah terhadap kualitas lingkungan hidup memiliki pengaruh sangat kuat dan integritas kepala daerah terhadap reklamasi dan royalti yang dilaporkan memiliki pengaruh besar pada daerah yang mengalami NRC.
