Penilaian 100 Hari Kerja Presiden, dari Mana Asalnya?

Tanggal 28 Januari 2020 menjadi 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sejak dilantik pada 20 Oktober 2019. 

Tiga bulan lalu serambi Istana Merdeka di Jakarta menjadi saksi saat pengumuman jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Beberapa nama yang sebelumnya tidak diprediksi bakal menduduki posisi menteri, memberikan kejutan.

Kejutan tersebut antara lain Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang sekaligus menjadi lawan Jokowi saat Pilpres 2019. Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

Nama lain dari Partai Gerindra adalah Edhy Prabowo (Wakil Ketua Umum) yang dipercayakan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Susi Pudjiastuti yang kinerjanya cukup baik. 

Nama-nama lain yang menjadi kejutan adalah Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Banyak yang menunggu bagaimana kiprah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berikut kabinetnya selama 100 hari kerja. Penilaian dilakukan oleh para pemerhati, mencakupi berbagai sektor seperti ekonomi, ketenagakerjaan, hukum, anti-korupsi dan lainnya.

Masa 100 hari seakan menjadi masa krusial bagi seorang pejabat pemerintahan, seperti presiden. Masa ini menjadi tolok ukur apakah presiden mampu memberikan dasar perubahan ke arah yang lebih baik untuk masa-masa selanjutnya.

100 Hari Kerja, Bagaimana Awal Mulanya?

Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga kerap menggunakan penilaian kinerja 100 hari ini. Namun, bagaimana awal mula penilaian performa 100 hari tersebut berasal sehingga menjadi ukuran yang dipakai oleh banyak negara?

Adalah Franklin Delano Roosevelt, presiden ke-32 Amerika Serikat. Ia dilantik menjadi presiden AS pada 4 Maret 1933. Saat itu perekonomian Amerika Serikat sedang berada di titik terendahnya, yang dikenal sebagai the Great Depression. 

Sebanyak 13 juta warga AS menganggur, harga hasil pertanian anjlok hingga 60 persen, produksi industri menurun hingga separuhnya sejak 1929, 2 juta orang menjadi tunawisma, dan hampir semua bank bangkrut.