Diisukan pula, Martin Romualdez dipersiapkan Marcos Jr kelak untuk menggantikannya di Pilpres 2028. Bukan Sara Duterte.
***
Apa yang telah, sedang dan diprediksi akan terjadi di Filipina, mempunyai kemiripan dengan di Indonesia.
Di Indonesia, Presiden Soeharto juga dikenal sebagai presiden diktator dan korup. Soeharto menerapkan "politik sayang anak", dengan mengubah dan membuat ketentuan undang-undang yang disesuakan dengan kepentingan bisnis anak-anaknya.
Soeharto berkuasa dengan tangan besi sejak 1966, dan dilengserkan secara paksa pada 1998 oleh people's power.
Mantan anak mantu Soeharto, Prabowo Subianto, yang dipecat dari kemiliterannya karena terlibat dalam penculikan para aktifis di era Soeharto, kini bersekutu dengan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Ini adalah ketiga kalinya Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres. Sebelumnya ia kalah melawan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.
Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, melalui “politik sayang anak”, dengan praktik kolusi dan nepotisme, berdasarkan ketentuan UU yg diubah MK secara tak beretika, dijadikan cawapresnya Prabowo. Ada indikasi kuat Jokowi melalui Mensekneg Pratikno mempunyai peran sentral di balik keputusan MK itu, di saat iparnya sendiri, atau paman Gibran, Anwar Usman adalah Ketua MK. Hal yang membuat Majelis Kehormatan MK memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Dengan modus yg mirip dengan yang dilakukan Ferdinand Marcos Jr di Filipina, yaitu melalui kampanye disinformasi masif di media sosial, Prabowo dan sekutunya cukup berhasil meghapuskan masa lalunya yg kelam dari ingatan publik. Terutama pada kalangan anak muda, mayoritas pemilih, yang belum lahir atau masih balita saat kejahatan HAM yang pernah dilakukan itu.
Prabowo berhasil mengubah sosoknya dari terduga penjahat HAM menjadi sosok patriot, berjiwa besar, jujur, dan penerus sejati Jokowi. Sehingga mendapat dukungan signifikan di Pilpres 2024.
Namun, seperti pada aliansi Marcos Jr - Duterte/Sara yang berhasil memenangkan Pilpres, tetapi kemudian baru 2 tahun berselang, aliasi itu pun retak dan terancam benar-benar pecah. Demikian juga dengan aliansi Prabowo - Jokowi/Gibran. Tak akan berlangsung lama.
Seandainya jadi presiden, Prabowo diprediksi akan berupaya menguasai parlemen untuk dapat mengamandemen Konstitusi (UUD 1945), demi melanggengkan kekuasaannya. Dengan mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode atau bahkan tanpa batas. Hal yang pernah menjadi keinginan Jokowi, tetapi tidak kesampaian.
