Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti (kini Duta Besar Indonesia untuk Tunisia) beberapakali pernah mengatakan bahwa (mantan Gubernur DKI Jakarta) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat menguasai segala macam problem di DKI Jakarta, mulai dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil: "Ahok menguasai segala macam problem Jakarta sampai ke sekrup-sekrupnya", katanya.
Pernyataan Ikrar itu tak berlebihan, Gubernur Ahok memang begitu menguasai dan dapat mengatasi berbagai permasalahan besar Ibu Kota seperti masalah banjir dengan revitalisasi sungai-sungai, relokasi pemukiman liar dan kumuh ke rusunawa; pemukiman yang manusiawi dan higinis, masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, dengan berbagai programnya seperti Kartu Jakarta pintar (KJP) dan KJS (Kartu Jakarta Sehat), untuk memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI Jakarta; kemacetan dengan penyediaan infrastruktur dan transpostrasi massal yang nyaman dan murah, penanganan masalah sampah, polusi udara, Â kemacetan, pengendalian tata ruang untuk warga yang hendak rileks bersama keluarga seperti RPTRA-RPTRA, dan sebagainya.
Masalah-masalah kecil pun dikuasainya, yaitu masalah-masalah pribadi dan keluarga warga DKI Jakarta yang berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, seperti antara lain yang tercermin dari setiap pagi ia dengan sabar dan tekun menerima langsung setiap pengaduan warga yang antri di teras Balai Kota, termasuk hal-hal sepele: dengan sabar dan gembira menerima setiap permintaan warga untuk foto bersama.
Demikian juga dengan perhatiannya terhadap rakyat kecil yang mengundangnya di acara-acara pernikahan mereka, setiap Sabtu, Ahok selalu menyediakan waktunya untuk memenuhi undangan-undangan tersebut.
Sebaliknya dengan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Anies Baswedan, masalah-masalah kecil warga, ia tak sudi mendengarnya langsung apalagi sampai mengatasinya, pengaduan-pengaduan warga yang biasa diterima langsung oleh Ahok, semuanya dilimpahkan ke kelurahan masing-masing warga, sehingga ia tak mungkin menguasai masalah-masalah kecil tersebut.
Warga pun apatis, sehingga memilih lebih baik tak usah mengadu, daripada membuang waktu percuma. Warga pun kembali ke masa susah berhubungan dengan birokrasi.
Mega Proyek Enam Ruas Tol Dalam Kota
Salah satu kasus yang menunjukkan ketidakpahaman Anies Baswedan terhadap permasalahan DKI Jakarta adalah ketidaktahuannya tentang status sebenarnya dari mega proyek enam ruas tol dalam kota sepanjang 69,77 kilometer.
Enam ruas tol itu terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer. Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.
Anies mengatakan mega proyek tersebut awalnya merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta, tetapi, keluhnya sembari menuduh, setelah ia dipastikan menang Pilkada DKI Jakarta 2017 dan menjadi Gubernur, Pemerintah Pusat tiba-tiba mengubah status mega proyek itu menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), supaya ada alasan Pusat mengambil-alih kewenangan terhadap mega proyek itu dari tangan Pemprov DKI Jakarta, apalagi di saat kampanye Pilkada dahulu ia telah berjanji akan membatalkan pembangunan mega proyek itu.
Ia pun menduga, pengubahan status mega proyek itu menjadi PSN secara tiba-tiba itu dikarenakan ia yang menjadi Gubernur. Dengan kata lain, secara tersirat Anies hendak sekali lagi menuduh Pemerintah Pusat melakukan pengambil-alihan mega proyek karena tidak suka kepadanya, dan takut ia membatalkan mega proyek itu.
