Ada Pertemuan Rahasia Ketua KPU DKI Jakarta dengan Sekjen FUI?

Hanya tiga hari menjelang aksi 313, atau pada 28 Maret 2017, ternyata secara diam-diam Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno telah melakukan pertemuan yang diduga dirahasiakan, dengan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath dan kawan-kawannya di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui Muhammad Al Khaththath adalah penggagas Aksi 313 dengan misi menggagalkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta di Pilgub DKI 2017, dengan cara mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Ahok, dan memenjarakannya, demi memuluskan jalan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta.

Jumat dini hari (31/3)  Al Khaththath bersama empat orang rekannya telah ditangkap polisi dengan tuduhan hendak melakukan makar.

Pertemuan Ketua KPU DKI Jakarta itu diduga dirahasiakan, karena pertemuan itu dilakukan tanpa diketahui publik, tidak diberitahu kepada wartawan, dan dilakukan di hari libur nasional (Hari Raya Nyepi) --  supaya tidak ada yang tahu?

Komisioner KPU lain pun tidak diberitahu adanya pertemuan itu, hanya Sumarno sendiri sebagai Ketua KPU DKI Jakarta yang melakukan pertemuan tertutup itu dengan Al Khaththath dan kawan-kawannya itu.

Meskipun dirahasiakan, ternyata ada dua media daring, yakni Kumparan.com dan Arah.comyang mengetahui pertemuan itu, dan berhasil mewawancarai Sumarno dan Al Khaththath, setelah pertemuan tertutup itu usai.

Ketika ditanya, kenapa tidak memberitahu media tentang pertemuan mereka itu, Sumarno dan Al Khaththath menjawab bahwa pertemuan mereka itu hanyalah pertemuan silaturahmi biasa, sehingga tidak penting diketahui media.

Padahal jika media tahu, pasti pertemuan itu akan diliput ramai-ramai, mengingat salah satu pihaknya adalah Al Khaththath penggagas Aksi 313, yang sejak lama sangat membenci Ahok, dan merupakan salah satu pendukung utama Anies-Sandi.

Selain itu ia juga diduga kuat sebagai penggagas penyebaran ujar-ujar kebencian SARA terhadap Ahok, yang disebarkan melalui masjid-masjid, termasuk spanduk-spanduk penolakan penyolatkan jenazah pendukung Ahok.

Patut diduga dikarenakan posisinya sebagai pendukung utama, bahkan mungkin juga salah satu tim sukses Anies-Sandi itulah yang membuat Sumarno bersedia menerima mereka dalam suatu pertemuan khusus itu. Dan, patut diduga pula bahwa di dalam pertemuan itu dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pilgub DKI Jakarta untuk keuntungan Anies-Sandi.

(gerilyapolitik.com)

Jika memang bukan demikian yang terjadi, kenapa pertemuan itu diadakan dengan cara-cara sembunyi-sembunyi seperti itu?

Sumarno menjelaskan bahwa pertemuan itu merupakan audiensi biasa yang rutin diadakan KPU DKI dengan elemen masyarakat Jakarta.

Penjelasan Sumarno ini justru membuat kita semakin curiga, katanya pertemuan biasa dengan elemen masyarakat, tapi anehnya kok sampai sedemikian istimewanya sampai harus diadakan pada hari libur nasional, dan tidak dengan didampingi oleh komisioner KPU DKI lainnya.

Juga karena, masa iya Sumarno tidak tahu siapa itu Al Khaththath dengan FUI-nya, yang sedari dulu sangat membenci Ahok, dan di pilgub DKI ini merupakan salah satu pendukung utama atau bahkan mungkin bagian dari tim sukses Anies-Sandi?

Selain itu, Al Khaththath juga diduga sebagai penggagas penyebaran ujar-ujar kebencian SARA terhadap Ahok di masjid-masjid, termasuk penyebaran spanduk-spanduk penolakan menyolatkan jenazah pendukung Ahok.

Lebih dekat lagi, masa iya Sumarno tidak tahu, Al Khaththath adalah penggagas Aksi 313, yang ketika itu hanya tiga hari kemudian akan dijalankan? Masa iya, Sumarno tidak tahu, misi dari Aksi 313 itu adalah menuntut Presiden Jokowi memecat Ahok dari Gubernur DKI Jakarta, dan memenjarakannya, serta mendukung Anies Baswedan sebagai gubernur penggantinya?

Dengan posisi Al Khaththath dan kawan-kawannya dari FUI seperti itu seharusnya Sumarno sebagai Ketua KPU DKI Jakarta sangat berhati-hati jika ingin menerima mereka, tidak malah melakukan pertemuan diam-diam yang mengundang curiga seperti itu.

Apalagi, saat ini dia bersama dengan Ketua Bawaslu DKI sedang dalam proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik, karena diduga tidak netral dalam menjalankan tugas mereka.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, DKPP akan mengambil keputusannya terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI, pada Jumat, 7 April mendatang.

Jika mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik itu, maka bisa dijatuhi sanksi pemecatan dari jabatannya itu.

Setelah ketahuan melakukan pertemuan rahasia dengan Sekjen FUI itu, sepertinya Sumarno hendak bermain sandiwara lagi, pura-pura menjadi orang lugu, yang seolah-olah tidak tahu siapa itu Al Khaththath, seolah-olah tidak mengerti seharusnya sebagai Ketua KPU DKI, ia tidak boleh melakukan pertemuan seperti itu, sebagaimana ia juga tempo hari berlagak naif ketika ketahuan memasang gambar profil di WhatsApp.-nya dengan foto Aksi 212 di Monas.

Ketika profil Aksi 212-nya itu dipermasalahkan, Sumarno cepat-cepat menghapusnya, lalu membuat alasan bahwa ia memasang foto Aksi 212 itu tanpa punya maksud apa-apa, ia hanya tertarik dengan foto tersebut, bahwa ia tetap netral, dan bahwa karena Aksi 212 itu bukan suatu aksi politik, tetapi hanya merupakan aksi damai doa bersama, buktinya Presiden Jokowi juga menghadirinya.

Padahal, anak kecil pun tahu bahwa Aksi 212 itu merupakan aksi politik untuk menjatuhkan Ahok dengan menggunakan agama sebagai kedoknya, sama dengan Aksi Bela Islam 411, dan yang terbaru Aksi 313 yang baru saja berlalu tanpa hasil itu.

Kehadiran Presiden Jokowi ketika itu untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah takut apalagi ditekan dengan aksi-aksi berkedok agama tersebut, dan bahwa kehadirannya itu juga untuk menyatakan, bagaimana pun sebagai Presiden ia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat manapun, sepanjang mereka tidak melanggar hukum.

Terkuaknya pertemuan yang diduga dirahasiakan antara Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dengan Sekjen FUI Al Khaththath, pada tanggal 28 Maret 2017 itu, harus dijadikan tambahan data dan bahan pertimbangan bagi DKPP untuk memutuskan apakah Sumarno terbukti melakukan pelanggaran kode etik ketidaknetralannya sebagai Ketua KPU DKI, ataukah tidak, dengan segala konsekuensinya. 

(Arah.com)

*****