Dalam acara debat pertama sampai ketiga, beberapakali Ahok dan Djarot ceplas-ceplos mengingatkan Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga, agar dalam berkompetensi adu program, hendaklah membuat program yang masuk akal, yang bisa mencerdaskan rakyat, yang bisa dilaksanakan, jangan memanfaatkan ketidaktahuan rakyat, lalu membuat program muluk-muluk yang hanya untuk menyenangkan hati rakyat supaya mau memilih mereka, tetapi ternyata tidak bisa dilaksanakan.
"Saya berharap siapa pun yang jadi gubernur rakyat itu di edukasi-lah jangan dibodohi, kita pengin menang tapi kita menang dengan elegan rakyat bisa jadi cerdas," itulah peringatan Ahok kepada Agus yang punya program “rumah apung” untuk mengatasi banjir tanpa melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah kumuh yang dibangun di bantaran sungai.
Jika Agus-Sylvi punya program muluk “rumah apung”, yang tidak mungkin lagi diteruskan janjinya itu, karena yang bersangkutan sudah tereliminasi dari kancah persaingan Pilgub DKI Jakarta, maka Anies-Sandiaga, yang lolos ke putaran kedua bersaing lagi dengan Ahok-Djarot, punya salah satu program muluk andalan mereka: KPR tanpa membayar uang muka (down payment/DP).
Program tersebut kedengarannya sangat pro-rakyat, sangat membantu rakyat untuk bisa memperoleh rumah sendiri, rakyat Jakarta yang mendengar janji ini pasti senang, dan bisa jadi terdorong untuk memilih Anies-Sandiaga, tetapi sesungguhnya program ini merupakan program yang tidak mungkin bisa dilaksanakan.
Di acara debat ketiga antara paslon gubernur DKI Jakarta, 10 Februari 2017, cawagub Djarot Saiful Hidayat mengingatkan Anies-Sandiaga tentang program muluk mereka itu, karena itu adalah salah satu contoh program muluk yang sangat sulit dilaksanakan.
Djarot berkata: “Kami beri contoh, ada program rumah murah untuk rakyat, memiliki rumah tanpa uang muka dan kredit selama 30 tahun. Kami ingin tahu di mana rumahnya, siapa yang dapatkan, apakah itu sesuai aturan dari Kemenpera (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)?”
"Untuk pasangan nomor 3, kami ingin mengingatkan di Pilkada janganlah kita obral janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Beri masyarakat program konkret dan pasti dilaksanakan," Djarot mengingatkan Anies-Sandiaga.
"Sederhana saja. Anda lihat skema KPR yang sekarang ada. Jadi Perbankan dan KPR, sama semuanya. Bedanya adalah down payment(DP)-nya. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi pembiayaan. Skemanya KPR, tetapi down paymentnya." ujar Anies, saat konferensi pers seusai acara debat ketiga itu (Kompas.com).
Anies menjelaskan, untuk mendapatkan rumah tanpa DP, masyarakat harus melewati prosedur seperti KPR. Nantinya, pihak bank akan melakukan pengecekan perizinannya.
"Jadi hati-hati, jangan sampai kredit gratis, tidak ada kredit gratis. Jadi yang benar adalah kredit seperti KPR biasa, hanya down payment-nya nol," jelasnya lagi dengan penuh keyakinan.
"Jangan keliru ya, kami bukan mau membangun perumahan. Ini adalah anda mau kredit, ambil dengan Bank DKI, lalu anda mendapat kredit itu dengan DP nol," kata Anies lagi.
