Hatur Nuhun.
**
Apakah ormas PAS akan memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Pemkot Bandung berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, dan jika tidak, apakah Wali Kota Ridwan Kamil sungguh-sungguh menjatuhkan sanksi kepada PAS dengan melarang mereka melakukan kegiatannya di dalam wilayah hukum Pemkot Bandung? Kita lihat saja nanti.
Yang memprihatinkah justru sikap dari Mabes Polri yang dengan cepat, tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, sudah menyatakan bahwa tidak akan menjatuhkan sanksi apapun kepada Polrestabes Bandung, maupun kepada Polda Jawa Barat, karena mereka hanya mengawal dan mengamankan situasi dan kondisi pada waktu itu.
Jadi, rekomendasi dari Komnas HAM pada poin 8 tersebut di atas, tidak akan dilaksanakan oleh Mabes Polri. Padahal, sebagaimana kita ketahui, dalam kejadian tersebut Kapolrestabes Bandung Kombes Winarto justru dengan jelas dan tegas menyatakan mendukung aksi PAS tersebut (baca artikel:Kasus Intoleransi Beragama, Polisi Dikendalikan Ormas?).
Sikap polisi ini semakin memperpanjang waktu pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, kenapa selama ini dalam kasus-kasus intoleransi beragama yang dilakukan ormas-ormas keagamaan itu, polisi seperti kehilangan ketegasannya, seolah-olah mandul, bahkan seperti dikendalikan oleh ormas-ormas itu.
Dalam kasus ini tampaklah polisi kalah tegas dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan untuk pertama kalinya pula ormas intoleran pelanggar HAM itu kena batunya dengan mendapat sanksi tegas yang dijatuhkan Pemkot Bandung kepada mereka.
Suatu pelajaran berharga dari Ridwan Kamil kepada ormas dan masyarakat umum agar belajar menghormati HAM orang lain dalam menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing, dan polisi juga seharusnya malu sekaligus mau belajar dari Ridwan Kamil bagaimana caranya menghadapi ormas dan masyarakat yang suka memaksa kehendaknya dengan melanggar HAM orang lain, dan bagaimana caranya melindungi warga negara dalam menjalankan hak asasi beribadahnya dengan aman dan lancar.*****
