Menyanyikan “Ahok Pasti Tumbang”, Bambang DH yang Tumbang

Selama empat bulan menjadi pelaksana tugas (plt.) Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang DH semakin lama semakin gencar menggalang kekuatan untuk menolak Ahok dicalonkan kembali oleh PDIP di pilgub DKI 2017. Salah satu aksinya adalah ketika pada 31 Juli 2016 ia menggalang kekuatan tersebut di acara pelantikan kader PDIP DKI di  kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan.

Saat itu seusai acara, Bambang bersama kader-kader PDIP DKI menyanyikan lagu yel-yel: “Ahok pasti tumbang, Ahok pasti tumbang.”

Kegiatan tersebut kemudian diunggah di You Tube seiring dengan semakin kuat sinyal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memutuskan PDIP mengusung kembali Ahok-Djarot. Diduga pengunggahan video nyanyian “Ahok pasti tumbang” di You Tube tersebut disengaja untuk menunjukkan “perlawanan” PDIP DKI di bawah pimpinan Bambang DH agar Megawati tidak mengusung Ahok.

Namun yang terjadi kemudian, Senin, 29 Agustus 2016,  justru Bambang DH yang dipastikan “tumbang” dari jabatannya sebagai plt Ketua DPD DKI Jakarta itu. DPP PDIP mencopotnya dari jabatan tersebut. Bambang dikembalikan ke posisinya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu.

Sebagai pengganti Bambang, DPP PDIP mengangkat Ady Wijaya yang sebelumnya adalah Bendahara DPD PDIP sebagai Ketua DPD PDIP DKI Jakarta definitif.

Dari pencopotan itu lalu beredar spekulasi dan isu bahwa pencopotan Bambang DH tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatannya yang terus-menerus membawa PDIP DKI untuk menolak Ahok.

Padahal DPP PDIP belum memutuskan apakah mengusung atau tidak mengsung Ahok. Sikap Bambang yang semakin lama semakin gencar meggalang kekuatan di internal PDIP menolak Ahok bisa jadi ditafsirkan sebagai sikap yang mendahalui sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun spekulasi tersebut dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam penjelasannya Hasto menyebutkan alasan DPP PDIP mencopot Bambang dari jabatannya sebagai plt Ketua DPD DKI Jakarta adalah karena harus mengikuti Peraturan KPU, yang antara lain mengatur parpol yang mengusung pasangan calon kepala daerah harus berasal dari DPD parpol setempat atau DPP parpol. Ketua DPD parpol itu harus ketua yang sudah definitif, tidak boleh masih pelaksana tugas (plt.).

Alasan lainnya, DPP PDIP menilai Bambang harus fokus menjalankan tugas sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, jangan rangkap jabatan. Bambang adalah anggota DPRD Jawa Timur, plt. Ketua DPP PDIP DKI Jakarta, dan  Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP dan pelaksana tugas Ketua DPD PDIP.

Di dalam AD/ART PDIP ditentukan: pengurus tak bisa merangkap jabatan di DPD dan DPP, sedangkan jabatan pelaksana tugas masih dibolehkan.

Penjelasan yang sama juga telah disampaikan juga oleh Wakil Sekjen PDIP bidang Program Kerakyatan Erico Sotarduga dan Wakil Sekjen PDIP bidang Program Pemerintahan Ahmad Basarah.

Namun, kenapa giliran wartawan bertanya kepada Bambang DH, ia malah memilih tak mau menjawabnya? Ia malah menyarankan wartawan bertanya saja kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Apa sulitnya bagi Bambang untuk menjawab sebagaimana telah dijelaskan oleh Hasto Kristiyanto, Erico Sotarduga, dan Ahmad Basarah, bahwa pencopotan dirinya itu tak ada kaitannya dengan sikapnya yang menolak Ahok (jika memang betul demikian adanya).

Timbul kesan bahwa Bambang bersikap seperti itu karena menurutnya perasaan dia pencopotan itu memang dikarenakan sikapnya yang menolak Ahok, kesan itu juga mau ia bawakan ke publik, agar publik juga mempunyai kesan seperti itu.

Jadi, menyanyikan “Ahok pasti tumbang”, yang terjadi justru Bambang yang tumbang.

Dengan demikian, bisa jadi Bambang akan semakin antipati kepada Ahok.

Jika kebenciannya terhadap Ahok karena alasan-alasan subyektifitas (baca artikel saya:Bambang DH, Pentolan BSH Ahok, “Penulis Skenario” Bu Risma ke DKI) semakin lama semakin mengental, pertanyaannya adalah: Jika akhirnya PDIP mengusung kembali Ahok di pilgub DKI 2017,  lalu bagaimana dengan kedudukan Bambang DH sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu? Bukankah pemilu kepala daerah (pilkada) DKI 2017 juga termasuk bagian dari tugas Bambang DH, yaitu agar Ahok-Djarot harus menang demi PDIP?

Bagaimana jadinya, kalau Ketua Pemenangan Pemilu-nya justru adalah salah satu pembenci Ahok nomor wahid? Maka yang ada adalah konflik kepentingan Bambang, antara kepentingan pribadinya yang membenci Ahok, dengan kepentingan partainya yang harus memenangkan Ahok.

Bukan tak mungkin, apa yang pernah Bambang lakukan kepada Bu Risma di pilwali Surabaya 2015 diulangi lagi kepada Ahok di Jakarta pada 2017.

Di pilwali Surabaya 2015, meskipun sebagai ketua pemenangan Bu Risma (Ketua Bappilu PDIP Surabaya), Bambang justru mengdiskreditkan Bu Risma, yang antara lain dikatakan arogan, temperamental, dan tak menunjukkan prestasi selama menjadi Wali Kota memimpin Surabaya. Bambang justru memuji lawan Bu Risma,  Rasiyo (sumber).

Jika kelak PDIP jadi mengusung kembali Ahok-Djarot, dan Bambang DH tidak bisa mengatasi konflik kepentingannya tersebut, bisa jadi ia akan kembali ditumbangkan dari jabatannya itu oleh DPP PDIP. *****

Artikel terkait:

Bambang DH, Pentolan BSH Ahok, dan “Penulis Skenario” Bu Risma ke DKI