Padahal yang terjadi di dunia maya, atas pernyataannya itu jusru Yusril yang menjadi bahan cemooh dan tertawaan mayoritas netizen.
Bisa jadi sikap Yusril Ihza Mahendra ini tak lepas dari rasa frustrasi berat yang sedang melandanya akibat dari kegagalan totalnya meyakinkan semua parpol yang ada untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 – padahal ia sudah mendaftarkan diri dan melobi semua ketua umum parpol itu --, selain itu Yusril juga diduga mengalami “kelainan mental” karena sangat suka menggunakan ilmu hukum yang dikuasainya untuk melawan sebanyak mungkin kebijakan pemerintah, termasuk saat pemerintah harus berhadapan dengan asing (dalam kasus kapal nelayan Thailand).
Yusril sedari awal sudah suka menyerang kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, ia pernah menyatakan Jokowi tidak cocok menjadi Presiden, dan mengritik pedas cara Jokowi memilih menteri-menterinya yang disebut KW-3, juga katanya ia pasti menolak jika Jokowi menawarkannya jabatan menteri kepadanya karena Jokowi tak punya kempampuan sebagai Presiden, tetapi di saat yang bersamaan ia malah berambisi besar menjadi gubernur DKI Jakarta. Padahal salah satu aspek penting dari jabatan tersebut adalah harus bisa bersinergi dengan Presiden, mengingat ini adalah jabatan Gubernur di Ibu Kota Negara, tidak sama dengan jabatan gubernur di provinsi lain.
Seandainya saja posisi Gloria itu berseberangan dengan Jokowi, misalnya keluarganya menuntut Pemerintah karena telah mempermalukan Gloria yang keanggotaan Paskibraka-nya dibatalkan secara mendadak hanya beberapa hari menjelang upacara Proklamasi, mungkin saja Yusril langsung maju sebagai pembela Gloria melawan Pemerintah, siap pasang badan untuk Gloria yang akan disebutnya sebagai korban kecerobohan pemerintahan Jokowi.
Masalah Gloria seharusnya memang dilihat dengan penuh kebijaksanaan, agar tidak membuat dia yang masih belia, yang punya semangat nasionalisme yang begitu tinggi, disia-siakan. Apalagi semangat Gloria tersebut bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda lainnya seusia dia dalam kaitannya dengan semangat nasionalisme itu.
Untuk bisa melihat masalah Gloria dengan kebijaksanaan seperti di atas memang memerlukan jiwa kenegarawaan seorang pimpinan, dan Jokowi-JK mempunyai itu.
Sebaliknya dengan Yusril Ihza Mahendra, yang kental dengan karakter pengacara pada umumnya, yang biasanya hanya memanfaatkan kliennya dalam setiap kasus untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari mereka.
Karakter tersebut terbawa-bawa saat ia berpolitik, yaitu memanfaatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat untuk kepentingan politiknya.
Status kewarganegaraan Gloria memang harus berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 1958, bukan UU Nomor 12 Tahun 2006, maka secara hukum sebenarnya ia berkewarganegaran Perancis, sedangkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga menentukan anggota Paskibraka harus WNI.
Tetapi, bukankah dasar hukumnya hanya berupa Peraturan Menteri? Sedangkan yang mengizinkannya itu adalah Presiden dan Wakil Presiden, yang posisinya lebih tinggi daripada Menteri, bahkan merupakan pimpinan tertinggi Republik Indonesia.
Hal yang patut juga dipertimbangkan dengan bijaksana selain menyangkut semangat nasionalisme Gloria yang disinggung di atas juga adalah fakta bahwa meskipun punya ayah Warga Negara Perancis dan Ibu WNI, Gloria sejak lahirnya sampai di usianya yang ke-16 ini tinggal di Indonesia, sehingga secara faktual ia lebih seorang WNI daripada sebagai seorang berkewarganegaraan Perancis. Di dalam surat pernyataannya, Gloria juga menegaskan hal ini.
