Setelah menghebohkan dunia pilkada DKI Jakarta 2017 dengan gebrakan “spektakulernya”, yakni melamar ke semua parpol yang telah membuka pendafatran bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra yang nota bene adalah Ketua Umum parpol “antara ada dan tiada”: Partai Bulan Bintang (PBB), kembali membuat gebrakan “spektakulernya” lagi dengan mendaftar (mengikuti penjaringan) lagi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuziy (Romy).
Seperti di pendaftaran penjaringan bakal calon gubernur DKI parpol-parpol sebelumnya, Yusril juga menjadi pendaftar pertama di PPP. Begitu PPP pimpinan Romy itu membuka pendaftarannya Yusril kembali menjadi orang pertama yang mendaftar.
Padahal sebelumnya (April 2016). Yusril sudah merapat ke kubu PPP pimpinan Djan Faridz, saat kubu PPP lawan Romy itu menyatakan akan mengusungnya.
Ketika itu (9 April 2016), begitu mengetahui PPP kubu Djan Faridz menyatakan punya rencana akan mengusungnya di pilkada DKI 2017, Yusril langsung mendatangi Djan di rumahnya, di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, untuk menerima dukungan PPP versi Djan Faridz itu.
Saat itu dengan tetap konsisten usil mengurus urusan internal parpol lain, Yusril pun berkomentar tentang konflik kepimpinan PPP antara Romy dengan Djan. Yusril menyatakan bahwa secara hukum yang sah adalah kepengurusan PPP versi Djan Faridz (tentu saja), dan bukan PPP kubu Romahurmuziy, meskipun pemerintah sudah secara formal mengakui PPP kepimpinan Romahurmuziy.
Berdasarkan pertimbangan hukum dan demi menjunjung tinggi kebenaran, kata Yusril, ia memilih merapat ke PPP kubu Djan agar mendapat dukungan yang resmi (sah) pula dari PPP yang sah.
"Saya ini orang hukum. Langkah-langkah politik saya ini berdasarkan pada kebenaran yang saya pegang teguh pada kebenaran itu. Putusan Mahkamah Agung itu yang sah dan betul adalah DPP PPP Djan Faridz (Ketua Umum PPP) ini," kata Yusril ketika itu (sumber).
Putusan Mahkamah Agung atas PPP tersebut, kata Yusril, tak bisa ditafsirkan lain lagi. Menurut dia, seharusnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menaati putusan MA dengan mengesahkan kepengurusan Djan, bukan sebaliknya.
"Kemudian Menkumhan tidak konsisten melakukan, itu tanggungjawab dan risiko dia sendiri," tegas Yusril.
Namun, ternyata komitmen Yusril untuk mengambil langkah politik berdasarkan kebenaran versinya itu tidak bertahan lama.
Setelah perkembangan kondisi politik yang semakin memperkuat eksistensi PPP kepimpinan Romahurmuziy, dengan mendapat pengakuan sepenuhnya dari pemerintah (ditandai dengan kehadiran Presiden Jokowi di Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, 8 April 2016), justru Yusril yang menunjukkan ketidakkonsistenannya.
Kini, ia malah merapat ke PPP kubu Romy, dan menyatakan bahwa PPP kepimpinan Romy-lah yang sah (jadi, bukan PPP kubu Djan Faridz).
Menurut Yusril, alasan dia ikut penjaringan bakal calon gubernur dari PPP kubu Romy tersebut, karena (sebenarnya) yang resmi (sah) adalah PPP kubu Romy. Pernyataan ini disampaikan Yusril setelah melakukan pendaftaran itu dan bertemu langsung dengan Romy di kantor DPP PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juli 2016.
Saat dia merasakan PPP kubu Djan Faridz yang akan menguntungkannya, Yusril pun merapat ke kubu tersebut, sembari mengobral pernyataannya sebagai seorang pakar hukum tata negara, dengan mengatakan kubu PPP Djan itulah yang sah.
Tetapi, sikapnya itu berubah 180 derajat, demikian juga pernyataannya saat dia mulai merasakan kubu PPP Romy-lah, bukan PPP kubu Djan, yang lebih bisa diharapkan menguntungkannya untuk bisa ikut bersaing di pilkada DKI 2017. Maka itu, Yusril pun mengubah pernyataannya bahwa PPP yang dipimpin Romy-lah yang sah, sehingga yang berhak ikut pilkada DKI 2017
Sikap yang mirip juga sebelumnya diperlihatkan Yusril, saat merapat ke Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, pada 29 Februari 2016 lalu, dengan penuh harap agar Partai Demokrat mau ikut mengusungnya di pilkada DKI 2017.
Ketika itu Yusril juga menunjukkan sikap manisnya kepada SBY, dan mengatakan pertemuan tersebut berlangsung positif. SBY banyak memberinya wejangan-wejangan berharga terkait pencalonan dia di pilkada DKi 2017 itu.
Dia menyatakan dalam pertemuan tersebut SBY telah memberi wejangan-wejangan berharga kepadanya terkait pencalonan dirinya di pilkada DKI 2017 itu
Yusril yang ketika itu datang ke rumah SBY bersama MS Kaban, juga bilang bahwa SBY sudah menganggap dirinya sebagai saudara, yang sejak awal reformasi berjuang bersama-sama membangun bangsa dan negara.
"SBY menganggap saya dan Kaban itu saudara," kata Yusril.
Pada 11 April 2016, saat Partai Demokrat membuka pendaftaran penjaringan bakal calon gubernur DKI-nya, Yusril juga menjadi pihak pendaftar pertama.
Sikap bermanis-manisnya Yusril kepada SBY itu jelas punya pamrih politik oportunis, karena sebelumnya, ketika SBY menjadi Presiden, ia justru rajin mengritik dan mengecam SBY.
SBY pernah dikatakan Yusril sebagai presiden yang penuh dengan kebohongan. Komentar itu ia lontarkan ketika SBY mengabulkan permohonan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba Deni Setia Maharwan alias Rafi dan Merika Pranola alias Ola alias Tania, pada 25 Agustus 2012.
"Pemerintah SBY penuh kebohongan, menutup-nutupi sesuatu, walau akhirnya terkuak juga. Pemintah SBY jadikan pemberantasan korupsi sebagai pencitraan. Narkotika tidak dianggap serius, padahal kerugiannya sangat besar dan bisa runtuhkan bangsa ini," kecam Yusril ketika itu.
SBY bahkan pernah disebut Yusril juga sebagai “Presiden koruptor,” karena memberi grasi kepada terpidana koruptor mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais, pada Agustus 2012.
Artikel terkait:
Ketika Yusril Ihza Mahendra Melamar ke Semua Parpol
