Rabu, 18 Mei 2016, setelah menyusuri Sungai Ciliwung dengan perahu karet bersama rombongannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan ia pasti akan melakukan penertiban (penggusuran) susulan (setelah di Kampung Pulo) terhadap warga yang masih menempati bantaran sepanjang Sungai Ciliwung itu.
Menurut Ahok, masih ada sekitar 50.000 warga (yang saat ini menempati pemukiman liar dan kumuh) di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung itu yang akan direlokasi ke dua rumah susun yang sekarang masih sedang dikerjakan, yaitu rusun di Pasar Minggu dan Pasar Rumput, yang nantinya akan dibuat terintegrasi dengan Pasar Rakyat.
Penggusuran yang diikuti dengan relokasi ke dua rusun tersebut, kata Ahok, baru bisa dilaksanakan pada (awal tahun) 2017. Tetapi, penggusuran dan relokasi itu sudah pasti.
Alasan Ahok melakukan penggusuran tersebut adalah demi suksesnya normalisasi sungai tersebut, yang akan dikerjakan sampai sepanjang 19 kilometer jauhnya. Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2013, dan targetnya selesai di tahun 2016 ini, tetapi karena masih begitu banyaknnya gubug-gubug liar yang memenuhi bantaran sungai tersebut, maka proyek tersebut tidak bisa berjalan lancar, bahkan menjadi penghalang penuntasan proyek tersebut, karena proyek normalisasi sungai itu juga meliputi stelirisasi dari semua bangunan liar di sepanjang bantaran sungainya. Sampai sekarang baru selesai kurang dari 40-an persennya, atau sekitar 9 kilometer.
Karena sudah ditempati puluhan tahun lamanya, pemukiman kumuh di sana sudah penuh sesak, tak cukup lagi menampung penghuni barunya, sedangkan penduduk di sana terus berkembang semakin banyak. Maka ditempuh cara “mengreklamasi” sungai itu agar bisa dibangun lebih banyak lagi gubung-gubug di sana. Akibatnya lebar sungai pun semakin sempit, sendimensasinya semakin cepat, membuatnya semakin sempit dangkal.
Selain ingin menormalisasi Sungai Ciliwung dengan antara lain menggusur semua pemukiman kumuh di sana, Ahok juga ingin agar warga yang tinggal di sana memperoleh tempat tinggal yang layak, bersih, dan higinis. Ia merasa prihatin melihat kondisi gubug-gubug kumuh di sana yang sangat tidak layak ditinggal manusia.
Oleh karena itu ia merelokasikan mereka ke rusun-rusun yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta itu, komplit dengan mebel, peralatan dapur, bahkan modal usaha bagi mereka yang ingin berdagang kecil-kecilan. Selain itu Pemprov juga akan menyediakan anak-anak sekolahnya, selain sekolah gratis, juga transportasi bis sekolah gratis, dan bis Transjakarta gratis bagi mereka pemegang KJS.
Ahok merasa heran, kenapa LSM-LSM, aktivis kemanusiaan, politisi, pengacara, anggota Dewan, yang selama ini melawannya dengan alasan kemanusiaan, sama sekali tidak menunjukkan keperduliannya terhadap kondisi warga yang tinggal di pemukiman-pemukiman kumuh itu. Sebaliknya, jika waktu penggusuran tiba, orang-orang itu pada bermunculan memprovokasi warga untuk menolak pindah dengan alasan melanggar HAM, dan sebagainya, bukan memberi mereka edukasi agar bersedia pindah yang sekaligus mendukung program pemerintah demi kepentingan umum.
Kepada para LSM, pengacara, anggota Dewan, dan aktivis kemanusiaan itu, seusai menyusuri Sungai Ciliwung itu Ahok berkata, "Apa kalian tega melihat warga DKI masih tinggal, seperti di ..., mohon maaf ya, kandang ayam. Ini enggak bisa!"
Siapakah yang bisa menyangkal kebenaran pernyataan Ahok mengenai gubuk-gubuk reot dan kumuh yang ada di bantaran Sungai Ciliwung yang lebih mirip "kandang ayam" daripada rumah manusia itu, seperti tampak di foto-foto di bawah ini:
Tanpa rakyat miskin tergusur itu, bagaimana bisa seorang aktivis kemanusiaan berteriak-teriak memaki Gubernur DKI, agar orang banyak melihat dia benar-benar seorang aktivis kemanusiaan sejati?
Tanpa rakyat miskin tergusur itu bagaimana bisa nanti politisi, anggota Dewan, partai politik juga bisa bersandiwara sebagai pejuang sejati rakyat miskin?
Singkatnya, kalau tidak ada rakyat miskin seperti mereka yang tinggal di pemukiman kumuh di bantaran sungai itu yang sewaktu-waktu akan terkena gusur, apa lagi yang bisa dipakai untuk melawan Ahok?
Jadi, warga miskin itu harus dipertahankan tetap tinggal di “kandang ayamnya” masing-masing, agar bisa dimanfaatkan jika diperlukan, seperti menjelang pilkada DKI 2017 ini.
Jadi, siapakah sebetulnya yang benar-benar perduli terhadap nasib rakyat miskin itu tanpa melanggar hukum?
Meskipun menjelang pilkada DKI 2017, dan Ahok sadar bahwa penggusuran-penggusuran seperti itu berpotensi mengurangi elektabilitasnya, dia tetap konsisten meneruskannya. Bukan hanya itu jauh-jauh hari pun Ahok sudah mengumumkannya tentang kepastian penggusuran tersebut.
Jika Ahok memang punya nafsu, haus kekuasaan tentu saja ia tidak akan melakukan penggusuran-penggusuran seperti itu, setidaknya ia akan menunggu sampai pilkada selesai, dan dia menang, barulah pengggusran tersebut dilakukan. Sebelum itu harus berpura-pura bersikap manis dengan sebanyak mungkin warga, berkompromi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang mereka lakukan, seperti berjualan di sepanjang trotoar dan di badan jalan, dibiarkan menempati tanah negara membangun pemukiman kumuh di situ, dan sebagainya.
Berita buruk yang sebenarnya bukan untuk pengemudi Go-Jek saja, tetapi bagi semua pengemudi sepeda motor di DKI Jakarta.
Berita buruk apa itu?
Ahok menjelaskan bahwa dia akan memperpanjang jalur pembatasan sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman sampai Jalan MH Thamrin, dengan demikian nantinya sepeda motor Go-Jek juga tidak boleh memasuki kawasan tersebut.
Dari Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, diperoleh informasi bahwa pelarangan sepeda motor di jalur Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin itu akan diberlakukan setelah penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Sedangkan ERP sendiri akan mulai diterapkan pada 2017 di dua jalur antara lain Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman - Jalan MH Thamrin.
Ahok melanjutkan penjelasannya tentang solusi bagi penggemudi sepeda motor, agar dapat tetap dapat menjangkau perkantoran atau gedung lainnya yang berada di kawasan tersebut, yaitu ia akan meminta kerjasama dengan pengelola gedung-gedung di kawasan itu agar menyediakan akses gedung melalui jalur belakang, supaya pengemudi Go-Jek dan pengemudi sepeda motor umum lainnya tetap bisa menjangkau gedung-gedung di sana.
Ahok mengatakan, lebih baik dia terus terang sejak sekarang tentang rencana program kerjanya itu, agar kelak para pengemudi Go-Jek (demikian juga dengan semua pengemudi sepeda motor lainnya), tidak merasa diperdayainya, agar jangan dituduh telah membohongi rakyat, supaya dipilih di pilkada DKI 2017.
"Saya bilang dulu sekarang, nanti kalau saya terpilih lagi, lalu saya batasi jalannya, saya dibilang bohongi Saudara. Saya enggak mau. Kalau enggak suka jalan protokol dibatasi, cari saja cagub yang mau kasih motor lewat sana," ujar Ahok.
Mendengar ucapan Ahok, pengemudi Go-Jek bukannya bertambah kecewa, mereka malah tertawa dan bertepuk tangan mendengar ucapan Ahok itu. Tidak terlihat, wajah keberatan dari mereka.
Saya pikir hal yang sama pun bisa diterima oleh sebagian para pengemudi sepeda motor lainnya. Mula-mula pasti akan terasa merepotkan, tetapi lama-kelamaan hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Apalagi jika nanti Pemprov DKI Jakarta sudah semakin mampu menyediakan angkutan massal yang benar-benar nyaman, aman, dan bersih.
Di beberapa negara pada beberapa kota besarnya, seperti di Beijing dan Shanghai, Seoul, Singapura, Tokyo, sudah lama menerapkan sistem yang melarang sepeda motor melewati jalan-jalan protokol tertentu.
Sikap keterbukaan Ahok, dengan berterus terang mengenai program-program kerjanya yang akan dikerjakan selama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti tersebut di atas (yang berdampak pada penggusuran warga, pengemudi sepeda motor yang boleh tidak memasuki kawasan protokol tertentu di DKI, dan lain-lain) menunjukkan bahwa Ahok benar-benar bekerja demi kebaikan warga DKI Jakarta sendiri, tanpa memikirkan apakah dengan demikian akan berpengaruh negatif terhadap elektabilitasnya. Meskipun sebagian dari warga miskin itu belum menyadari akan hal ini, dikarenakan kurangnya wawasan atau terkena hasutan para politikus, dan para oportunis politik yang hanya memanfaatkan mereka demi kepentingan sesaat mereka masing-masing itu. *****
Artikel terkait:
Ahok Mengubah Mimpi Warga DKI Jakarta Menjadi Kenyataan
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI