[caption caption="Yusron Ihza Mahendra (sumber gambar: Kompas.com)"][/caption] Mula-mula lawan-lawan politik Ahok berupaya keras menjatuhkan Ahok melalui kekuatan politik, hukum, dan menyerang pribadinya. Semua kemampuan sudah dikerahkan untuk itu, tetapi semua upaya tersebut selalu berujung kegagalan, bahkan beberapa di antaranya menjadi bumerang bagi mereka, seperti saat Ahok memutuskan ikut Teman Ahok melalui jalur perorangan, lalu beberapa parpol bereaksi dengan ramai-ramai hendak memanfaatkan rencana merevisi UU Pilkada 2015 dengan merevisi ketentuan tentang syarat calon perorangan menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya.
Hal itu justru semakin mempertunjukkan kepada rakyat bagaimana karakter anti-aspirasi rakyat yang masih sangat kuat pada parpol. Mereka sama sekali tidak memperdulikan bahkan melawan aspirasi rakyat yang ingin memilih sendiri calon pimpinannya secara langsung, tidak lewat parpol.
Parpol bukannya mengintrospeksi dirinya masing-masing, tetapi, seperti biasa, justru melawan aspirasi rakyat, dengan hendak merevisi ketentuan yang semakin mempersulit majunya calon perorangan.
Gara-gara satu orang Ahok, parpol-parpol itu hendak mengubah sebuah ketentuan undang-undang yang nota bene berlaku di seluruh Indonesia semata-mata demi mengamankan kepentingan mereka!
Tak heran rencana busuk itu justru semakin membuat rakyat semakin antipati terhadap parpol, sebaliknya menjadi semakin simpatik kepada Ahok. Tak heran semakin banyak warga DKI yang justru beramai-ramai mendaftarkan KTP-nya ke Teman Ahok sebagai bentuk dukungan kepada Ahok agar bisa memenuhi syarat maju lewat jalur perseorangan itu.
Andalan mereka untuk menjatuhkan Ahok melalui jalur hukum, yakni kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pun sudah hampir dapat dipastikan gagal. KPK sudah beberapa kali menyatakan, tidak ditemukan unsur pidana dalam pembelian lahan RS Sumber Waras itu.
Pernyataan resmi KPK yang terbaru tentang kasus ini datang dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa, 29 Maret 2016. Alex mengatakan, sampai hari ini, KPK belum menemukan niat jahat oknum pejabat negara (unsur pidana) terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta itu.
Fakta-fakta tersebut di atas semakin membuat lawan-lawan politik Ahok itu pun gelisah dan panik, tak tahu lagi harus menggunakan jurus apa yang bisa mengalahkan atau menjatuhkan Ahok. Sementara itu nafsu mereka untuk berkuasa menggantikan Ahok semakin membuncah. Hasrat untuk menggantikan Ahok dengan gubernur baru yang penuh pengertian, yang bisa diajak “tahu sama tahu” pun semakin menggebu. Tapi apa daya, Ahok justru semakin kuat.
Maka sebagian dari mereka pun menjadi gelap mata, tidak bisa lagi menahan diri untuk berkompetisi secara fair, maka segala cara pun dihalalkan. Mulai dari pemutarbalikkan fakta, memanipulasi berita, menyebarkan fitnah dan kebencian, dan yang mereka anggap paling ampuh dari semua itu adalah menyerang Ahok dengan senjata SARA: Ahok itu kafir Cina dan Kristen! Cina kafir haram hukumnya menjadi pimpinan (di DKI Jakarta)!
Rasisisme Yusron Ihza Mahendera
Kalau yang menyerang Ahok dengan cara-cara SARA hanyalah seorang musisi bernama Ahmad Dhani, yang baru-baru ini berkicau di akun Twitter-nya dengan mengatakan pemimpin non-Muslim itu sama dengan LGBT dan babi, boleh-bolehlah kita anggap saja itu ucapan orang frustrasi yang sedang korsleting otak kiri dan kanannya, karena antara nafsu menjadi gubernur DKi dengan kwalitas manusianya tidak sinkron.
Tetapi, tidak demikian halnya jika yang melemparkan provokasi SARA ke publik itu adalah seorang pejabat tinggi negara, apalagi yang mewakili negara di luar negeri, seperti yang baru-baru ini (28/3) dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, adik kandung dari Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan bakal calon lawan Ahok di pilkada DKI 2017.
