Sebenarnya, alasan tentang senjata laras panjang dilarang masuk kompleks parlemen itu hanyalah alasan yang dibuat-buat, maksud sebenarnya adalah ingin agar penyidik KPK tidak menggeledah ruang kerja Yudi Widiana, anggota DPR dari PKS itu.
Di bawah ini adalah beberapa fakta yang membuktikan bahwa selama ini saat melakukan penggeledahan, KPK dikawal oleh aparat Brimob bersenjata laras panjang lengkap. Pada kasus-kasus tertentu, bukan hanya empat personil Brimob bersenjata laras panjang, tetapi puluhan.
1. Penyidik KPK dikawal polisi bersenjata serbu membawa dokumen seusai melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Sejumlah ruangan yang digeledah diantaranya ruang sekretariat Fraksi Partai Demokrat DPR, ruang pimpinan Komisi VII DPR, ruang kerja Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, ruang kerja anggota fraksi Partai Demokrat Tri Yulianto, ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Zainuddin Amali, dan ruang Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR terkait kasus suap SKK Migas:
Â
2. Sejumlah Polisi menjaga kediaman H Chodin saat Tim Penyidik KPK menggeledah rumah tersebut di Jalan Sidorame, Surabaya, Jatim, Kamis (19/3/2015) malam. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. (ANTARA FOTO/Bima):
3. Polisi berjaga didekat mobil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Bogor, Jabar, Jumat (9/5/2014). Penggeledahan tersebut terkait kasus suap tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar di kawasan Sentul Bogor dimana KPK menangkap Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan dari pihak PT Bukit Jonggol Asri Franciskus Xaverius Yohan Yhap. (ANTARA FOTO/Jafkhairi):
4. Saat puluhan personil Brimob bersenjata laras panjang mengawal para penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah kediaman Ketua DPRD Sumut Ajib Shah di Jalan Sei Bengawan Medan, Rabu (11/11/2015). Penggeledahan ini, terkait perkembangan kasus dugaan penerimaan suap dalam persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut serta pembatalan hak interpelasi DPRD Sumut. (Foto: Jefris Santama/detikcom) :
