Di bawah kepimpinan Presiden SBY justru kelompok masyarakat dan ormas-ormas yang intoleran mendapat kesempatan yang paling luas untuk melancarkan berbagai aksi anarkisnya dengan mengatasnamakan agama Islam, melarang beribadah orang lain dari pemeluk agama minoritas, menutup paksa, menyegel, merusak, dan membakar rumah-rumah ibadah mereka.
Ketika negara terus-menerus tak hadir untuk melindungi hak-hak asasi kaum minoritas itu sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, ormas-ormas itu pun semakin berani dan brutal. Dengan mengatasnamakan agama Islam juga, mereka bertindak semakin anarkis untuk menindas, meneror, menyerang, bahkan membunuh pemeluk agama minoritas, atau pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Umat Kristiani, jemaat Ahmadiyah, dan Syiah adalah korban-korban langganan ormas-ormas dan kelompok-kelompok masyarakat intoleran tersebut. Atas nama agama, mereka merasa sah untuk melakukan apa saja terhadap kaum minoritas itu, termasuk membunuh mereka!
Semua itu dilakukan dengan terang-terangan, karena aparat polisi yang ada di setiap kejadian pun selalu melakukan pembiaran dengan alas-alasannya yang tidak masuk akal. Bukan hanya melakukan pembiaran, aparat keamanan itu justru tak jarang mengfasilitasi terjadi aksi anarkis tak beradab itu. Pemerintah daerah setempat yang kepala daerahnya mempunyai pemahaman yang sama bahkan ikut mendukung, atau menjadi pelaku intoleran tersebut. Bahkan Menteri Agama pun secara tak langsung mendukung aksi-aksi seperti itu.
Di manakah Presiden SBY?
Presiden SBY pun tak memperdulikannya. Yang dia lakukan hanya terus berpidato yang muluk-muluk tentang pluralisme dan kebebasan beragama. Pura-pura bersikap tegas, tetapi implementasinya nol besar. Sementara peristiwa anarkis intoleran mengatasnamakan agama itu terus terjadi dan semakin masif saja. SBY sampai hari ini pun tak mengubah sikapnya yang tetap tak perduli terhadap nasib kaum pemeluk agama minoritas itu.
Sebagai contoh, bahkan ketika jemaat GKI Yasmin, Bogor, dan HKBP Tamansari, Kecamatan Setu, Bekasi yang terusir dari tanah dan rumah ibadah miliknya sendiri oleh pemerintah daerah setempat dan ormas-ormas itu, mencoba menggugah nurani SBY dengan melakukan ibadah setiap Minggu di depan Istana Negara, sedikitpun tak membuat SBY terusik untuk sekadar mendengar langsung curahan hati mereka, apalagi mau mengatasinya.
Ketika Walikota Bogor membangkang hukum negara ini, dengan tidak mau memenuhi putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung untuk mengembalikan hak kepada GKI Yasmin untuk menggunakan gerejanya kembali yang sebelumnya disegel Pemkot Bogor, membakangnya dengan tetap menyegel gedung gereja itu, sedangkan pendeta dan jemaatnya diusur paksa dari tanahnya sendiri. Presiden SBY pun diam seribu bahasa.
Lalu, sekarang, tiba-tiba secara tak tahu malu SBY hendak menerima Statesman World Award yang hanya diberikan kepada pimpinan-pimpinan negara yang berhasil menjalankan toleransi beragama di negaranya.
Dalam konteks kebijakan pemerintahan SBY yang sangat toleran terhadap ormas-ormas intoleran terhadap kebebasan beragama di negeri ini, dari tahun 2010-2013, saya telah menulis sedikitnya 13 artikel di Kompasiana yang menggambarkan bagaimana sikap dan kegagalan SBY selama ini dalam menjalankan toleransi antar umat beragama di negeri ini. SBY bahkan beberapa kali ciut nyali kena gertak ormas-ormas intoleran itu yang mengancamnya akan menggulingkannya jika dia membubarkan organisasi mereka.
Daftar artikel-artikel tersebut saya sertakan di bagian akhir artikel ini, yang bisa diakses untuk dibaca.
*
