[caption id="attachment_207657" align="aligncenter" width="620" caption="KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan usai bertemu dengan Badan Kehormatan (BK) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012). Dahlan Iskan memenuhi undangan BK DPR untuk memberikan keterangan terkait dugaan adanya oknum anggota DPR yang meminta upeti ke sejumlah BUMN."][/caption]
Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Bendahara Umum Partai Golkar/anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai Golkar/Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso bahwa aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan di Badan Kehormatan (BK) DPR, pada Senin, 5 November 2012, merupakan antiklimaks dari kegaduhan/heboh-heboh Dahlan Iskan vs DPR selama dua minggu belakangan ini (Kompas.com, 05/11/2012).
Kegaduhan diikuti dengan memanasnya hubungan DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan itu gara-garanya adalah adanya pernyataan dari Dahlan Iskan bahwa selama ini ada (anggota) DPR yang menjadi pemeras BUMN. Banyak anggota DPR pun meradang, tersinggung, tidak terima dengan pernyataan Dahlan Iskan tersebut. Sebelumnya hubungan DPR – Dahlan Iskan sudah memanas, ketika Dahlan Iskan tidak memenuhi panggilan Komisi VII DPR terkait laporan BPK tentang inefisensi PLN sebesar Rp 37 triliun semasa Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN.
Ketua DPR Marzuki Alie bilang, dia (bersama anggota DPR) lainnya tersinggung dengan pernyataan Dahlan Iskan, karena dia menyebutkan “DPR sebagai pemeras BUMN.” Kata, Marzuki (antara lain di dalam acara “Mata Najwa”, 31/10/2012), Dahlan seharusnya tidak menyebut “DPR”, karena itu berarti DPR sebagai institusi. Tidak semua anggota DPR pemeras BUMN (kalau ada), masih banyak anggota DPR yang baik. Oleh karena itu, katanya, seharusnya Dahlan menggunakan istilah “oknum anggota DPR.”
Dahlan mengatakan kalau memang dia memberi pernyataan seperti itu, dia mengaku salah, dan akan meralatnya. Faktanya, Dahlan Iskan dalam beberapakali pernyataan tentang DPR ini, memang menyebutkan “DPR sebagai pemeras BUMN.”
Tapi, menurut Dahlan, dia sudah mempunyai data 10 anggota DPR pemeras BUMN. “Bukan hanya sudah ada di kantong saya, tetapi sudah ada (tertanam) di kepala saya,” kata Dahlan di “Mata Najwa.”
Sebelumnya, dalam beberapakali pernyataannya, Dahlan Iskan bilang, dia siap membuka (semua) nama-nama anggota DPR pemeras BUMN itu kalau (BK) DPR memanggilnya untuk itu. “Saya dalam posisi siap dipanggil. Kalau saya dipanggil DPR, saya siap membuka semuanya.”
“Saya ini enggak ada heboh-heboh. Saya tidak punya kepentingan untuk bongkar-bongkar, ungkap-ungkap. Tapi karena mereka selalu mengatakan buka saja begitu, yah, saya akan buka kalau memang permintaan DPR,” demikian antara lain beberapa pernyataan Dahlan Iskan tentang kesiapannya membeberkan nama-nama anggota DPR pemeras BUMN itu.
Eh, begitu tiba hari H-nya, Senin, 5 November 2012, kepada BK DPR, ternyata Dahlan Iskan hanya menyebutkan 2 nama anggota DPR yang disebutkan sebagai pemeras BUMN itu. Dari 10 nama yang “dijanjikan” akan dibuka, ternyata hanya 2 nama yang disebutkan. Delapan sisanya di mana? Oh, ternyata akan dicicil Dahlan Iskan. Sisanya, akan menyusul. Kenapa harus dicicil? Kapan disebutkan nama-nama lain lagi? Belum tahu.
Maka, memang pantaslah aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan pada Senin, 5 November 2012 ini merupakan suatu antiklimaks dari aksi-aksinya dalam perselisihannya dengan DPR. Khususnya menyangkut penyebutan nama anggota DPR pemeras BUMN. Kalau akhirnya seperti ini, ya, lebih baik jangan membuat suasana heboh seperti ini.
Priyo Budi Santoso bilang, “Lebih baik enggak usah ramai-ramai dulu kalau ternyata seperti ini. Tapi, sampaikan langsung kepada fraksi yang bersangkutan. Kalau benar-benar ada aspek penyuapan atau memeras bisa saja diam-diam diserahkan kepada KPK. Itu jauh lebih produktif.”
Memang, harus diakui pernyataan Priyo Budi Santoso ini benar. Dahlan Iskan sendiri yang mengebu-ngebu menyatakan bahwa dia siap membua semua nama itu kalau DPR memang memintanya. Beritanya antara lain dapat dibaca dengan mengklik ini dan ini.
DPR sudah meminta Dahlan menyebutkan nama-nama yang diketahuinya itu. Bahkan permintaan itu berkali-kali diserukan oleh beberapa anggota DPR. Bahwa Dahlan Iskan memang harus membuka semua nama anggota DPR yang diekathui itu, sebagai pemeras BUMN itu. Tetapi, giliran dia diberi kesempatan untuk membeberkan nama-nama itu. Eh, yang keluar dari mulut Dahlan hanya ada dua nama. Sungguh tak sesuai dengan kehebohan dan kegaduhan selama kurang lebih dua minggu ini. Sekali lagi, ini memang pas disebutkan sebagai “Antiklimaks Dahlan Iskan.”
Publik menunggu dengan harapan besar. Berpikir, pada Senin inilaj saatnya Dahlan Iskan mengobrak-abrik DPR dengan penyebutan nama-nama itu. Ternyata, malah hari tersebut menjadi antiklimaks. Masyarakat pun pasti kecewa.
Maka, jangan salahkan orang, kalau kemudian ada yang mulai curiga/percaya bahwa perseteruan Dahlan Iskan dengan DPR itu, hanyalah bagian dari pencitraan Dahlan Iskan.
Lalu, ada apa sebenarnya ini?
Kita memang hanya bisa bertanya-tanya, karena kita tidak tahu, apa saja yang dibicarakan oleh Dahlan Iskan dengan BK DPR di dalam rapat mereka itu. Karena rapat tersebut dinyatakan terutup untuk umum. Sesuatu yang sebenarnya janggal. Kenapa harus tertutup? Bukankah kasus ini menyangkut kepentingan rakyat banyak? Apakah ada unsur rahasia di sini? Rahasia negara, atau rahasia di antara kedua pihak? Mustahil ada rahasia negara di sini.
Seharusnya, rapat tersebut bukan saja dinyatakan terbuka untuk umum, tetapi juga disiarkan secara langsung oleh televisi. Agar rakyat bisa menyaksikan langsung apa yang sebenarnya terjadi di balik penyebutan nama-nama anggota DPR pemeras BUMN itu
Seperti yang pernah saya sebutkan di artikel sebelumnya bahwa kalau benar Dahlan Iskan sudah punya data 10 nama anggota DPR pemeras BUMN itu, maka pihaknya bukan hanya melaporkan ke BK DPR, tetapi wajib melaporkannya juga kepada KPK. Keengganan pihaknya melaporkan ke kPK juga mengundang tanya tanya tersendiri. Kalau memang belum punya bukti, yah, jangan bikin gaduh seperti ini, dong!
Maka, apa yang saya pernah sebutkan, kita patut khawatir bahwa kasus perseteruan Menteri BUMN Dahlan Iskan vs DPR ini akan menjadi mubazir, seperti kasus-kasus serupa lainnya; gaduh di awal-awal, senyap di tengah jalan, lenyap di ujung jalan. Rupanya, “Dahlan Iskan vs DPR: ini bukan suatu pengecualian. Kita ingin tahu kelanjutannya dengan kasus pemanggilan Komisi VII DPR kepada Dahlan Iskan sehubungan dengan inefisensi di PLN itu. Apakah akan juga menjadi antiklimaks seperti ini?
Kalau begini ceritanya, memang benar, untuk apa semua kegaduhan ini, kalau tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara politik di DPR, dan bertanggung jawab secara hukum di KPK?
Semuanya kembali menjadi kabur, abu-abu, tidak jelas. ***
Artikel lain yang terkait:
Dahlan Iskan Ingin Melucu di Komisi VII DPR
Ultimatum Bambang Soesatyo dan Tanggung Jawab Hukum Dahlan Iskan
Di “Mata Najwa” Kenapa Mereka Menghindar KPK
