[caption id="attachment_183871" align="aligncenter" width="620" caption=" KOMPAS/RIZA FATHONIKetua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan pada acara Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6/2012)."][/caption]
Dalam pidatonya di acara Silaturahim Forum Pendiri dan Deklarator Demokrat, pada 13 Juni 2012 Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan bahwa menurunnya citra Partai Demokrat (PD) saat ini disebabkan karena adanya segelintir oknum PD yang bermasalah dengan hukum (terlibat korupsi), tidak dapat menjalankan politik yang bersih dan beretika, tidak cerdas, dan tidak santun. Oleh karena itu daripada memalukan partai, lebih baik yang bersangkutan mundur saja.
“Yang merasa tidak sanggup menjalankan politik bersih, cerdas, dan santun lebih baik mundur sekarang juga. Tinggalkan Partai Demokrat!” Seru SBY.
Pertanyaannya: Sampai sekarang, adakah kader Demokrat yang mundur karena merasakan termasuk kader yang dimaksudkan SBY itu? Tidak ada, bukan?
Jadi, sebenarnya SBY itu mengada-adakan yang tidak ada, ataukah karena kader-kadernya itumemang tidak tahu etika dan/atau saking tidak cerdasnya, maka meskipun sudah bermasalah dengan hukum, dan seterusnya itu, (pura-pura) tidak merasa demikian?
SBY tentu tidak mau dibilang mengada-adakan yang tidak ada. Oleh karena itu seharusnya, sebagai pimpinan dan tetua yang baik, dan cerdas, dia harus membuktikan bahwa kader-kader perusak citra partai itu memang benar-benar ada, dan segera didepak keluar secara paksa, kalau tidak mau keluar secara sukarela. Caranya adalah dengan wewenang dan kharisma yang ada padanya (kalau itu memang ada), dia menggalang kekuatan dari seluruh DPP dan DPD PD untuk menyelenggarakan kongres luar biasa guna melakukan pembersihan tersebut.
Tetapi, seperti ketika dalam kedudukannya sebagai seorang Presiden RI, begitu juga dalam kedudukannya sebagai seorang Ketua Dewan Pembina PD, SBY bisanya cuma berseru-seru: anti korupsi, dan sebagainya. Tetapi, ternyata tidak punya nyali untuk melaksanakannya. Membuat posisinya seperti identik dengan LSM-LSM antikorupsi, yang bisanya cuma membuat pernyataan-pernyataan antikorupsi. Bedanya, LSM-LSM itu memang tidak punya kapasitas, tidak punya wewenang untuk melaksanakan semangat antikorupsi dalam konteks ketatanegaraan, sedangkan SBY itu punya, dan sangat kuat karena dijamin konstitusi., Tetapi, sangat takut untuk menggunakannya. Ketakutannya itu pun terbawa-bawa sampai dengan dalam mengatasi problem di parpol-nya itu.
Akibatnya, seruannya agar kader yang bermasalah dengan hukum, korupsi, tidak cerdas, tidak santun dalam berpolitik, dan seterusnya, supaya segera mundur, ibarat berteriak-teriak di padang gurun. Atau, SBY berteriak, kader bermasalah berlalu, dan SBY pun galau.
Pertanyaan yang lain: Apakah benar pernyataan SBY di pidatonya itu bahwa merosotnya citra PD itu karena ada kader-kadernya yang korupsi, tidak cerdas, tidak etis, tidak santun dalam berpolitik, dan sebagainya itu?
Kalau SBY mau introspeksi, maka sebetulnya justru dialah yang menjadi penyebab utama semakin merosotnya citra partainya itu. Karena, seperti yang saya tulis di artikel sebelum ini, di mata publik dia adalah seorang presiden yang terlalu sibuk, bahkan mengutamakan mengurus partainya ketimbang mengurus negara. Sudah begitu, terbukti mengurus partai saja sepertinya tidak mampu, apalagi mengurus negara.
Memang benar ada kader-kadernya yang bermasalah baik dari segi hukum, maupun dari segi etika seperti yang dia sebutkan itu, tetapi hal itu semakin diperparah yang berujung pada kemerosotan parpolnya itu dikarenakan kinerjanya sebagai seorang presiden dinilai buruk, dan prinsipnya yang lebih mementingkan menangani problem PD daripada menangani problem negara. Akibatnya, antara lain Indonesia pun terancam sebagai negara gagal. Yang tidak bisa menjamin keamanan hak asasi kaum minoritas menjalankan agamanya, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya, dan seterusnya. Seperti yang baru-baru ini (19/06/2012) diumumkan oleh organisasi nirlaba Fund for Peace di Washington.
Ironisnya, di partainya pun perannya sebagai seorang Ketua Dewan Pembina sepertinya tak membawa pengaruh yang berarti. Alias tidak punya kharisma. Terbukti, dengan berbagai seruan yang diserukan, yang terakhir di pidatonya di atas, tak membawa efek apapun. Para kadernya tidak ada yang mundur, sedangkan SBY pun tak bisa, atau lebih tepatnya tak berani berbuat sesuatu.
Sebagai seorang Ketua Dewan Pembina seharusnya SBY tidak perlu begitu giatnya mengurus parpolnya itu, sebab bukankah sudah ada Ketua Umum beserta para pengurus PD lainnya, yang sebenarnya ini merupakan tugas dan wewenang mereka. Bukan tugas dan wewenang seorang Ketua Dewan Pembina. Kecuali jika ketua umum dan kawan-kawannya termasuk kader-kader yang disindir SBY itu, SBY-lah yang harus bertindak. Tapi, kan tidak berani?
Jadi, mubazirlah acara pertemuan DPD PD se-Indonesia di Cikeas pada 12 Juni lalu, dan acara silahturahim Forum Pendiri dan Deklarator PD di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada 13 Juni yang dengan sengaja tidak mengundang Ketua Umum Anas Urbaningrum itu. Sebaliknya, sia-sianya dua pertemuan yang diduga punya agenda menyingkirkan Anas itu pun berbalik menjadi bumerang bagi SBY. Menunjukkan untuk kesekian kali bukti ketidakberdayaan SBY di parpol-nya sendiri.
Anas pun santai-santai saja. Mungkin sembari tersenyum melihat kegalauan SBY itu, maka dia pun mengajak para cs-nya menonton bareng film Soegija, dan berkomentar banyak tentang sepakbola Piala Eropa di akun Twitter-nya. Bahkan, sempat muncul sekitar 10 menit di tayangan langsung RCTI, mengomentari tim-tim di Piala Eropa 2012, pada hari dan saat yang sama ketika SBY sedang marah-marah di dua pertemuan itu.
Apabila SBY cerdas dan berjiwa kenegarawaan, maka dia harus benar-benar fokus kepada tugas kenegaraannya sebagai seorang Presiden, yang dari aspek apapun sebetulnya sangat kuat. Karena didasari dan dijamin oleh Konstitusi. Hukum benar-benar ditegakkan, hak-hak asasi semua warganegara benar-benar dijamin, dan seterusnya. Kinerjanya sebagai seprang Presiden harus benar-benar ditingkatkan secara signifikan. Maka, rakyat pasti akan respek padanya. Kepercayaan rakyat pasti akan tumbuh dan menaruh harapan besar kepadanya. Otomatis efek positif pun akan diterima oleh partainya, Partai Demokrat.
Seperti itulah respon dan nasihat yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum secara tak langsung kepada SBY yang sedang galau, dan diduga kuat sedang menyasar Anas untuk disingkirkan dari PD itu.
Setelah LSI menyampaikan laporan hasil surveinya yang memperlihatkan elektabilitas PD merosot drastis sampai ke angka 11,3 persen, Anas berkomentar dengan mengatakan, “ Jika diasumsikan penurunan itu benar, konsentrasi Demokrat adalah kerja keras untuk kembali menaikkan angka elektabilitas partai. Caranya adalah memastikan pemerintahan Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina terus meningkatkan kinerja sehingga bisa menaikkan tingkat kepuasan rakyat” (Jawa Pos, 20/06/2012).
Seolah-olah Anas hendak menasihati SBY agar janganlah terlalu sibuk dengan misinya mau mendepaknya, karena akibatnya justru yang rugi itu PD sendiri. Tetapi kalau memang mau PD membaik, terlebih dahulu jadilah presiden yang baik!
Dengan berpedoman pada pidato SBY yang mengatakan bahwa kader Demokrat yang bermasalah, tidak cerdas, tidak santun dan tidak beretika harus mundur, daripada memalukan partai, Anas pun mengatakan setuju. Maka itu kata dia, kader-kader yang terus-menerus mendesaknya mundur dengan cara berteriak-teriak di media dengan cara-cara yang tidak sopan, itu (terlebih dahulu) harus mundur. Karena dengan itu membuktikan ketidakcerdasan mereka. (Bikin malu partai, kader-kader begini kok dipelihara?).
Sebab, kata Anas, PD merupakan partai yang menekankan etika politik yang bersih, cerdas dan santun. "Oleh karena itu, siapa terbukti secara hukum tidak bersih ya ambil langkah. Dan siapa yang terbukti tidak cerdas pernyataan-pernyataanya, serta tidak santun, ya sama saja," jelas Anas saat bertemu wartawan di Plaza MNC, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (okezone.com, 19/6/2012).
Anas mengatakan, kader yang cerdas tentunya akan mengeluarkan pernyataan berdasarkan ukuran yang objektif, bukan karena rumor dan fitnah. "Menggunakan parameter yang terukur dan baku maka dengan begitu akan objektif," lanjutnya.
Yang dimaksud Anas tentu adalah – terutama sekali adalah Ruhut Sitompul, dan Hayono Isman. Karena dua orang inilah yang paling getol menyerukan Anas segera mundur demi kebaikan PD. Karena menurut mereka Anas adalah kader yang bermasalah dengan hukum (korupsi) yang membuat citra dan elektabilitas PD terus merosot. Selain Anas, Ruhut Sitompul juga menyebut nama Andi Mallarangeng dan Mirwan Amir yang harus mundur karena terlibat kasus korupsi.
Sebenarnya, secara substansial pernyataan-pernyataan vulgar yang sering diucapkan oleh Ruhut Sitompul, dan Hayono Isman dengan cara yang tidak sevulgar Ruhut adalah sama dengan kehendak atau maksud SBY dalam pidatonya itu. Yakni, kader yang bermasalah dengan hukum harus mundur. Termnasuk di dalamnya adalah Anas (sasaran utama), Andi, dan Mirwan. Bahkan tak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka (Ruhut dan Hayono) menjadi juru bicara SBY dalam konteks ini.
Namun, Anas dengan cerdik malah menggunakan kalimat-kalimat SBY di dalam pidatonya itu untuk menyerang balik kubu SBY itu. Anas mengatakan bahwa siapa saja kader PD yang mendesak dia mundur dengan alasan bermasalah dengan hukum, sesungguhnya adalah mereka yang tidak cerdas, tidak beretika dan tidak santun. Karena untuk mendesak dan memutuskan seorang kader mundur dengan alasan bermasalah dengan hukum, harus patuh pada aturan main partai, yakni AD/ART PD. Seorang kader yang sedemikian baru boleh didesak mundur jika telah terbukti bersalah secara hukum. Untuk jabatan ketua umum yang diembannya tidak bisa dipaksa dilepas begitu saja, karena jabatan tersebut adalah amanat dari seluruh kader PD.
Ucapan ini jelas menyindir balik pidato SBY yang mengatakan kader yang bermasalah, tidak cerdas, tidak beretika dan tidak santun harus mundur dari PD. Ini sama saja dengan Anas juga mengatakan kepada SBY termasuk tidak cerdas, tidak beretika dan tidak santun karena mendesak kader mundur tanpa mengindahkan mekanisme PD (AD/ART PD) yang telah ditetapkan bersama.
Kalau memang menurut SBY ada kader-kadernya yang bermasalah dengan hukum, tidak dapat menjalankan politik yang cerdas, beretika dan santun, maka siapa lagi kalau bukan minimal di antara tokoh-tokoh ini: Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, Ruhut Sitompul dan Hayono Isman? Tiga yang pertama berkategori “bermasalah dengan hukum”, dua yang terakhir berkategori tidak cerdas dan tidak beretika dalam berpolitik, karena tidak bisa menjaga kesopanan dengan mulutnya, dan mendesak kadernya mundur tanpa mekanisme yang ada di partainya sendiri. Maka, seharusnya SBY tidak cukup dengan seruan-seruannya itu yang terbukti dianggap sebagai angin lalu saja, tetapi dia harus bertindak. Kalau tidak, dia bisa dianggap membiarkan para kadernya itu bergentayangan di PD. Maka dia adalah Ketua Dewan Pembina yang tidak mampu dan lebih tidak cerdas lagi. Karena kalah dari kader-kader seperti itu.
Angelina Sondakh yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK saja, belum juga dikeluarkan sebagai kader PD , kok, ini mau mendesak orang yang belum tersentuh KPK untuk keluar.
Pidato SBY telah memakan dirinya sendiri. ***
