[caption id="attachment_173158" align="aligncenter" width="565" caption="Suasana Bandara Soekarno-Hatta (Tribunnews.com/Anwar Sadat Guna)"][/caption]
Kontroversi berita tentang kasus "seorang anggota DPR menampar seorang petugas Bea dan Cukai" di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu, 22 Februari 2012 malam, menyebar dengan cepat melalui Twitter dan BlackBerry Messenger (BBM). Diteruskan, dan dikembangkan oleh televisi-televisi swasta.
Bahkan dampaknya terus menjalar ke isu politik. Andi Taufan Tiro, anggota DPR dan Fraksi PAN yang dituduh telah melakukan penamparan tersebut adalah juga calon bupati Bone, Sulawesi Selatan. Oleh kerabat Andi di Bone menilai penyebaran berita yang dikatakan sebagai pemutarbalikkan fakta itu telah ditunggangi oleh lawan politik Andi untuk menjatuhkan reputasi calon bupati Bone tersebut.
Entah siapa yang benar. Menurut pihak Irfan Nur Ilman, petugas Bea dan Cukai yang sedang bertugas saat itu, melalui akun Twitter-nya bahwa Andi Taufan Tiro telah menampar rekannya yang bernama Rajindra. Gara-garanya Andi tidak terima harus antri terlalu lama, karena ekstrail (alat pemeriksaan barang X-Ray di bandara) hanya dioperasikan satu buah. Terjadi perang mulut, yang berujung pada penamparan itu.
Sedangkan menurut Andi, dia sama sekali tidak menampar. Menurut versinya karena antrian panjang, dan penumpang yang baru datang dari Jepang itu banyak yang mengeluh, dia kemudian berinisiatif menghampiri petugas Bea dan Cukai meminta mereka mempercepat pelayanan, dengan cara menambah pengoperasian ekstrail yang hanya dioperasikan satu unit dari tiga unit yang ada. Di luar dugaan ada salah satu petugas yang lantas marah-marah. Mengata-ngatai bahwa mereka adalah otoritas yang punya kuasa di Bandara. Kemudian ada satu petugas Bea dan Cukai yang merapat kepadanya seolah-olah hendak memukulnya. Otomatis, refleks, kata Andi, dia mendorongnya. Bukan menamparnya.
Ketika Andi hendak meninggalkan lokasi tersebut, dia malah tidak diperbolehkan pergi sebelum minta maaf kepada petugas Bea dan Cukai yang didorongnya itu. Menurut Andi, dia pun ikhlas memenuhi permintaan tersebut, minta maaf.
Menurut Andi, waktu itu dia sama sekali tidak menunjukkaan identitasnya sebagai anggota DPR. Identias sebagai anggota DPR baru diketahui setelah petugas Bea dan Cukai itu meminta kartu identitasnya.
Ternyata, kasus itu dianggap belum selesai oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soeta itu, dengan munculnya pesan berantai yang mengatakan bahwa anngota DPR Abdi Taufan Tiro menampar seorang petugas Bea dan Cukai karena tidak mau mengantri itu.
Versi siapa sebenarnya yang benar? Kata Andi, silakan saja lihat di CCTV, apakah benar ada peristiwa dia telah menampar petugas Bea dan Cukai itu. Dia yakin pasti tidak ada, karena memang tidak ada. Sebenarnya, selain SSTV, bukankah pasti ada banyak saksi mata yang melihat keributan itu? Penumpang-penumpang lain yang sedang mengantri waktu itu? Seharusnya mereka bisa didengar kesaksiannya bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi.
Biasanya, dalam kejadian seperti ini publik akan menaruh simpatik kepada salah satu pihak (korban, yang lebih lemah status sosial-ekonominya). Sebaliknya, menyerang pihak yang lain (yang lebih kuat status sosial-ekonominya) dengan berbagai cemooh dan komentar pedas. Tetapi, rupanya dalam kejadian ini tidaklah demikian. Publik tidak bereaksi riuh seperti lazimnya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini.
Kenapa?
Lepas dari siapa sebenarnya yang berkata benar, dan siapa sebenarnya yang berkata tidak benar, publik cenderung sudah terlalu apatis dan hilang respeknya kepada kedua belah pihak yang berasal dari dua instansi yang sama-sama sudah rusak namanya di mata rakyat. Umumnya sama-sama dinilai berperilaku koruptif, sok kuasa, dan sangat arogan.
Metro TV dalam acaranya "Metro TV Hari Ini" menghadirkan langsung di studionya, Andi Taufan Tiro untuk memberi kesaksian menurut versinya. Tetapi entah kenapa, Metro TV tidak mengundang pihak Bea dan Cukai Soeta yang berkonflik langsung dengan Andi pada peristiwa itu.
Metro TV memberi thema acaranya itu dengan nama "Arogansi Kekuasaan". Kepada siapa sebutan itu ditujukan? Bisa kepada pihak DPR, atau pihak Bea dan Cukai, atau kedua-duanya. Karena secara umum, selama ini, predikat tersebut memang cocok.
Bukan rahasia lagi kalau banyak oknum Bea dan Cukai yang sering kali memanfaatkan jabatannya untuk memeras penumpang-penumpang yang baru pulang dari luar negeri, dengan mencari-cari kesalahan mereka untuk diminta duitnya. Apalagi dengan TKI/TKW yang kerap menjadi sasaran empuk korban pemerasan oleh oknum-oknum Bea dan Cukai itu sudah sangat sering kita dengar. Terutama sekali di Bandara Soeta itu.
Sedangkan mengenai arogansi anggota-anggota DPR di ruang publik karena minta diistimewakan, seperti di bandara-bandara, juga sudah kerapkali kita dengar. Masih ingat dengan kasus Roy Suryo, yang salah naik pesawat Lion Air?
Pada waktu acara "Metro Hari Ini" sedang berlangsung ada seorang penelepon yang menghubungi Metro TV memberi kesaksiannya tentang perilaku anggota DPR yang arogan, sok main kuasa. Padahal jelas-jelas salah.
Dia bercerita bahwa belum lama ini di Bandara Juanda, Surabaya, terjadi sedikit keributan antara seorang ibu-ibu dengan petugas Bea dan Cukai.. Pasalnya, ketika diperiksa ditemukan ada pisau di dalam tas ibu tersebut (pisau lipat?). Tentu saja, sesuai dengan peraturan yang berlaku, si ibu tidak diizinkan untuk membawa pisau tersebut di dalam tasnya naik pesawat. Bukannya terima, ibu itu malah marah-marah, dengan mengatakan bahwa dia adalah anggota DPR.
Ketika petugas Bea dan Cukai tetap tidak mengizinkannya membawa pisau itu, ibu DPR ini menelepon seseorang, yang kemudian datang ke lokasi kejadian. Orang itu yang adalah seorang bapak-bapak kemudian datang dan menunjukkakan pula kekuasaannya. Orang itu rupanya anggota DPR juga (mungkin lebih senior dariupada si ibu). Dia memarahi petugas Bea dan Cukai itu dengan mengata-ngatai bahwa mereka sebagai anggota DPR yang menentukan anggaran belanja untuk semua bandara, termasuk anggaran untuk Bea dan Cukai. Meskipun demikian, petugas Bea dan Cukai itu tetap pada pendiriannya, dengan tidak mengizinkan si Ibu membawa pisaunya itu, dengan berpegang pada peraturan hukum yang ada. Akhirnya, dua anggota DPR itu terpaksa takluk juga. Si Bapak DPR itu pergi, dan si Ibu DPR berangkat dengan meninggalkan pisaunya.
Penelepon itu mengatakan dia kemudian mendekati petugas Bea dan Cukai itu untuk mendengar lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu kemudian menawarkan untuk melaporkan kedua oknum DPR itu ke Badan Kehormatan DPR, tetapi petugas Bea dan Cukai itu menolaknya. Tidak ingin memperpanjang masalah. Mungkin dia berpikir, percuma, untuk apa buang-buang waktu melaporkan ke Badan Kehormatan DPR, karena toh selama itu sudah begitu banyak anggota DPR yang berperilaku tidak terpuji, tetapi tidak pernah ada sanksi yang konkrit dan tegas dari BK untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota(-anggota) DPR yang bersangkutan.
Dalam kasus Andi Taufan Tiro vs petugas Bea dan Cukai Bandara Soeta tersebut di atas, kita tunggu perkembangannya. Apakah pihak Bea dan Cukai benar-benar akan meneruskan kasus ini ke polisi, seperti yang mereka katakan? Bagaimana pula dengan rekaman CCTV, apakah akan diselidiki dari sana? Atau kasus ini akan dibiarkan mengambang saja, untuk kemudian dilupakan? Maklum ini perseteruan antara dua belah pihak, yang secara institusi, sama-sama tidak bisa dipercaya dan telah dicap kerapkali berperilaku tidak terpuji, sok kuasa dan arogan oleh publik. ***