Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk membangun pemerintahan yang kuat setelah semuanya serba digital?
Tidak ada jawaban yang mudah. Namun Maria Ressa, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2021, dan perjuangannya melawan berita palsu dan penindasan digital dapat mengajarkan kita sesuatu.
Pertama, pendidikan penting bagi demokrasi yang sehat di era digital. Jadi yang terpenting adalah menjadikan sekolah di Indonesia lebih baik. Kedua, supremasi hukum perlu dibawa kembali ke dunia digital melalui undang-undang dan peraturan. Ketiga, semua orang yang terlibat---pemerintah, media (termasuk situs media sosial), kelompok bisnis, dan organisasi masyarakat sipil---perlu bekerja sama dan membangun kepercayaan.
Dengan ide Ressa, masyarakat Indonesia bisa mendirikan piramida #FaktaPertama sebelum pemilu presiden 2024. Piramida dibangun berdasarkan pengecekan fakta oleh sekelompok redaksi dan pemeriksa fakta. Selanjutnya, setiap pemeriksaan fakta dapat dibagikan dan diposkan ulang secara luas melalui kerja sama dengan kelompok bisnis dan kelompok masyarakat sipil, seperti kelompok hak asasi manusia dan LSM. Penting untuk dicatat bahwa studi dan pekerjaan di dunia nyata dapat dilakukan pada saat yang sama untuk mengetahui seberapa besar jenis informasi palsu tertentu telah mempengaruhi ruang publik. Langkah terakhir adalah membentuk sekelompok pengacara dan kelompok hukum yang tujuan utamanya adalah menegakkan supremasi hukum dan membuat aktor politik bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Sudah ada beberapa hal baik yang terjadi di Indonesia, dan hal tersebut dapat terus berlanjut. Banyak kelompok berbeda yang bekerja sama untuk membuat situs pengecekan fakta seperti cekfakta.com dan MAFINDO, serta upaya kesadaran masyarakat dan aturan yang lebih ketat untuk moderasi konten.
Namun ada juga lubang dan titik lemah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cek fakta secara digital masih belum mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat karena cek fakta berbasis teks lebih banyak dilakukan dibandingkan cek fakta berbasis gambar. Selain itu, materi pengecekan fakta dapat ditambahkan ke pesan obrolan dengan cara yang lebih besar, karena pesan obrolan adalah cara cepat penyebaran berita palsu secara online sementara kebanyakan orang masih menggunakan media sosial, situs web, dan mesin pencari untuk memeriksa fakta.
Cara-cara kreatif lainnya untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tidak berantakan juga dapat didukung dan didorong. Salah satu contohnya adalah Bijak Memilih, sebuah program non-partisan yang mengajarkan generasi muda tentang politik agar mereka bisa menjadi warga negara dan pemilih yang aktif.
Yang terpenting, setiap orang dapat membantu pemerintah menghentikan misinformasi tanpa merugikan hak kebebasan berpendapat masyarakat. Misalnya, mereka dapat berhenti menggunakan undang-undang tersebut untuk menghentikan disinformasi dan melakukan "de-sekuritisasi", yang berarti bahwa undang-undang tersebut tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Komunikasi publik yang lebih baik juga dapat membantu pemerintah mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam upaya hukumnya melawan disinformasi.
Terdapat risiko dalam perjalanan Indonesia menuju demokrasi, namun ada alasan untuk percaya bahwa negara ini dapat menjadi contoh bagaimana menggunakan media sosial secara maksimal sambil tetap menjaga kualitas dan integritas proses politiknya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
