Strategi Pertahanan Kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan: Menghadapi Ancaman Militer dan Non-Militer

Laut China Selatan merupakan kawasan strategis yang menjadi sumber ketegangan antara berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kedaulatan yang harus dijaga di sekitar perairan tersebut. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer, seperti konflik sumber daya alam, keamanan maritim, dan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terdekat. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, Indonesia perlu merumuskan strategi pertahanan yang komprehensif.

Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori keamanan nasional. Teori ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara melalui strategi pertahanan yang efektif. Menurut Buzan (2007), keamanan nasional tidak hanya melibatkan pertahanan militer, tetapi juga aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa strategi pertahanan harus mencakup berbagai bidang, termasuk diplomasi, pembangunan ekonomi, dan penguatan kapasitas maritim.

Pertahanan militer memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Indonesia di Laut China Selatan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, Indonesia harus dapat menjaga kedaulatannya di laut yang strategis ini. Pertahanan militer menjadi salah satu pilar utama dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di wilayah tersebut. Indonesia perlu memiliki kemampuan militer yang memadai untuk menghadapi potensi ancaman militer di Laut China Selatan. Hal ini termasuk dalam hal pertahanan udara, laut, dan darat yang mampu memberikan deterensi terhadap potensi ancaman dari negara-negara lain yang mengklaim kedaulatan di wilayah tersebut. Upaya untuk membangun dan meningkatkan kemampuan militer ini harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain juga menjadi faktor penting dalam strategi pertahanan Indonesia di Laut China Selatan. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, latihan bersama, dan pembangunan kapasitas bersama dalam menghadapi potensi ancaman militer di wilayah tersebut. Kerja sama ini dapat membantu memperkuat pertahanan militer Indonesia dan memberikan dukungan dalam menghadapi berbagai ancaman di Laut China Selatan. Hal ini sesuai dengan konsep kekuatan bersenjata yang merupakan salah satu elemen kunci dalam teori keamanan nasional (Mearsheimer, 2001).
Selain pertahanan militer, Indonesia juga perlu memperkuat pertahanan non-militer, seperti keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan pendekatan holistik dalam teori keamanan nasional yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial untuk menghindari konflik (Buzan, 2007).  Ancaman non-militer di Laut China Selatan bagi Indonesia meliputi beberapa aspek yang dapat memengaruhi kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia di wilayah tersebut. Beberapa contoh ancaman non-militer tersebut antara lain:

1. Persaingan Sumber Daya Alam: Persaingan atas sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang melimpah di Laut China Selatan seperti gas alam dan ikan, dapat menjadi sumber konflik antara negara-negara yang berbagi klaim di wilayah tersebut. Persaingan ini dapat mengakibatkan ketegangan politik dan ekonomi antar negara.
Ketegangan Politik: Ketegangan politik antara negara-negara yang memiliki klaim di Laut China Selatan dapat menciptakan situasi yang tidak stabil di wilayah tersebut. Perselisihan politik seperti klaim wilayah yang saling bertentangan dapat mengakibatkan konflik diplomatik yang berpotensi memanas.
2. Pembangunan Infrastruktur Militer dan Non-Militer: Pembangunan infrastruktur oleh beberapa negara di Laut China Selatan, termasuk pembangunan pangkalan militer dan fasilitas lainnya, dapat dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia karena dapat meningkatkan kehadiran militer asing di wilayah tersebut.
3. Keamanan Maritim: Ancaman terhadap keamanan maritim, seperti perompakan dan kejahatan lintas batas lainnya, juga dapat memengaruhi kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Keberadaan kelompok-kelompok ekstremis atau perompak di perairan tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan keamanan nasional.
4. Pengelolaan Lingkungan: Pengelolaan lingkungan yang buruk di sekitar Laut China Selatan, seperti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir, termasuk Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer di Laut China Selatan, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya. Kerja sama regional dapat menjadi landasan bagi strategi pertahanan yang efektif, termasuk pertukaran informasi, latihan bersama, dan pembangunan kapasitas bersama. Hal ini sesuai dengan konsep keamanan kolaboratif dalam teori keamanan nasional yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menjaga keamanan regional (Acharya, 2004).

Strategi pertahanan Indonesia secara keseluruhan di Laut China Selatan haruslah komprehensif, melibatkan berbagai aspek pertahanan militer dan non-militer, serta memperkuat kerja sama regional. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi ancaman kedaulatannya di Laut China Selatan dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi positif bagi stabilitas regional.

Daftar Pustaka:

Acharya, A. (2004). Regional Security Architecture in the Asia-Pacific: Challenges Ahead. Asian Survey, 44(3), 447-461.

Buzan, B. (2007). People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. ECPR Press.

Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Company.

Indonesian Ministry of Foreign Affairs. (2017). Indonesian Foreign Policy: Nurturing a Proactive and Assertive Diplomacy.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara.