Momentum satu abad kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi situasi koinsiden yang luar biasa dengan bakal melimpahnya bonus demografi di mana 70% penduduk pada tahun tersebut berada dalam rentang usia 16-64 tahun atau disebut sebagai usia produktif.
Pemerintah dari jauh-jauh hari melihatnya sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk melompat dari status negara berkembang menjadi negara maju.Â
Hal ini terlihat dari berbagai upaya menyusun kerangka kebijakan yang menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian untuk membangun kesiapan menjadi sebuah negara yang maju. Salah satunya adalah Visi Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045
Kelahiran gagasan ini awalnya berbentuk naratif berupa dicetuskannya 4 Pilar Visi Indonesia 2045.
4 Pilar ini diklaim sebagai  pengejawantahan dari 'Visi dan Misi Abadi Indonesia' yakni Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang bergandengan bersama Pancasila di dalamnya.
Pada tahun 2023 gagasan tersebut akhirnya dituangkan Pemerintah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN sendiri merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Dalam RPJPN terbaru tersebut selain tantangan geopolitik, isu pembangunan berkelanjutan juga disinggung mengenai daya saing sumber daya manusia.
Kendati tak lepas dari berbagai kekurangan dan kontroversi isu lingkungan dan politik, pemerintah sudah berupaya menyediakan daya dukung untuk peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing contohnya lewat program hilirisasi pengolahan SDA, penguatan meritokrasi ASN dan lain-lain. Namun sejauh ini, sudah sampai mana tren modal manusia berjalan di Indonesia?
Laju Gentrifikasi
Fenomena Gentrifikasi di Indonesia secara umum disebabkan oleh laju evolusi ekstrim dari urbanisasi. Sebenarnya terdapat manfaat dari fenomena ini yaitu peningkatan infrastruktur dan ekonomi mulai dari warung makan penduduk setempat hingga peluang besar bisnis properti.Â
Akan tetapi apabila tidak dikendalikan fenomena ini bisa berdampak buruk mulai dari kesenjangan yang semakin terbuka, pertarungan ruang hidup perkotaan yang menyulitkan generasi baru untuk memiliki hunian karena melambungnya harga properti, hingga terjadi displacement atau penggusuran.
Asal mula terjadinya fenomena ini tak jauh berbeda dengan urbanisasi, yaitu kehadiran para perantau dari berbagai daerah untuk mendapat kesempatan berkarir di kota berisi berbagai industri barang dan jasa yang menawarkan upah atau gaji tenaga kerja yang layak bahkan tinggi.Â
Jauh berbeda dengan medio 2000an, perantau di kota-kota besar sekarang sebagian besar terdiri dari kaum profesional, berlatar pendidikan tinggi seperti sarjana ke atas atau minimal jenjang SMA/SMK namun memiliki kompetensi bersertifikasi dan pengalaman kerja yang mumpuni.
Gentrifikasi mudah ditemui di kota-kota metropolitan di Indonesia, selain karena merupakan kawasan di mana lokasi industri itu berada juga karena faktor kemudahan aksesibilitas dan tersedianya infrastruktur publik yang memadai. Faktor-faktor ini turut menunjang kota tersebut tetap layak huni, tapi karena faktor inilah perantau terus berdatangan.
Apabila hal ini tidak dikendalikan dengan strategi yang baik maka persebaran pusat ekonomi dalam negeri menjadi timpang alias tidak proporsional karena hanya berpusat pada kantong-kantong perkotaan. Lalu bagaimana solusi jangka panjang agar siklus ini dapat dikendalikan? Salah satu cara dengan pengendalian dari sumbernya.
Brain Drain
Berbeda dengan gentrifikasi yang berfokus di hilir yaitu daerah tujuan, Brain Drain atau Pelarian modal manusia berfokus di hulu yaitu daerah asal. Fenomena ini umumnya diperbincangkan dengan konteks kalangan profesional asal Indonesia memilih hijrah dan menetap di luar negeri dibanding tinggal dan memajukan negeri sendiri karena kesempatan yang lebih luas serta pendapatan yang lebih tinggi.
Lalu bagaimana dalam skala nasional? tentu terjadi. Kemana perginya? ke kantong-kantong ekonomi perkotaan dan menjadi pelaku gentrifikasi seperti yang dijelaskan di atas. Apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi?
Berbeda dengan pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah kota-kota metropolitan bernaung, daerah-daerah stagnan kebanyakan tidak memiliki mindset dan cetak biru perekonomian yang ambisius. Kebanyakan mentok dalam pre existing paradigm di mana hanya bergantung kepada industri lama seperti sawit, tambang, migas, tekstil dan jasa yang sudah ada sejak puluhan tahun dan hanya menunggu 'jatah' dari pusat untuk urusan mencari investasi baru.
Mau menawari skema Foreign Direct Investment ragu-ragu, mau mencari Domestic Direct Investment nanti dulu, soal mencari pendapatan untuk daerah mentok dari samsat, retribusi pajak reklame dan parkir.
Selain itu jarang ada upaya ambisius lainnya yang sebenarnya dapat diupayakan jika ada niat untuk memajukan daerah. Adapun klise yang menjadi bahan apologis selama ini adalah pemerintah daerah sedang fokus membenahi dan membangun infrastruktur, kekurangan sumber daya, hingga bukan menjadi prioritas utama. Akibatnya daerah tak kunjung maju.
Hal ini berdampak kepada ketersediaan kesempatan dan lapangan pekerjaan kepada anak-anak daerah utamanya kalangan profesional untuk berkarir dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, dan bila terus diabaikan maka daerah akan kehilangan momentum memberdayakan dan diberdayakan oleh putera-puterinya sendiri atau bahkan mengalami defisit tenaga profesional hingga harus 'mengimpor' tenaga profesional dari daerah lain yang mana datang bukan karena keinginan sendiri tapi karena memenuhi kewajiban kontrak kerja yang tertulis "siap ditempatkan di mana saja" dan saat ini sudah banyak terjadi.
Apa yang terjadi? daya saing daerah mati. Anak-anak daerah tak lagi berminat berkarir di kampung sendiri. Daerah kaya makin kaya, daerah miskin makin miskin. Mau bicara soal digitalisasi? Mau bicara soal transfer teknologi? Mau bicara soal kecerdasan buatan? Semua akan menjadi omong kosong dan sia-sia.
Semangat Visi Indonesia Emas 2045
Kehadiran Visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam RPJPN selayaknya menjadi pecutan pembangunan nasional termasuk pembangunan dari skala daerah karena kemajuan Indonesia tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah dan elemen-elemen daerah. Masih banyak waktu, masih ada kesempatan.
Oleh karena itu dengan adanya Visi Indonesia Emas 2045, dan bertepatan dengan momentum tahun politik 2024 harapannya semangat pembangunan modal manusia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau segelintir pihak saja yang menawarkan gagasannya di pusat namun juga timbul kesadaran dari seluruh pihak termasuk di daerah apabila masanya tiba dan persiapan sudah dilakukan, pada tahun 2045 mereka akan menikmati bonus demografi, bukan hanya menonton dari daerahnya yang tak maju-maju sembari menyesali.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
