RK Menuju Istana

POPULARITAS Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terus menanjak. Efek kinerja pemerintahan dan publisitas media. Paling utama media sosial. 

Paling anyar, RK menyedot perhatian saat dia memakai kendaraan listrik sebagai mobil operasional gubernur. Uji coba dilakukan saat kunjungan kerja ke Garut pada 29 Oktober 2020.

Itulah pertama kalinya seorang pejabat publik di Indonesia menggunakan mobil listrik untuk kepentingan kerja. Yang dipakai RK adalah mobil pabrikan Korea Selatan. Yakni sedan Hyundai Ioniq. Warna putih.

Merasa puas, RK lanjut bikin kebijakan fenomenal. Tiga mobil listrik dari Hyundai pada 29 Desember 2020 resmi hadir jadi kendaraan operasional Pemprov Jabar. Penyerahan dilakukan langsung Presdir PT Hyundai Motors Indonesia Sung Jong Ha. 

Dua sedan Hyundai Ioniq jadi mobil dinas gubernur dan wakil gubernur. Satu jenis SUV (sport utility vehicle) Hyundai Kona dipakai mobil patroli pengawalan (patwal). 

"Ini juga pertama kalinya di Indonesia mobil patwal kepolisian pakai kendaraan listrik," ucap RK saat memamerkan patwal Hyundai Kona di Gedung Pakuan.

Lompatan kembali dilakukan RK. Dia telah menganggarkan pembelian mobil dinas operasional Pemprov Jabar. Tahapan pertama untuk para kepala dinas dan pejabat eselon II lainnya. Tentu termasuk mobil operasional pimpinan DPRD dan sekretaris daerah (Sesda) Jabar. 

Pengadaan dianggarkan pada APBD 2021. Tentu saja yang akan dapat "durian" runtuh adalah Hyundai. Ini terjadi mengingat pabrikan asal Jepang seolah telat langkah. 

Saat ini, Tesla dari Amerika Serikat memimpin sebagai pabrikan mobil listrik terbesar di dunia. Disusul pabrikan dari Tiongkok. Berikutnya Hyundai dari Korea. 

"Ke depan Pemprov Jabar juga akan mengkonversi motor operasional menjadi motor listrik," tegas RK. Ini tentu kabar gembira bagi ASN (aparatur sipil negara) non-pejabat eselon. Yang selama ini menggunakan motor sebagai kendaraan dinas Pemprov Jabar.

Pertanyaannya, mengapa RK begitu ngotot dengan mobil listrik? Mantan walikota Bandung ini menyebut dua ramah sebagai alasannya. Ramah lingkungan --tanpa emisi-- dan ramah anggaran. 

Alasan kedua sebagai efisiensi dana publik. Mobil operasional dengan BBM (bahan bakar minyak) setidaknya perlu 400 ribuan untuk jarak tempuh 300 kilometer. Dengan mobil listrik jadi sekitar 50 ribu. 

Harga mobil listrik juga terus bersaing. Tidak lebih mahal dari mobil konvensional. Ke depan malah diprediksi harga mobil listrik bisa lebih murah. Teknologi baterai juga memungkinkan daya jelajah mobil listrik makin panjang.

Boleh jadi, ke depan ada mobil listrik yang cukup dicas seminggu sekali. Sangat mungkin. Seperti halnya teknologi baterai handphone. 

Pertanyaan lanjutan, di mana bisa mengisi baterai mobil listrik? Di Gedung Sate saat ini sudah tersedia SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum). Ke depan akan makin banyak dibangun PLN. 

Di rumah pun memungkinkan mengisi baterai mobil listrik. Dengan alat dan aplikasi tertentu. Harus dipertanyakan juga, bagaimana ketersediaan pasokan listrik dari PLN? 

Sayang di Indonesia energi listrik dari matahari (solar cell) masih jalan di tempat. Semestinya mobil listrik beriringan dengan pemanfaatan solar cell. Dimulai dari kantor-kantor pemerintahan. Termasuk rumah dinas pejabat publik. 

Adakah manfaat politik bagi RK? Tentu saja. Publik masih ingat kasus mobil Esemka yang dulu jadi "tunggangan" bagi Jokowi saat mengincar kursi gubernur DKI Jakarta dari walikota Surakarta. Dari sana Jokowi lanjut menggenggam kursi kepresidenan.

RK lagi napak tilas politik Jokowi. Dengan mobil listrik popularitas RK makin meroket. Masalahnya cuma soal "kendaraan". Jika sukses diterapkan di Pemprov Jabar, mobil listrik jadi investasi politik bagi karier arsitek jebolan ITB itu. Namanya akan diperhitungkan dalam bursa Pilpres 2024.

Bagaimana bisa? Bisa dimulai dengan sering menaiki mobil listrik ke Istana Negara --Jakarta atau Bogor--  saat diundang Presiden Jokowi. Berikutnya terbuka peluang RK benar-benar punya kendaraan politik menuju Istana. 

Ruang dan waktu yang akan menjawab.