Sistem Ekonomi Kerakyatan: Membangun Indonesia dari Desa

Pemikiran ekonomi kerakyatan merupakan hasil pemikiran Bung Hatta yang masih relevan untuk diteladani generasi muda dan para pengambil kebijakan saat ini. Sepulangnya dari Belanda pada 1932, Bung Hatta menuangkan pemikirannya tentang demokrasi barat dalam kumpulan karangan, jilid I. Di situ ia mengungkapkan bahwa bila indonesia menyalin demokrasi barat yang berdasarkan kapitalisme, maka demokrasinya akan dikuasai pemilik kapital.

Bung Hatta mengkritik bahwa dalam demokrasi barat, kaum kapitalis yang terkecil menguasai kehidupan orang banyak. Maka golongan yang kuat itulah yang memberi rupa pada demokrasi.

Dalam pemikiran Bung Hatta, kapitalisme yang jadi dasar demokrasi barat adalah praktik penyimpangan dari konsep demokrasi sejak Revolusi Prancis di akhir abad ke-18 yang seyogyanya menghasilkan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Maka ketika merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Hatta dan Bung Karno sepemikiran soal perekonomian yaitu mesti berpihak pada rakyat. Poin perekonomian Bung Karno yang berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam (SDA) mesti dikuasai negara demi kemakmuran rakyat, kemudian direalisasikan oleh Bung Hatta dalam Pasal 33 UUD 1945.

Bung Hatta mempelajari itu dari negara-negara Skandinavia, di mana pengelolaan SDA sampai sekarang masih dilakukan konsisten. Seluruh hasil SDA digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kelebihannya baru untuk membangun infrastruktur.

Menurut jurnal iainlangsa.ac.id, ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda.

Tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan, karena koperasi menyatakan kerjasama antara para anggotanya sebgagai suatu keluarga dan meenimbulkan tanggung jawab bersama. 

Desa Sumber Kemajuan Indonesia 

Membangun Indonesia dari desa karena di desalah terletak semua sumber kekuatan pembangunan untuk kejayaan Indonesia. Desa harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat untuk menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Jumlah minimal warga desa sesuai aturan terbaru adalah 4.500 orang. Dengan demikian, setiap desa memiliki potensi yang cukup besar dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis Satu Desa Satu Produk. Produk akhirnya adalah tabungan masyarakat, hal itu bukanlah sebuah proyek, tetapi merupakan gerakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Basis Satu Desa Satu Produk membangun desa, budaya, lembaga, dan manusianya secara produktif dan profesional. Konsep dasarnya adalah (1) Revitalisasi Desa, (2) Revitalisasi Manusia, (3) Revitalisasi Perdagangan, (4) Pertukaran. Membangun desa adalah membangun manusianya. Satu Desa Satu Produk diharapkan menjadi Satu Desa Satu Korporasi. Satu korporasi berbadan hukum koperasi, sehingga lebih mudah disebut Satu Desa Satu Koperasi.

Desa adalah tempat tinggal kita semua. Ironinya, desa seringkali terabaikan dalam pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Padahal dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Berbagai kebijakan seharusnya dibuat untuk membangun desa, tetapi nyatanya belum seperti yang diharapkan.

Membangun Indonesia dari desa merupakan solusi praktis untuk memajukan ekonomi rakyat. Pembangunan merupakan proses meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, yang ditandai dengan meningkatnya produksi, meningkatnya pendapatan dan tabungan masyarakat. 

Visi membangun desa adalah memajukan kesejahteraan umum yang berarti memajukan ekonomi rakyat. Misi membangun desa harus diselaraskan dengan misi pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa tersebut harus dilakukan dengan aksi nyata. Sekali lagi, pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Dimulai dari penyadaran tiap individu akan hakikat hidup, hakikat berbangsa dan bernegara. 

Menuju ekonomi berdikari dapat diterangkan singkat sebagai kemampuan dan kemandirian dalam bidang ekonomi dan menolak setiap ketergantungan terhadap pihak lain. Kemampuan dan kemandirian tersebut dapat diwujudkan dengan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan harus diasumsikan dengan penuh kerja dan semangat untuk menyelesaikan masalah pembangunan, yaitu kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Solusi permsalahan tersebut dengan cara pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian dari pokok dari upaya pemberdayaan ini. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat juga berarti menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan tabungan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemberdayaan dapat dilakukan dengan menyiapkan masyarakat agar dapat mengelola dana, memberi stimulan dana, dan melindungi keberhasilan rakyat dalam membangun.

Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah pun harus terlibat ecara aktif, dalam hal ini kementrian desa sebagai pengendali. Pemerintah juga harus mensosialisasikan keberhasilan di desa atau tempat lain agar menjadi motivasi kesuksesan di desa-desa lainnya sesuai dengan potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, modal sosial, dan lain-lain dari desa yang bersangkutan. Keberhasilan desa-desa pelaksana Satu Desa Satu Produk harus dijadikan percontohan sehingga keberhasilannya dapat terus berkesinambungan. 

KESIMPULAN

Sampailah kita pada kesimpulan tulisan ini. Membangun indonesia berarti membangun desa. Kita tidak dapat melepaskan diri dari membangun desa. Di desa-desa itulah sebagian besar warga negara Indonesia tinggal beserta keseluruhan aset dan potensinya. Desa harus menjadi sumber kemajuan bagi Indonesia. Kemajuan desa-desa akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Membangun Indonesia berarti membangun desa-desa untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.