Malaysia dan Singapura kerap menjadi destinasi backpacker pemula dengan Batam menjadi titik awal atau akhir. Goal-nya, sarapan di Singapura, makan siang di Johor lalu makan malam di Batam. Dekatnya lokasi dan mudah transportasi membuat semuanya mustahil dilakukan satu hari. Lalu pertanyaann yang sering muncul, transaksinya menggunakan mata uang apa. Haruskah punya mata uang ketiga negara?
Sebelum diterbitkan UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Warga negara Indonesia di perbatasan menggunakan mata uang kombinasi untuk memudahkan transaksi. Pelancong dari Singapura atau Malaysia lebih suka bertransaksi dengan mata uang negaranya. Ternyata dominasi mata uang asing di wilayah RI berimbas melemahnya rupiah.
 Tahun 2014 , pemerintah dan BI mensosialisasikan kembali transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Sesuai pasal 33, undang undang No.7 tahun 2011, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Hal yang sama juga berlaku di negara tetangga. Meski lokasinya berdekatan untuk menjaga kedaulatan negara tetap menggunakan mata uang sesuai wilayah negara masing-masing.
Jujurly, sebagai warga yang tinggal di perbatasan agak sedikit merepotkan memiliki uang kartal tiga negara jika melakukan perjalanan. Terutama transaksi dengan pecahan uang kecil seperti belanja di pasar tradisional atau transportasi umum. Bagi yang memiliki kartu kredit atau debit berteknologi nirsentuh memang tak masalah. Sekali tap semua transaksi keuangan bisa dilakukan. Tapi saya sering mendapatkan pertanyaan dari backpacker pemula yang bujetnya mepet. "Bang bisa nggak sih jalan-jalan keliling Asia Tenggara tanpa kartu kredit?"
Sejarah
Wacana mata uang bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sebetulnya sudah ada dalam rumusan cetak biru pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Penetapan mata uang bersama diharapkan akan meningkatkan efisiensi perdagangan dengan berkurangnya biaya transaksi. Mata uang tunggal juga mendongkrak transparansi harga sehingga ada peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara ASEAN.
Belajar dari  krisis ekonomi  negara Zona Euro, ASEAN belum yakin dengan rencana pembentukan mata uang bersama. Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal ASEAN menyatakan, setelah melihat pengalaman euro, tak layak rasanya meneruskan skenario mata uang tunggal ASEAN. Meski common currency mendorong penyatuan ekonomi dan juga sebaliknya, ASEAN menilai MEA tidak harus berujung pada penyatuan mata uang.
Sekilas, kondisi ASEAN dan Euro seperti mirip karena kedua wilayah sama-sama berusaha menyatukan diri. Sebelum melebur menjadi Uni Eropa, negara-negara di Benua Biru membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sedangkan negara-negara Asia Tenggara disatukan oleh ASEAN. Namun secara geografis Uni Eropa dan ASEAN berbeda. Uni Eropa berada dalam daratan besar, sedangkan empat dari lima negara besar ASEAN kepulauan. Penyatuan mata uang memiliki konsekuensi ongkos transaksi.
Pilihan paling tepat saat ini adalah percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan dengan meningkatkan pembayaran lintas batas. Inisiatif kerja sama ini sejalan dengan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia di bidang transformasi digital. Dengan mewujudkan peningkatan konektivitas pembayaran lintas batas yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Nantinya prakarsa konektivitas pembayaran diperluas mencakup negara-negara lain di kawasan ASEAN dan berpotensi menjadi negara mitra lainnya di luar kawasan. Tonggak sejarah ini juga menandai dimulainya kepemimpinan Indonesia pada Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2023.
Tranformasi Pembayaran Digital IndonesiaÂ
Tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan standar kode respon cepat (QR code) untuk pembayaran melalui aplikasi  uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan diimplementasikan pada 1 Januari 2020. Solusi pertumbuhan industri fintech yang cepat tapi tidak diimbangi dengan transformasi digital perbankan.
Antara tahun 2014-2019, pertumbuhan retail pembayaran digital sangat pesat dan mulai dikuasai oleh lembaga nonbank yang berpotensi menguasi industri financial. Lembaga ini memiliki ekosistem yang kuat dengan dukungan  perusahaan e-dagang yang memanjakan konsumen melalui beragam promo. Berkaca dari pengalaman Tiongkok, agar digitalisasi pembayaran tidak dikuasi oleh lembaga nonbank maka BI melakukan transformasi digitalisasi keuangan dengan membentuk lima grup kerja yaitu: open banking, retail payment, sistem pembayaran elektronik real time (RTGS), penciptaan infrastruktur data dan reformasi seluruh sistem pembayaran. QRIS merupakan komponen di grup ke dua atau retail payment.
QR Code sudah banyak dipakai di Indonesia tapi masih sendiri-sendiri. Kini semuanya disatukan, apapun rekening alat pembayarannya  pedagang atau pembeli cukup memindai QRIS saja saat bertransaksi. Sebagai traveler yang malas membawa uang receh, QRIS sangat membantu saat melakukan transaksi keuangan. Mau makan di hotel  bintang lima atau warung kaki lima, cukup menggunakan ponsel lalu menscan QRIS untuk transaksi pembayaran.
Pakai QRIS di ASEAN
"Jalan-jalan ke Thailand nggak usah tarik tunai, pakai QRIS aja", Â komentar salah seorang member komunitas jalan-jalan internasional. Percakapan pun semakin panjang, apalagi tahun depan saya merencanakan perjalanan panjang keliling Asia Tenggara setelah hiatus jalan-jalan karena pandemi.
Thai QR Codes merupakan implementasi Memorandum of Understanding (MOU) on Cooperation in Regional Payment Connectivity (RPC) yang  ditandatangani saat KTT Pemimpin G20, 14 November 2022 di Bali. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) bersepakat memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran untuk mendukung lebih cepat, pembayaran lintas batas yang lebih murah, transparan dan inklusif.
Sebagai warga Batam yang sering wara-wiri ke negara tetangga. Tentu bertanya, kapan implementasi RPC di Malaysia dan Singapura. Karena sampai dua bulan terakhir  belum menemukan gerai yang menerima QRIS sebagai alat pembayaran di Malaysia dan Singapura.
Sabar ya, sesungguhnya peluncuran interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan QR Code baru saja dilakukan 8 Mei 2023, setelah uji coba yang dilakukan sejak 22 Januari 2022. Jadi besok-besok kalau ngopi ke Johor Bahru tinggal scan QRIS. Oh iya, kalau di Malaysia QRIS disebut dengan DuitNow QR.Â
Saat ini Singapura dan Filipina sedang melakukan pengembangan dari sisi teknis. Singapura sudah menyelesaikan pengetesan user acceptance, tiga dari empat switching Indonesia-Singapura. Harapannya kuartal ke empat tahun ini, QRIS bisa digunakan di Singapura. Wah liburan natal dan tahun baru ke Singapura, jajannya sudah bisa pakai QRIS.Â
Pembayaran lintas batas melalui Regional Payment Connectivity (RPC) negara-negara ASEAN tidak hanya mendukung dan memfasilitasi perdagangan, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata dan aktvitas ekonomi lintas batas. Juga mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif. Serta mendukung usaka mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama untuk mendorong penetrasi dan eksposur UMKM di pasar global.
QRIS, Traveling Makin Asik
Sejak diluncurkan 22 Agustus 2022 hingga 17 Februari 2023, tercatat 14.555 transaksi QR Thai  dengan nilai total Rp 8.54 miliar. Saya penasaran dengan respon QRIS di Malaysia yang baru saja diluncurkan bulan Mei lalu. Harapan saya sebagai penghobi traveling,  lebih banyak merchant yang menerima pembayaran menggunakan QRIS di luar negeri. Lalu bagaimana dengan negara Asia Tenggara lainnya.
Sabar Bestie. Negara ASEAN berikutnya yang akan terhubung dengan pembayararan lintas batas adalah Vietnam, Kamboja, Laos dan Brunei. Kabar gembiranya, beberapa negara di luar ASEAN seperti Jepang, Korea dan China membuka diri untuk kerjasama QRIS antar negara. Jika semua negara ASEAN terhubung dengan pembayaran lintas batas, maka backpacker-an jadi makin seru dan mudah. Ada yang mau ikutan keliling Asia Tenggara dengan saya tahun depan, sekaligus mencoba QRIS di luar negeri?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
