Misalnya saja ;
Bagaimana sebuah Badan yang bentuknya sementara (MPRS) bisa punya kuasa untuk memberhentikan dan mengangkat seorang Presiden?
Pertanyaan lain yang mungkin sudah pernah ada adalah ;
Bagaimana mungkin pada 7 Maret 1967 MPRS menunjuk seorang Presiden, menyalahi perintah Undang -- Undang Dasar 1945 (yang meminta sebuah pemilihan umum), dianggap sebagai sesuatu yang konstitusional?
Dari dua pertanyaan diatas, patutlah akhirnya meminta pemerintah saat ini (atau siapa saja yang memiliki keberanian kedepannya) untuk membuka tabir G 30 S dan Supersemar agar menjadi terang. Atau apabila pemerintah sendiri tidak (belum) mampu, maka sebaiknya rentetan sejarah dihentikan saja pada G 30 S, sebagai bahan ajar. Menghapus Supersemar dari sejarah transisi kekuasaan bangsa, bukanlah sebuah ide yang buruk.
Sehingga kita bisa terbebas dari isu tahunan;
Bulan Maret Ngomongin Supersemar, September Sibuk Dengan PKI
