Nah, tentu sebuah ketimpangan sosial yang terasa tinggi, sangat berpengaruh kepada tatanan pembangunan di nagari itu sendiri.
Dengan adanya pelayanan semakin didekatkan ke masyarakat, seharusnya ada kebijakan tertentu untuk memperluas wilayah pemerintahan ini.
Satu pemerintah nagari ini punya setidaknya 15 orang pegawai, yang tentunya dari anak nagari itu sendiri.
Bila nagarinya besar, tentu sangat rugi dari segi lapangan pekerjaan bagi anak nagari. Nah, kalau dijadikan lima pemerintahan nagari, kali kan saja jumlah tenaga kerja yang akan diserap nantinya.
Belum lagi peningkatan sumberdaya manusia. Sebab, walinagari sama juga dengan kepala daerah, dipilih langsung oleh masyarakat.
Dan wilayah paling di ujung akan merasa diperhatikan, karena pusat pemerintahannya sudah dekat.
Ketimpangan soal pembangunan dan perhatian ini sangat dirasakan oleh masyarakat Tigo Jurai, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.
Tigo Jurai itu berdekatan dengan koto Dalam. Kalau ke pusat pemerintahan nagarinya, masyarakat mesti lewat berbelok jauh, melintasi nagari banyak, baru tiba di pusat nagarinya sendiri.
Dan kabarnya, walinagari sebagai sang pemimpin sangat jarang tiba di wilayah itu, meskipun sudah diundang, tiba kepala daerah misalnya, tetap saja Walinagari ya tak mau turun ke sana.
Jadi, sudah sepatutnya wilayah ini dimekarkan, agar masyarakat dekat dengan pemimpinnya, dan urusan jadi lancar.
