Sebenarnya sejak pagi saya menantikan penjelasan dari Yandri Susanto ketua DPP PAN yang maju sebagai caleg di Dapil Banten II, baik di media pemberitaan atau media sosial. Hal itu terkait cuitan Budiman Sudjatmiko mengenai video yang memperlihatkan acara pelatihan saksi dan relawannya di Baros, yang diwarnai materi soal upaya pelegalan LGBT. Namun, hingga sore ini, belum ada konfirmasi baik dari Yandri atau pengurus PAN.
Konfirmasi dari Yandri menjadi penting karena bisa saja pihak yang dituduh akan melegalkan LGBT itu bukan Jokowi sebagaimana yang disuarakan para netizen. Sebabnya, video yang diunggah akun @KoRnHurry, berdurasi 30 detik itu memang hanya berisi potongan orasi yang bisa mengundang beragam penafsiran.  Sementara, video lengkapnya  belum ada di medsos.
Budiman Sudjatmiko sendiri mencuit persoalan itu lewat akun Twitter-nya pukul 1.01 dinihari tadi menanggapi cuitan akun Indonesia Hebat @OpikAf.
Aku tunggu jawaban dr @yandri_ys apa benar ini suaramu yg mengatakan bhw jika pak
@jokowi menang pilpres akan melegalisir pernikahan sejenis? Ada buktinya? Ini inisiatif pribadi atau garis resmi kampanye PAN? CC
@FaldoMaldini @asepsunarya71
1.01 AM * 16 Mar 2019
Saya mencoba mentranskrip suara dalam video itu bunyi pernyataan yang pokok:
"...untuk melegalkan LGBT itu boleh di Indonesia, Pak...Buk. Jadi kalau misal nanti di Barus orang boleh nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan boleh nikah sama perempuan. Setuju gak Pak (ada suara balasan "kagaaak")...."
Bisa saja orang menafsirkan sebelum kalimat dalam video itu, ada kalimat "kalau Jokowi menang ada upaya...." Penafsiran seperti itu didasari fakta adanya kampanye hitam seperti itu yang sudah terungkap sebelumnya. Misalnya, kampanye hitam yang dilakukan emak-emak anggota Pepes di Karawang, pidato ustadz di sebuah masjid di Banyuwangi, juga ceramah Tengku Zulkarnain di YouTube yang menuduh Jokowi melegalkan seks bebas dan LGBT.
Fakta itu menunjukkan seolah-olah isu pelegalan LGBT oleh Jokowi itu sudah jadi materi pokok kampanye para pendukung capres no 02. Tentu saja isu pelegalan LGBT ini tuduhan yang keji dan tidak berdasar dan masuk kategori kampanye hitam. Bawaslu seharusnya tanpa diminta bisa bergerak cepat menanganinya. Polisi. juga memprosesnya jika hal itu lolos dari jerat hukum Bawaslu, dan memprosesnya dengan UU ITE.
Oleh karena itu, reaksi para netizen yang emosional dan langsung menuduh Yandri Susanto ketua DPP PAN itu telah melakukan kampanye hitam terkait persoalan LGBT itu, cukup wajar. Sangat mungkin pula mereka telah melakukan cross check langsung ke Baros untuk mengetahui konteks kalimat dalam video itu.
Meskipun begitu, penjelasan dari Yandri tetaplah penting sehingga kita tidak terjebak perilaku main tuduh tanpa disertai fakta yang lengkap. Pertanyaannya kini adalah mengapa Yandri Susanto dan DPP PAN tampak membisu meski video cuplikan acara pelatihan saksi dan relawan Yandri itu telah viral?
Sebenarnya, isu seputar pelegalan LGBT itu sudah pernah juga dilontarkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Januari 2018 lalu. Saat itu dia diberitakan menyebut lima fraksi di DPR mendukung LGBT. Setelah ditantang untuk membuktikan tuduhannya itu, muncul klarifikasi bahwa Zulkifli Hasan tidak pernah menyebut lima fraksi di DPR mendukung LGBT.
