"Saya lebih cenderung memang KPU adalah perwakilan partai. Udah di-fixed-kan aja gitu. Toh kan ini tentang partai semua.... Kalau ada curang di situ ya udah curang semua. Mau curang, curang aja, orang yang curang mereka. Enggak apa-apa, orang curangnya bareng-bareng....Kecuali kalau yang mau dicurangin ada di luar. Kalau ini yang dicurangin kan ada satu meja sama dia. Biar mereka aja curang. Urusan mereka kok." (kompas.com, 23/3/2017)
Pernyataan Fahri Hamzah itu menyadarkan saya bahwa pemilu itu selama ini telah dipandang sebagai kepentingan partai semata oleh orang parpol. Karena itu wajar pula jika KPU dipandang sebagai kepanjangan kepentingan partai untuk melaksanakan pemilu. Sebagai kepanjangan kepentingan partai, wajar juga jika KPU dipandang sebagai perwakilan partai.
Karena itu pula, berkumpulnya orang parpol di KPU dinilai positif karena bisa saling mengontrol, saling memelototi kalau ada kecurangan. Kalau curang ya boleh saja, halal-halal saja, asal dilakukan berjamaah berdasar asas mufakat. Kan curangnya sudah dimufakati bersama, jadi tidak ada yang rugi. Semua senang, semua untung, semua bisa happy-happy.
Yang jadi masalah, seperti kata Fahri, kalau curangnya di luar forum, tidak berdasar mufakat. Itu yang haram karena berpotensi merugikan parpol yang tidak curang. Selama curangnya disepakati di satu meja di KPU, halal. Tapi, kalau curangnya di luar itu ya haram. Inilah hukum curang dalam pemilu ala Fahri Hamzah.
Pertanyaannya, kalau seperti itu di mana kepentingan rakyat dalam pelaksanaan pemilu? Bukankah pemilu itu untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD, juga presiden dan kepala daerah? Sementara parpol diamanati UU untuk mempersiapkan kader yang akan dipilih rakyat. Jadi semacam bagi-bagi tugas untuk keberlangsungan NKRI ini. Pertanyaan itu mungkin dianggap terlalu idealis bagi sebagian orang.
Rakyat itu pada kenyataannya kan selama ini hanya dipandang sekedar objek yang diperintahkan oleh undang-undang untuk memilih dalam pemilu. Itu semua demi kepentingan parpol yang akan menempatkan orangnya di DPR, DPD, DPRD, atau untuk menjabat presiden dan kepala daerah.
Dengan pandangan semacam itu, kita bisa memahami pendapat dan alasan Fahri Hamzah mendukung adanya perwakilan di KPU. Pemilu itu dilakukan demi kepentingan parpol, bukan rakyat yang memilih. Jadi nilai curang itu diukur dengan nilai kepentingan parpol.
Namun, masalahnya pemahaman itu bertentangan dengan demokrasi yang kita anut, yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat. Apa ini juga telah dianggap hanya sebuah teori dari kelaziman bernegara di dunia? Bisa jadi.
Jika memang pemilu dianggap representasi kepentingan parpol, demikian juga KPU sebagai penyelenggara, seharusnya nama lembaga negara kita harus kita ubah. Ini kalau mau fair dan konsekuen. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat jadi Dewan Perwakilan Parpol, Dewan Perwakilan Daerah jadi Dewan Perwakilan Daerah Parpol, dst.
Majelis Permusyawaratan Rakyat jadi Majelis Permusyawaratan Parpol. Negara kita yang diproklamasikan pada1945 dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diproklamasikan ulang dengan nama Negara Kesatuan Parpol Indonesia.
Lantas siapa rakyatnya dong? Rakyatnya ya mungkin orang-orang yang sependapat bahwa KPU itu adalah perwakilan partai politik, pemilu itu untuk kepentingan partai politik, sementara pemilih dalam pemilu itu hanya objek penderita. Saya jelas tidak mau masuk golongan itu.
