Aturan semacam itu diperlukan, sehingga tidak terjadi tirani kelompok mayoritas atas kelompok minoritas, termasuk tirani agama mayoritas atas umat agama minoritas di negeri ini. Jika memang ada permasalahan  tidak boleh diselesaikan dengan cara demo tetapi harus melalui lembaga resmi yang mengatur hal ini.Â
Kasus Basuki Tjahaja Purnama petahana gubernur DKI itu seharusnya memberi pelajaran bahwa pemaksaan kehendak oleh kelompok mayoritas itu sangat berbahaya. Kelompok mayoritas dengan menumpang hak berdemo yang dijamin konstitusi negeri ini justru akan merusak konstitusi negeri ini, yaitu hukum yang berkeadilan, yang bebas tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Tidak boleh kelompok mayoritas merusak sendi-sendi keadilan negeri ini.
Karena itulah, sudah waktunya pemerintah menunjukkan bahwa negeri ini menjamin, menghargai, dan melindungi hak warga agama minoritas. Bukan sekedar retorika, tetapi harus berupa aksi nyata. Persatuan dalam kebhinekaan di negeri ini tidak boleh rusak hanya karena ulah sekelompok masyarakat yang mau menang sendiri dan merasa paling benar sendiri.
Pemerintah harus bersikap adil dalam persoalan ini. Termasuk, seumpama umat Kristiani berkehendak mengadakan Kebaktian Natal di Monas, tentu tak boleh dilarang dan justru harus difasilitasi dan dibantu secara penuh. Sebabnya sederhana. Kalau kemarin umat Islam diizinkan dan difasilitasi untuk menggelar doa dan shalat Jumat di Monas, seharusnya hal serupa juga berlaku untuk umat agama lain.
Mungkin, seandainya ada  Kebaktian Natal di Monas itu adalah salah satu jawaban nyata atas pertanyaan, benarkah pemerintah telah berlaku adil pada setiap umat beragama di negeri ini. Setelah Kebaktian Natal, mungkin umat Budha juga menyusul mengadakan kegiatan senada di sana, demikian juga umat Hindu, dan yang lainnya. Mungkin, Indonesia perlu menunjukkan semangat toleransi ini kepada rakyatnya dan juga kepada dunia.Â
