Siapa yang Akan Memulangkan Peserta Aksi 212?

Pertanyaan itu tiba-tiba muncul di pikiran saya ketika melihat berita televisi yang menayangkan peserta aksi 212 di Monas, yang jalan kaki dari Ciamis, yang beristirahat di Perum Perhutan Bandung ditengok oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Selain menengok, Ridwan Kamil juga memberi bekal untuk rombongan itu. Sekilas, terkesan Ridwan ikut menjadi fasilitator dan mendukung aksi 212 dengan tindakannya itu.

Itu kesan sekilas. Tetapi, bisa saja kesan itu salah karena Ridwan Kamil  beralasan tindakannya itu sekedar sebagai tindakan kemanusiaan menolong rombongan yang melewati daerahnya. Sebagai muslim yang baik Ridwan berkenan memberi uluran tangan lewat tindakan kemanusiaan itu. Dan, sebagai walikota Bandung, Ridwan Kamil berpendapat sudah menjadi kewajibannya setiap kali ada rombongan besar atau tamu yang melewati Bandung, dia harus memastikan kesehatan dan keselamatannya. 

Jadi Ridwan Kamil walikota Bandung itu tidak bertindak sebagai fasilitator atau pendukung aksi 212 itu, tetapi sekedar memberi sentuhan kemanusiaan, memberi bekal agar mereka tidak telantar di jalan. Sebuah tindakan yang baik dan mudah-mudahan terus berlanjut pada rombongan serupa di kali lain sehingga warga dari luar Bandung tidak perlu khawatir kelaparan atau telantar saat singgah di Bandung,   jika akan "unjuk gigi" di Jakarta. 

Meskipun begitu, adanya peserta jalan kaki dari Ciamis yang akan mengikuti aksi 212 di Monas itu, bisa memunculkan pertanyaan lain. Apakah mereka juga akan pulang jalan kaki ke Ciamis sepulang aksi nanti? Kalau tidak apakah sudah ada kendaraan yang mereka siapkan untuk pulang? Kalau belum, siapakah yang bertanggung jawab memulangkan mereka?

Pertanyaan serupa bisa diajukan kepada peserta aksi 212 dari tempat lain yang mungkin juga tak berpikir menyiapkan alat transportasi untuk pulang. Kejadian pada aksi 411 lalu menunjukkan banyak peserta aksi keleleran di jalan-jalan sehingga memaksa pemerintah turun tangan membantu transportasi untuk  kepulangan mereka. 

Jika ini kembali berulang dan berulang berarti aksi mereka itu layak disebut aksi bondo nekat. Tidak ada tanggung jawab pribadi untuk diri mereka sendiri dan mengantungkan diri pada pihak lain. Seharusnya penanggungg jawab aksi 411 yang harus bertanggung jawab. Tetapi kenyataan menunjukkan mereka lepas tanggung jawab  itu dan membiarkan menjadi beban pemerintah.

Apakah aksi 212 yang disebut aksi doa dan dzikir itu juga akan diwarnai kejadian serupa?  Jika ya, sedari kini penanggung jawab acara itu yaitu GNPF MUI yang dipandegani Riziek dan para sohibnya itu harus diminta tanggung jawabnya. Adalah lucu, pemerintah diminta secara terus menerus menjadi fasilitator aksi mereka. Sementara, aksi itu secara relatif mengganggu kehidupan kelompok masyarakat lain, ekonomi nasional, sosial politik, pertahanan-keamanan, dan nyata-nyata hanya untuk memaksakan kehendak kelompok Riziek itu.

Saya rasa, tindakan Polri dan jajaran pemerintah lain yang mempersiapkan pelataran Monas untuk acara itu, sudah menimbulkan rasa iri pada kelompok masyarakat lain. Ini ada Riziek Cs bikin hajatan kok pemerintah yang harus jadi "panitia". Ada petugas penyambutan dari tol ke Monas, dst. 

Lha, nanti kalau ada masyarakat lain juga ingin punya hajatan serupa, apa pemerintah juga mau memfasilitasinya? Kalau ya, enak dong. Sewa pelataran Monas gratis masih dibantu pula dengan fasilitas lain. 

Jika ada pendapat semacam itu ya wajar saja. Indonesia ini kan isinya banyak macam, tidak hanya Riziek Cs tok. Oleh karena itu, harus ada standar dan aturan jelas tentang tanggung jawab penyelenggara acara semacam ini, boleh tidaknya acara dilakukan, dan batas maksimal jumlah peserta acara sehingga tidak mengganggu kepentingan kelompok lain. 

Ini penting jadi perhatian sehingga penyelenggara acara tidak bisa lepas tangan jika terjadi sesuatu pada pesertanya. Kalau peserta aksi 212 bokek alias tak punya uang sehingga keleleran tak bisa pulang, Riziek Cs yang harus tanggung jawab. Tidak bisa terus menerus uang dan fasilitas  negara dipakai untuk kepentingan Riziek Cs.

Saya sebut ini kepentingan Riziek Cs, karena banyak pihak lain yang jumlahnya lebih dari 99 persen rakyat Indonesia tidak setuju aksi 212 karena tidak relevan lagi dan hanya mempertontonkan pemaksaan kehendak dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. 

Jadi, janganlah datang ke acara 212 kalau tidak punya uang sehingga bisa keleleran di jalanan Jakarta karena tidak bisa pulang. Orang mau berangkat pengajian itu, baik untuk mendengar ceramah, berdzikir atau berdoa itu harus siap lahir dan batin. Batinnya siap tapi kalau lahirnya (baik kesehatan badan maupun bekal selama perjalanan) tidak siap malah jadi beban orang lain. 

Kalau sampai ada kejadian peserta aksi yang model itu, sudah seharusnya  GNPF MUI atau Riziek Cs berani bertanggung jawab. Jangan minta orang datang tapi tak mau menangungg akibat kedatangan mereka. 

Memperhitungkan arus balik kepulangan peserta aksi ini sangat penting karena keberadaan massa dalam jumlah besar di pusat ibu kota bisa mengganggu kehidupan warga ibu kota lain. Kalau sebelumnya disepakati acara dimulai pukul 08.00 hingga pukul 13.00, maka selewat waktu itu massa harus segera bubar dan pulang ke tempat asal. Ini perlu ketegasan aparat untuk meminta Riziek Cs memenuhi kesepakatan yang dibuat.

Kejadian paska pukul 18.00 pada demo 411 dengan berbagai alasannya itu tidak bisa ditolerir lagi. Usai acara peserta harus bubar dan kembali ke tempat asalnya. Untuk itu, pertanyaan  siapa yang akan memulangkan peserta aksi 212 sangat penting. Sudah seharusnya Riziek Cs lah yang punya tanggung jawab itu. 

Artinya, Riziek harus memastikan peserta aksi itu sudah siap dengan transportasi untuk pulang. Kalau tak siap, tak perlu datang ke Monas. Kalau nekat datang dan ternyata bokek tak bisa pulang, sekali lagi, Riziek Cs harus bertanggung jawab memulangkan mereka. Jangan lagi membebani negara.

Karena itu, anjuran Panglima TNI Gatot Nurmantyo penting untuk didengar dan direnungkan, "Tak perlu ke Jakarta, cukup berdoa atau adakan istighosash di daerah mading-masing, mendokan kedelamatan dan kebaikan bangsas ini".

Salam salaman.