Bau "Ikhwanul Muslimin" di balik gerakan demo 4 November tak bisa ditutupi lagi. Walaupun pijakan aksi demo itu memakai alasan penistaan agama oleh cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tetapi terbukti yang disasar jauh lebih besar yaitu kestabilan dan integritas negara.Â
Yang menarik, gerakan yang dipelopori Riziek Sihab ini (maaf, saya tak bisa menyebut dia dengan habib) pentolan FPI yang sudah lama dikenal dengan track record yang kurang bagus di mata masyarakat, dikemas begitu menariknya. Warga NU dan Muhammadyah pun ikut ditarik-tarik dengan sentimen penistaan agama itu.Â
Anehnya, saat Polri bermaksud menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama itu secepatnya, justru FPI meminta penundaan waktu. Penyelidik telah memintai keterangan sejumlah saksi, ahli, dan pelapor. Salah satu pelapor adalah perwakilan dari Front Pembela Islam (FPI). Penyelidik telah mengirimkan undangan, tetapi FPI belum memenuhi dan minta ditunda.
Karena itu tak salah juga muncul penilaian, kasus dugaan penistaan agama itu justru diulur-ulur penyelesaiannya oleh FPI sendiri untuk memelihara momen semangat anti-Ahok, untuk menyasar target yang lebih besar, yaitu Presiden Jokowi. Akal sehat tidak berlaku di sini. Penyelesaian kasus ini mereka hambat sendiri untuk memberi waktu dan alasan menyerang Presiden Jokowi.
Kembali ke bau Ikhwanul Muslimin dalam gerakan demo 4 November. Pemilihan tanggal 4, juga seruan agar peserta demo menulis surat wasiat, mengundang massa dari luar Jakarta untuk ikut, adalah sinyal jelas demo ini bukan demo biasa. Sasarannya juga sudah disebut-sebut, salah satunya Istana Negara dengan tujuan meminta Presiden Jokowi menemui mereka dan agar tidak mengintervensi kasus Ahok.
Fadli Zon wakil ketua DPR "sahabat baik" FPI dan kelompoknya itu juga sudah berkirim surat resmi ke Istana, menyampaikan keinginan para pendemo. Tak hanya berkirim surat, Fadli Zon dan karibnya Fahri Hamzah yang juga wakil ketua DPR tanpa fraksi itu  juga berencana ikut dalam aksi demo itu. Sebuah tindakan yang menafikkan peran DPR sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat di mana mereka menjabat dan digaji negara.
Ini jelas menunjukkan kasus dugaan penistaan agama yang sarat dengan kepentingan politik Pilkada DKI Jakarta ini, hendak dijadikan dagangan gerakan politik nasional untuk menyasar Presiden Jokowi yang secara "tradisional" telah jadi musuh politik Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Soal korelasi kasus Ahok dengan Jokowi bisa saja dicari-cari, misalnya dengan kata "intervensi" dan ancaman pemakzulan. Klise dan mudah ditebak.
Tetapi, sebenarnya pemilihan tanggal empat dan seruan menulis surat wasiat bagi yang mengikuti aksi demo inilah, yang mengingatkan orang akan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir paska kudeta militer terhadap presiden Mursi pada tahun 2013. Tanggal empat itu bisa mengingatkan orang akan simbol R4BIA yang digunakan pengikut presiden Mesir Mursi, yang menimbulkan banyak korban saat itu.
Dan, gerakan R4BIA telah menyebar ke seluruh dunia, sebagai simbol dukungan dan simpati atas apa yang menimpa Mursi dan pengikutnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ada di antara mereka dan sering menggunakan simbol empat jari R4BIA itu, termasuk saat pertemuan di forum G20 September lalu, yang dihadiri Presiden Mesir Abdel Fattah al Sisi, yang mengkudeta Mursi 2013 lalu yang lalu.
Dengan adanya seruan agar peserta demo menulis surat wasiat, jelas menggambarkan kemungkinan aksi 4 November besok memang direncanakan berlangsung rusuh, dan berkemungkinan timbul korban sebagaimana peristiwa demo di Mesir itu. Aksi demo ini jelas seperti sejak awalnya memang telah disetel sebagai ajang jihad dengan taruhan nyawa karena itu mereka diminta menulis surat wasiat.
Secara akal sehat, bila benar gerakan demo disetel seperti itu, bisa diibaratkan semut melawan trenggiling, atau peserta demo akan jadi " makanan lalapan" aparat yang tentu sudah siap dengan persenjataannya. Justru itulah yang mereka kehendaki. Jatuhnya korban, terlebih jika korban itu menyasar warga NU atau Muhammadyah yang ikut demo, bisa memancing umat yang Iain itu untuk memusuhi pemerintah dan aparat.
Jika itu terjadi  maka simbol perjuangan sebagaimana semangat R4BIA bisa mereka raih. Tidak tertutup kemungkinan hal itu akan memicu kerusuhan dan perlawanan di seluruh Indonesia, sebagai balasan atas yang menimpa para korban kerusuhan yang mereka ciptakan sendiri.Â
Demo besar di Malang paska pembacaan surat seorang dokter muda soal toleransi yang diiringi pekik Allahu Akbar di DPR, bisa dipandang sebagai tes case atas aksi serupa pada 4 November atau sesudahnya. Taktik yang sangat membahayakan keutuhan dan integritas negara.
SILATURAHMI PARA PETINGGI NEGERI
Langkah strategis Presiden Jokowi dengan mengunjungi sahabatnya Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra, bos Fadli Zon bisa dilihat dari kaca mata itu. Prabowo meski menjadi rival Jokowi pada pilpres lalu, tentu tidak ingin Indonesia digiring ke arah perpecahan skala besar, jika aksi demo 4 November berubah chaos. Â Â
Langkah cepat Prabowo paska kunjungan Jokowi, dengan menemui koleganya Sohibul Iman presiden PKS, bisa dinilai sebagai gayung bersambut untuk mencegah chaos itu. Setidaknya itulah yang bisa ditangkap dari pernyataan Prabowo, bahwa demo memang hak setiap warga negara tetapi demo tetap harus berlangsung tertib dan tidak anarkis. Kunjungan Prabowo ke PKS bisa pula dinilai sebagai permintaan jaminan bahwa PKS tidak bermain dalam demo itu.
Mengapa pula PKS? Bukan rahasia lagi, sejak awal berdirinya partai ini memang sangat dekat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Setelah gerakan di Mesir dihancurkan militer, dan kini simbol dan perjuangannya diadopsi Presiden Turki, Erdogan, portal Piyungan corong politik PKS itu sering memujinya.
Sebagaimana ditulis tempo.co, Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan--cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera--memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah. Gerakan ini digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Madinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.Â
Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.Â
Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 1999 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen. (tempo.co, 10/2/2013)
Tentu saja, tulisan ini tidak hendak menuduh PKS berada di belakang aksi demo 4 November besok. Tetapi, kemiripan aksi baik menyangkut pemilihan tanggal empat maupun seruan menulis surat wasiat jelas mengingatkan orang pada gerakan R4BIA pengikut Ikhwanul Muslimin, yang diwarnai tewasnya banyak pendemo itu.
Selain mengunjungi sahabatnya, Prabowo Subianto, Presiden Jokowi juga mengundang pimpinan MUI, NU, dan Muhammadyah ke Istana. Tujuannya jelas agar suasana panas hati akibat dugaan penistaan agama yang dilontarkasn FPI dan para kerabatnya itu, bisa dingin dan umat bisa berpikir jernih. Presiden juga menegaskan dia tidak akan mengintervensi kasus itu.
Tetapi yang lebih penting adalah pernyataan MUI, NU, dan Muhammadyah paska pertemuan itu. Ketiga organisasi ini sepakat, kasus itu sarat dengan kepentingan Pilkada DKI, mempercayakan penyelesaian kasus itu ke kepolisian, dan meminta umat untuk tidak terpancing aksi demo, atau jika ikut tidak boleh membawa nama dan atribut organisasi dan tidak membuat rusuh.
Mantan Presiden SBY juga melakukan silaturahmi dadakan ke Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Yusuf Kalla terkait perkembangan situasi politik itu. Gerakan demo 4 November adalah bahasa utama itu.Â
Dan sekitar pukul 10.30 tadi SBY menyatakan sikap partainya yang menyatakan setuju adanya unjuk rasa asal jangan anarkis. Unjuk rasa harus tertib, sesuai aturan. Dia menegaskan tidak mudah membangun negeri ini secara bertahap, jangan tiba tiba dirusak oleh aksi demo yang anarkis.
Setiap orang dinilai SBY punya hak politik termasuk unjuk rasa asal tertib dan tidak melanggar aturan dan damai. (Soal laporan intelejen yang disinggung SBY saya tak bahas dulu, juga masalah dokumen TPF Munir yang hilang, harta kekayaannya, juga rumah pemberian negara)
Lepas dari nada bicaranya, SBY menegaskan proses hukum atas kasus Ahok harus terus berjalan dan dipercayakan kepada penegak hukum. Apa pun keputusannya, baik Ahok salah dan tidak salah, masyarakat harus menerimanya. Kalau tidak puas harus mengikuti prosedur hukum yang  berlaku.
Sekarang setelah semua sudah sepakat tak boleh anarkis, Â dan kasus dugaan penistaan agama diproses, apakah demo 4 November besok tetap akan diikuti 500 ribu seperti klaim Munarman jubir FPI? Entahlah. Tetapi, setidaknya, warga NU dan Muhammadyah yang sebelumnya ikut tertarik ajakan demo itu mungkin kini bisa sadar atas kemungkinan adanya penyusupan dalam kasus itu.Â
Yang pasti peringatan dari beberapa pihak, bahwa demo itu punya banyak sisi untuk dicermati, juga jangan diabaikan begitu saja. Misalnya saja, kemungkinan adanya  penyusupan dari anggota ISIS yang pulang dari Suriah. Peringatan itu tentunya bukan peringatan ngawur namun harus dicermati dengan hati-hati dan sigap.
Salam, damai NKRI berdasarkan Pancasila.
Bacaan pendukung:
https://m.tempo.co/read/news/2016/11/01/078816753/pbnu-isis-diduga-tunggangi-pilkada-dki-jakarta
www.suara.com/news/2016/11/01/203424/sidney-jones-siapa-yang-mendanai-demo-4-november?utm_source=twitter-auto&utm_medium=twitter#cuLOZJZvzLqzzffr.97
https://m.tempo.co/read/news/2013/02/10/078460337/pendiri-akui-pks-memang-ikhwanul-muslimin
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
