Di mata Kontras, SBY dinilai lebih baik bisa jadi karena beberapa hal ini. Di antaranya, SBY pernah membatalkan hukuman mati Mary Jane ratu narkoba dari Australia. Ini menunjukkan SBY di mata Kontras lebih menghargai nyawa manusia. Ini tentu lebih cocok dengan sikap Kontras yang menentang hukuman mati.Â
Pemerintahan SBY, meski menyatakan AM Hendriprijono tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Munir, juga relatif menjaga jarak. SBY juga tidak memasukkan figur yang punya sejarah pelanggaran HAM dalam kabinetnya. SBY juga dinilai telah membentuk lembaga-lembaga negara yang bisa mendorong solusi-solusi terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Di antaranya, Ombudsman dan Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK).Â
Itulah kemungkinan latar belakang di balik "jurus mabuk" Koordinator Kontras Haris Azhar yang memuji SBY dan mengkritik Jokowi dalam penanganan kasus Munir. Supaya fair kita memang tidak bisa lantas  menerima sepenuhnya sikap dan penilaian Kontras. Tapi, jangan juga menolak mentah-mentah dan membabi buta membela pemerintahan Jokowi.
Mungkin kita memang harus fair menilai capaian penegakan hukum dan penyelesaian kasus HAM masa lalu yang pernah dijanjikan untuk diselesaikan. Misalnya Tragedi '65 yang telah disentuh untuk diselesaikan namun sementara ini belum ada gaungnya lagi paska ribut-ribut kubu Agus Widjojo dan Ryamizad-Kivlan. Kasus Tragedi Mei 1998 juga belum terselesaikan. Tetapi, jangan juga dilupakan, pada masa sekaranglah hal itu dikomitmenkan untuk diselesaikan meski Jaksa Agung masih juga lamban bergerak.
Supaya tidak kecewa, mungkin nasihat ini ada benarnya juga: "Jangan terlalu tinggi meletakkan harapan kepada Jokowi-JK. Bagaimanapun, tanpa dukungan para pembantu yang cakap dan punya komitmen dalam penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi manusia biasa dengan segala keterbatasannya."
Salam, damai.
Bacaan pendukung:
https://www.kontras.org/home/index.php?id=2183&module=pers
