Mohon tunggu...
mohammad mustain
mohammad mustain Mohon Tunggu... penulis bebas -

Memotret dan menulis itu panggilan hati. Kalau tak ada panggilan, ya melihat dan membaca saja.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

BNN Setara Kementerian: Harus Tetap Jadi Tim Super Buru Sergap

16 Maret 2016   12:04 Diperbarui: 16 Maret 2016   12:19 169
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Rencana Presiden Jokowi menempatkan BNN setara kementerian, boleh-boleh saja walaupun masih memerlukan beberaps kajian. Namun, yang utama, BNN tetap harus bisa gesit dan lincah dalam memburu pelaku kejahatan narkoba. Jati diri inilah yang paling utama, yang tak boleh terpengaruh atau terkooptasi kepentingan apa pun.

Untuk itu, langkah utama yang mendesak dilakukan adalah meningkatkan kemampuan profesional BNN yang menyangkut anggota, peralatan, dan koordinasi lintas departemen dan badan-badan negara lain. Sifat kejahatan narkoba yang begitu luar biasa merusak negara, memerlukan langkah ini.

Untuk mencapai hal itu, sifat keanggotaan BNN harus dirombak. Salah satunya, perlu dipertimbangkan masuknya personel dari luar kepolisian. BNN yang selama ini berada dalam naungan Kepolisian Republik Indonesia, otomatis dikendalikan personel kepolisian. Tidak buruk. Kepolisian memang dibentuk untuk tugas pencegahan dan penindakan kejahatan, termasuk narkoba, Namun karena sifat kejahatan narkoba yang begitu merusak, BNN tak lagi bisa mengandalkan polisi.

Langkah ini diperlukan untuk menjamin gerak pesonel BNN lebih menyeluruh, bisa memasuki berbagai institusi negeri yang terindikasi terjangkit narkoba. BNN harus bisa masuk ke institusi TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, lembaga politik, bahkan Istana Negara. Tuntutan tugas ini memerlukan personel yang lintas institusi pula. Karena itu, sedari awal harus dibuat aturan. Jangan ribut belakangan seperti ketentuan penyidik KPK.

Masuknya personel TNI misalnya, dalam barisan pasukan BNN, tentu akan memberi nilai ekstra. Demikian juga masuknya personel lain, dari kejaksaan , Depdagti, hingga BIN, BIA, sangat diperlukan yang penempatannya sesuai kebutuhan. BNN kini sudah harus menjadi lembaga ekstra sesuai tugasnya dalam menangani kejahatan ekstra narkoba. Jika saat ini Jenderal Budi Waseso dari Polri memimpin BNN, lain hari mungkin jenderal TNI.

Sudah terbukti, kejahatan narkoba telah memasuki hampir semua institusi. Gesekan antar institusi bisa dicegah, jika BNN memiliki sifat keanggotaan yang tak hanya mewakili institusi polri. Gabungan personel dari berbagai institusi, bisa juga dinilai bisa menimbulkan gesekan di lingkungan internal BNN, namun di tangan jenderal yang baik gesekan itu akan membuahkan satu pasukan yang luar biasa.

Namun, jangan pernah bayangkan ada pasukan bersenjata lengkap, melakukan operasi terbuka dan diliput langsung oleh wartawan. Itu tak elok, dilarang Dewan Pers. Jangan pula bayangkan ada operasi lapangan dengan senjata lengkap, di depan mata anak-anak. Itu bisa membuat trauma dan dinilai melanggar HAM.

Operasi BNN harus profesional dengan prosedur khusus. Pasukan BNN harus punya keahlian khusus dalam menghadapi pelaku kejahatan narkoba. Hal ini untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan risiko jatuhnya korban di kalangan petugas dan pelaku kejahatan.

Agar bisa profesional, BNN memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni dan canggih. Dukungan teknologi IT canggih, termasuk penginderaan jarak jauh, pesawat tanpa awak, kapal cepat, pesawat terbang, hingga kapal selam mini (kalau mampu beli) diperlukan lembaga ini. Pemberantasan narkoba memerlukan berbagai sarana dan prasarana sesuai tuntutan zaman.

Sah-sah saja membayangkan perlengkapan ala film James Bond dimiliki lembaga ini, dan bukan hanya penjara yang dipenuhi buaya. Saat ini kejahatan narkoba sangat merajalela. Banyak pelaku masih di luar penjara, bebas menikmati barang haram itu juga uang yang dihasilkannya. Dan kejahatan ini sebagian dilakukan dengan cara-cara canggih.

Contoh paling gres, kisah penangkapan bupati Ogan Komering. Konon pengintaian sudah dilakukan selama beberapa bulan. Untuk menangkap sang bupati beserta barang buktinya, BNN harus masuk kediaman dan dihalang-halangi. Lampu penerangan jalan juga tiba-tiba mati saat itu, mengindikasikan adanya alat yang memantau gerak petugas BNN dan memberi isyarat ke orang dalam rumah bupati.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun