6. Pembayaran Gaji Ganda atau Tidak Sesuai Ketentuan: Penyalahgunaan dana BOS untuk membayar gaji ganda atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kolusi dengan Pihak Ketiga: Terlibat dalam kolusi dengan pihak ketiga, seperti pemasok atau kontraktor, untuk memperoleh keuntungan pribadi.
8. Pemborosan Dana: Penggunaan dana BOS secara tidak efisien atau boros, tanpa memperhatikan prinsip penghematan dan manajemen keuangan yang baik.
Penting untuk menerapkan pengawasan dan pengendalian yang ketat dalam manajemen dana BOS guna mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan serta memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan yang sesuai.(Admin, n.d.)
Transparasi Terhadap Dana BOS Sekolah
Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (Blook Grant, BOM, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb). Untuk melakukan Transparasi keterbukaan terhadap Dana BOS dapat menggunakan konsep Stewardship agar solusi dapat teratasi dengan baik.
Salah satu langkah untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dengan mengubah "Skema Transfer Dana" antardaerah. Sejak tahun 2020, Kementerian Keuangan secara langsung mentransfer dana BOS ke rekening sekolah, mengeliminasi penggunaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sedang mengembangkan platform teknologi untuk perencanaan, distribusi, dan pelaporan dana BOS dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menekankan pentingnya penggunaan platform teknologi untuk memastikan keterbukaan dalam penggunaan dana BOS. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (10/2/2020), Mendikbud menyatakan rencananya untuk menggunakan teknologi guna meningkatkan kualitas transparansi penggunaan dana BOS di semua sekolah di Indonesia. Meskipun masih dalam proses perencanaan, teknologi dianggap sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dana BOS.
Mendikbud menambahkan bahwa penggunaan platform teknologi akan memakan waktu lebih lama dalam perancangannya. Ia juga mencatat bahwa sekolah diwajibkan untuk mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS melalui papan informasi sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode 3.
Mendikbud Nadiem Makarim berharap bahwa dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS, pelaporan akan menjadi lebih akurat. Dengan demikian, masyarakat, komunitas, dan orang tua dapat melihat dengan jelas bagaimana dana BOS digunakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.(Redaksi, 2020)
