Contohnya, pernah ada calon Wali Kota Tasikmalaya memberikan material jalan aspal untuk perbaikan. Namun, ketika ia kalah dalam pemilihan material-material tersebut diangkut kembali. Selain itu, ada pula masalah anggaran untuk pembangunan yang tidak terbuka, di mana seringkali uang dari anggota dewan tersebut terpotong di tengah jalan oleh pihak kedua (organisasi masyarakat). Masyarakat ingin agar pemerintah setempat melek akan kondisi konstituennya, apa yang sedang dibutuhkan dan apa yang harus dibenahi. Dalam hal ini, pemerintah juga mesti meninjau langsung ke masyarakat secara mendalam agar terdapat kesesuaian sehingga nantinya bisa memberikan transparansi kepada masyarakat.
Dualitas kepentingan memang bersifat kontradiktif. Masih ada masyarakat yang tidak merasakan dominasi kebijakan mengarah ke kepentingan mereka sehingga hal tersebut kontra terhadap pernyataan pemerintah terkait kebijakan yang justru sepenuhnya untuk rakyat. Poin dari dualitas di sini ialah menemukan jalan tengah antara dua kepentingan yang berlawanan. Maka, seorang dewan mesti berdiri di tengah-tengah antara kepentingan konstituen yang harus terpelihara aspirasi dan hak-hak dasarnya, dengan kepentingan pribadi, keluarga, partai politik serta sahabat-sahabat timnya yang juga harus diperhatikan.
Pada hakikatnya, eksistensi dualitas kepentingan itu wajar dalam perpolitikan selama kepentingan tersebut dapat dikemas melalui nilai prioritas. Terbilang salah apabila dewan hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat kepentingan masyarakat, keluarga, parpol maupun timsesnya. Seperti yang Pak Endang katakan, “sebaik-baiknya cita-cita adalah menjadi politisi yang baik. Wajib hukumnya kita merebut kursi kepemimpinan dari orang-orang yang dzalim”. (21/11/2023)
