Roscoe Pound dalam theory of interests berpandangan bahwa manusia mempunyai kepentingan sebagai harapan yang harus dipenuhi. Roscoe membagi kepentingan menjadi tiga kategori, yaitu individual interest (kepentingan individu), public interest (kepentingan publik), dan interest of the state as guardian (kepentingan negara sebagai wali atas kepentingan sosial). Akan tetapi, biasanya kepentingan publik juga sudah mencakup kepentingan negara sebagai wali atas kepentingan sosial/masyarakat. Sehingga teori kepentingan ini sejalan dengan penulisan artikel bertema “Dualitas Kepentingan”.
Secara umum, dualitas kepentingan merupakan sebuah konsep yang merujuk pada keberadaan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Hal tersebut seringkali berhubungan dengan etika atau konflik kepentingan dan kepentingan itu kerap bertentangan. Dalam konteks perpolitikan, kompetisi kepentingan dan perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang lumrah sehingga politik diinterpretasikan sebagai zona dualitas kepentingan. Konsep ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat, partai politik, maupun individu yang berusaha mendobrak suatu kebijakan atas dasar kepentingannya. Terkadang, kepentingan individu atau partai politik itu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat.
Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, berbagai pihak khususnya yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendulang suara dan dukungan dari masyarakat, salah satunya dengan ide-ide politik yang dituangkan ke dalam visi misi. Tidak ada salahnya apabila calon seorang pemimpin berusaha memenuhi aspirasi, harapan, serta kepentingan rakyat, di samping tidak ada kepentingan lain di dalamnya. Terkait hal ini dualitas kepentingan kerap dipertanyakan karena pada hakikatnya pemimpin merupakan sebuah amanah dari rakyat, sehingga menjadi seorang pemimpin yang baik mesti mampu bertanggung jawab dan merepresentasikan rakyat.
Penulis telah melakukan wawancara bersama seorang Calon Legislatif nomor urut 1 Dapil IV Kota Tasikmalaya tahun 2024, Bapak Endang Rusyanto, S.Ag yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengkaji secara mendalam mengenai keberadaan dualitas kepentingan pada perspektif seorang calon pemimpin yang dalam hal ini adalah calon anggota dewan atau calon wakil rakyat. Urgensi dualitas kepentingan di sini guna memastikan bahwa seorang calon dapat mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadinya dan tidak membuat keduanya tumpang tindih karena akan mempengaruhi kualitas demokrasi.
Seperti yang kita ketahui, legislatif memiliki 3 fungsi utama yang mana dua dari ketiganya lebih condong terhadap urusan rakyat, yaitu fungsi legislasi dan budgeting. Sementara fungsi controling sendiri diberlakukan untuk Eksekutif dan Yudikatif. Hasil wawancara terkait dualitas kepentingan, Pak Endang sebagai calon DPRD Kota Tasikmalaya tahun 2024 menganggap wajar ketika penulis bertanya situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Pak Endang mengharapkan kepentingan yang dimaksud tidak hanya fokus pada pribadi namun mesti berfokus pada konstituen.
“Tidak ada dominasi kepentingan di dalam RESES karena program tersebut bersifat terbuka untuk semua. Meskipun ada kepentingan pribadi maupun keluarga, hal itu adalah wajar”, tuturnya. (21/11/2023)
Beliau juga mengatakan ingin membantu pesantren dan SMP Terpadu Bugelan miliknya di Kawalu. Meski satu kepentingan menuju ke sana, tetapi melalui proses RESES dominasi kepentingannya tetap untuk rakyat. Dibuktikan dengan BLK (Balai Latihan Kerja) miliknya yang bergerak di bidang desain mode dan teregistrasi di Kementerian Tenaga Kerja. Dengan adanya hal tersebut setidaknya beliau sudah berusaha membuka lapangan pekerjaan terutama bagi para pengangguran di Kota Tasikmalaya.
Dalam perpolitikan, keberadaan dualitas kepentingan memang tidak dapat dipungkiri. Para calon anggota dewan memiliki kepentingan pribadi untuk meraih kekuasaan melalui partai politik sebagai kendaraannya, begitu pun Pak Endang. Hal tersebut sudah menjadi hakikat berpolitik. Namun, Pak Endang menegaskan bahwa garapan kebijakan yang dibuat akan bermanfaat bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh.
Di samping itu, penulis juga telah melakukan wawancara bersama Bapak Jimy sebagai konstituen Dapil IV Kota Tasikmalaya, terkait kebijakan yang ditujukan kepada rakyat. Pak Jimy mengatakan sebagai rakyat kecil dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, termasuk transparansi dari program atau proyek yang dibuat. Artinya, RESES yang dilakukan anggota dewan tiap triwulan tidak merata.
“Banyak caleg pas kampanye menjanjikan ini itu, tapi setelah jadi poho dan tiba-tiba enggak ada. Ini yang dirasakan masyarakat”, ujar Pak Jimy. (22/11/2023)
