b. Kampanye Publik: Melakukan kampanye pendidikan publik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan kegiatan kemasyarakatan.
 c. Pelatihan bagi pegawai negeri: Memberikan pelatihan  berkala kepada pegawai negeri mengenai etika dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan ini membantu para eksekutif memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
 • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
a. Menyederhanakan prosedur administratif: Menyederhanakan prosedur birokrasi untuk mengurangi peluang korupsi. Prosedur yang disederhanakan mengurangi interaksi langsung antara pihak berwenang dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan.
b. Digitalisasi pelayanan publik: Pengenalan teknologi informasi untuk pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi  mengurangi kontak langsung antara pihak berwenang dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya suap.
Potensi Mahasiswa dalam Pemberantasan KorupsiÂ
Selain memahami ciri-ciri korupsi, kesadaran diri juga sangat penting dalam menentukan strategi yang efektif. Dalam konteks ini, pelajar perlu memahami dengan jelas siapa mereka dan apa kekuatan serta keterampilan yang mereka miliki dalam memerangi korupsi. Jika kita melihat lebih dalam untuk memahami hakikat pemuridan, kita akan menemukan bahwa pemuridan mempunyai banyak aspek. Di satu sisi, mahasiswa merupakan mahasiswa yang dipersiapkan menjadi birokrat, teknokrat, wirausaha, dan berbagai profesi lainnya.
Dalam peran ini, peserta didik harus memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk mencegah seseorang menjadi serakah, egois, atau pasif. Ketentuan ini memungkinkan peserta didik menjadi agen perubahan yang handal di masa depan, menggantikan peran para pendahulunya dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Di sisi lain, peserta didik juga mempunyai kewajiban untuk berperan sebagai pengamat sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada lembaga, norma, dan nilai-nilai masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga dapat mempengaruhi kebijakan publik pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik antara lain dengan menyebarkan informasi dan menyikapi kebijakan pemerintah melalui pembentukan opini publik, mengadakan konferensi pers, dan debat publik dengan pemangku kepentingan. Mahasiswa juga dapat menyampaikan tuntutannya melalui demonstrasi dan mobilisasi massa dalam jumlah besar. Â Selain itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas baik antar sesama mahasiswa maupun dengan lembaga swadaya masyarakat. Jika terkoordinasi dengan baik, jaringan ini dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk memberikan tekanan pada pemerintah.
Gerakan Mahasiswa: Pilar Utama dalam Upaya Penanggulangan Korupsi
Sejarah telah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa seringkali menjadi pendorong perubahan besar dalam masyarakat. Demonstrasi, aksi protes, dan kampanye anti-korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat memberikan tekanan yang signifikan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil tindakan nyata dalam memberantas korupsi. Misalnya, gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa berhasil menggulingkan rezim Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi di berbagai sektor, termasuk pemberantasan korupsi.
