Mohon tunggu...
Mohammad Daffa Naufal
Mohammad Daffa Naufal Mohon Tunggu... Akuntan - Kementerian Keuangan

Saya merupakan ASN di Kemenkeu dan saat ini sedang melaksanakan tugas belajar di PKN STAN.

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Kontradiksi Budaya Ketimuran dengan Program Pensiun Sosial

2 April 2024   22:29 Diperbarui: 2 April 2024   22:31 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

b. Faktor Manusia

Penduduk Indonesia sangatlah padat, dengan total 278,8 juta jiwa pada 2023 menempatkan Indonesia pada negara terpadat ke-empat di dunia. Berdasarkan data BPS di tahun 2023, angkatan kerja Indonesia terdiri dari 83,34 juta tenaga kerja informal dan 55,29 juta orang tenaga kerja formal. Data menunjukkan 60% angkatan kerja merupakan sektor informal, sedangkan sektor informal sendiri tidak tercakup dalam program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Keikutsertaan angkatan kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga masih minim, sampai dengan tahun 2023 jumlah peserta hanya sebesar 37,40 juta tenaga kerja, 17% di antaranya merupakan tenaga kerja informal. Persentase ini sangatlah kecil mengingat lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia berasal dari sektor informal.

c. Faktor Wilayah

Indonesia memiliki luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km2 dan wilayah perairan sebesar 6,32 juta km2 yang terdiri dari 17.500 pulau menempatkannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri dalam akomodasi bantuan sosial, infrastruktur yang belum mengakomodir setiap pelosok negeri seringkali menjadi masalah utama dalam distribusi. Bahkan tak jarang ongkos akomodasi lebih mahal dari paket bantuan sosial tersebut.

d. Faktor Teknik

Sampai saat ini belum ditemukan metode program pensiun sosial yang dapat mengakomodir setiap lansia di Indonesia, pemerintah senantiasa memberikan paket bansos langsung tunai namun hal itu bersifat insidentil. Sejauh ini program jaminan sosial yang paling menjanjikan adalah BPJS Ketenagakerjaan, namun program pensiun tersebut tidak mencakup tenaga kerja informal yang mana mendominasi angkatan kerja saat ini. Regulasi hukum yang mengatur dan sumber dana masih sangat terbatas, padahal hal ini krusial dan urgensi mengingat 12,18 juta lansia tergolong miskin pada tahun 2022.

Kesimpulan:

Kesejahteraan lansia bukan hanya tanggung jawab keluarga, negara memiliki peran serta dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, tidak terkecuali lansia. Pemerintah terus meluncurkan program jaminan sosial termasuk program pensiun, namun belum maksimal karena regulasi dan metode pengelolaan yang belum memadai. Infrastruktur yang sulit menjangkau pelosok negeri seringkali menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Faktor demografi yang besar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat mengakomodir dan menjamin kesejahteraan penduduknya. Kendati demikian, sudah seharusnya pemerintah dapat menemukan solusi untuk menjamin kesejahteraan lansia. Karena sejatinya usia senja merupakan waktu untuk beristirahat, menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tanpa terbebani pikiran besok mau makan apa.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun