Berlanjut ke pasal 436 tentang tindak pidana penghinaan ringan dan Pasal 433 tentang tindak pidana pencemaran. Pasal 439 tentang tindak pidana pencemaran orang mati, serta sebuah jebakan lainnya kembali dicantumkan dalam Pasal 594 dan Pasal 595 tentang tindak pidana penerbitan dan pencetakan.
Dari pasal-pasal diatas, mari coba kita renungkan. Akankah hak asasi manusia yang mestinya menjadi perioritas utama justru menjadi momok. Kita menyebut diri sebagai bangsa yang berpijak pada sistem demokrasi yang pancasilais. Namun, prodak hukum yang dibuat tak jauh beda seperti aturan di negeri yang diktator. Mari merenung dan berteriaklah dengan lantang !!! Menolak tunduk dengan kemungkaran !!!