Diaz Hendropriyono, staf khusus Presiden Jokowi menerima dua perwakilan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) pada Jumat, 27 April 2018. Keduanya, Moh. Abdi Suhufan, ketua harian dan Kamaruddin Azis, koordinator bidang komunikasi, organisasi dan ketenagakerjaan. Suasana hangat pertemuan --tepatnya berbagi perspektif-- terkait isu-isu kelautan dan perikanan kontemporer sangat terasa di lantai 1 Kantor Staf Khusus Diaz Hendropriyono di bilangan Jalan Veteran III Jakarta Pusat.
Beragam isu
Abdi memulai dengan menyatakan sejauh ini ISKINDO menaruh perhatian pada agenda Poros Maritim termasuk membaca sejauh mana program prioritas Presiden Jokowi dalam memenuhi ekspektasi publik serta harapan sekurangnya 15 ribu sarjana Kelautan di Indonesia untuk mengambil bagian di dalamnya.
"Saat ini ada sarjana Kelautan dari 26 perguruan tinggi, tersebar dari Sabang sampai Merauke dan bergabung ISKINDO, sebagai PNS, peneliti, swasta," katanya.
ISKINDO berdiri pada Juni 2015. Meski relatif baru, telah pernah diterima Presiden Jokowi pada September 2016 dan berbagi pandangan terkait isu-isu kelautan nasional serta agenda Poros Maritim yang menjadi perhatian sekaligus harapan ISKINDO.
"Yang pertama, bagaimana menjadikan Visi Negara Maritim sebagai Strategi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI agar memperkuat warna dan substansi maritim dalam skenario pembangunan nasional menuju 100 tahun Indonesia merdeka (2045)," kata Abdi, memulai rekomendasi.
Kepada Diaz, disampaikan ada 14 isu berikut butir-butir rekomendasi ISKINDO untuk disampaikan ke Presiden Jokowi.
Hal yang dimaksudkan ISKINDO, menurut Abdi adalah perlunya penyelesaian 9 Peraturan Pemerintah turunan UU No. 32/2014 tentang Kelautan.
ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI agar menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah, turunan UU No31/2014 tentang Kelautan agar bisa menjadi panduan regulasi pembangunan kelautan.
"Setelah 3 tahun, sejak keluarnya UU No. 32/2014, Sembilan (9) aturan turunan dalam bentuk Permen hingga saat ini belum diterbitkan. Hal ini menyebabkan tata kelola, perencaanaan kebijakan, perencanaan ruang laut dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan belum dilakukan dengan baik," ungkap Abdi.
Hal berikut yang disampaikan menyangkut implementasi program industrialisasi perikanan nasional, perihal armada perikanan dari Kementerian.
"Implementasi belum signifikan, ini juga berkaitan dengan apakah menjadi agenda tugas KKP atau Kementerian Perindustrian," imbuh Abdi.
ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI agar mempercepat implementasi industrialisasi perikanan dengan meningkatkan investasi perikanan, terus membangun industri perikanan di daerah pinggiran dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar industrialisasi bisa dilakukan secara berkualitas sebagai tindaklanjut implementasi arahan strategis Presiden yang tertuang dalam Inpres No.7/2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional.
"Juga Perpres No.3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional," tambahnya.
Bagi ISKINDO, industrialisasi perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam mengelola potensi sumberdaya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian seperti azas cabotage transportasi laut, tol laut dan sistem logistik, energi terbarukan, masalah sertifikasi pekerja maritim, kesiapsiagaan dan adaptasi di pesisir, dan isu IUUF. Penanganan IUUF ini harus terus dijalankan ke depannya," sebut Abdi.
 Kapasitas SDM kelautan
"Beberapa jenis pekerjaan maritim bersertifikat belum optimal, misalnya penyelaman, ada beberapa sertifikat juga harus dikeluarkan oleh asing sehingga cenderung mahal dan sulit dipenuhi oleh kita," sebut Abdi.
"Yang mau sertifikasi harus bayar 3-4 juta untuk lisensi. Sejauh ini ada kurang lebih 50 ribu penyelam kita dan setiap tahun ada yang minta disertifikasi, termasuk untuk kerja pengelasan bawah laut, pengecekan fasilitas bawah laut," tambahnya.
Bagi Kamaruddin, isu ini relevan dengan penguatan sumber daya manusia Kelautan nasional yang juga sesuai harapan pemerintah.
Diaz tertarik dengan isu sertifikat penyelam ini dan menanyakan apakah kelangkaan itu berkaitan dengan posisi badan internasional, asosiasi atau perlu tidaknya regulasi pemerintah terkait kerja-kerja bawah air.
"Ini terkait badan internasional, asosiasi atau apa? Pemerintah bisa subsidi gak?" tanya Diaz yang ditanggapi oleh Abdi dan Kamaruddin bahwa hal itu berkaitan dengan adanya badan sertifikasi khusus pekerja penyelaman yang terhubung dengan BNSP dan Kementerian Tenaga Kerja.
Poin lain yang juga disampaikan ke Stafsus Presiden adalah perlunya optimalisasi galangan kapal dan asuransi kapal ikan sejauh ini.
"Dalam hal kapal ikan, kita belum semaju terkait urusan pemenuhan asuransi kapal ikan, asuransinya belum ada perusahaan khusus kapal ikan," ujar Abdi.
Ruang laut dan tol laut
Sebagai penekanan, sebagaimana disampaikan Abdi, isu-isu kontemporer yang perlu segera mendapat perhatian serius adalah berkaitan transisi kewenangan pasca UU 23/2014.
"Beberapa isu yang kewenangan terkait implementasi UU 23/2014 (Pemerintahan Daerah), seperti kehutanan, pertambangan, berjalan lancar dan sebagian besar rampung sementara untuk transfer urusan kelautan (seperti P3D) belum optimal, masih banyak provinsi belum selesai," tambah Kamaruddin.
Pada pertemuan tersebut direfleksikan pula efektivitas program tol laut, dukungan pada pulau terluar hingga pemerataan pembangunan untuk 110 pulau terluar nasional.
"Poin untuk Pemerintah saya kira perlunya isu tol laut untuk mendukung tujuan Poros Maritim, pada wilayah terpencil, perbatasan, konsep dan implementasinya perlu dipercepat di Indonesia timur, ke urusan komoditas atau produk unggulan daerah," jelas Abdi.
Menurutnya, isu kelautan dan perikanan harusnya menjadi priortas yang dibarengi dengan penganggaran dan diakomodasi ke dalam Poryek Srategis Nasional (PSN).
"Sayangnya, sejauh ini belum semua lokasi seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu masuk ke dalam plot PSN itu. Sampai sekarang masih lambat, pertama dari segi perencanaan, kalau terkait PSN, in harusnya masuk ke Menko Perekonomniam namun yang masuk baru Talaud, padahal ada dana 700 miliar untuk mendukung 12 lokasi SKPT," terang Abdi yang juga alumni Ilmu Kelautan Unhas ini.
Beberapa lokasi yang perlu diakselerasi menurut Abdi adalah Merauke, Sangihe, Saumlaki, Morotai, Biak, Rote hingga Nunukan sebab di situ terdapat beberapa fasilitasi eks asing.
Bagi Diaz, SKPT memang strategis dan itu bersanding juga dengan isu pertahanan, keamanan, kedaulatan.
Terkait poin-poin penting di atas, Diaz berharap ada tindak lanjut sehingga semua menjadi lebih detil dan dapat merekomendasikan solusi.
"Mungkin kita perlu semacam FGD, pertemuan mendalam membahas isu-isu itu dan mengajak ISKINDO," ucapnya.
Diaz menyebut bahwa ada beberapa terobosan dan capaian penting seperti tol laut, tentang solusi dwelling time di pelabuhan-pelabuhan.
"Dwelling time kita sudah baik. Tetapi yang lebih penting, bagaimana memberikan dampak ke masyarakat, ke pulau-pulau terluar, apakah benar-benar telah terbantu," imbuh sosok yang punya pengalaman di BIN, sebagai staf khusus Kemenko Polhukam hingga komisaris di Telkomsel ini.
Untuk mendukung Poros Maritim, dan mengakselerasi agenda pembangunan di pesisir dan pulau-pulau Nusantara, kepada Diaz, Abdi menyampaikan bahwa ISKINDO sedang menyiapkan ekspedisi Pinisi ISKINDO yang bakal berisi serangkaian program lintas pulau atau titik-titik strategis Nusantara dengan menggunakan perahu pinisi dan akan melibatkan banyak pihak terutama generasi muda, blogger, jurnalis, maupun dengan unit kerja Pemerintah terkait program-program strategis yang ada.
Di ujung obrolan, Diaz memberikan apresiasi kepada ISKINDO yang terus menyuarakan dukungan dan perhatiannya pada agenda Poros Maritim Jokowi-JK, hal yang menurutnya sangat penting untuk kemudian dianalisa sampai sejauh mana efektivitas dan dampaknya.
"Kita perlu analisa, cita-cita sudah sampai di mana, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik, karena sekarang tersisa setahun lagi. Akan ada pertanyaan, apa ini Poros Maritim, apa yang bisa dilakukan di tikungan terakhir," katanya sembari menyungging senyum.
