Baca santai saja. Tiada hubungan dengan polemik cantrang apalagi isu reshuffle.
Begini. Mungkin anda sepakat bahwa jelang tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK belum nampak jua titik terang menuju kesejahteraan sosial sebagaimana diidamkan di 9 poin Nawa Cita. Bahwa terjadi disparitas sosial-ekonomi yang laten antara wilayah kota-desa. Antara Jawa dan tepian Nusantara yang sungguh hebat dan akut. Hal yang berpotensi menjerumuskan Bangsa pada titik paling palung persoalan jika minim inovasi, tindakan korektif dan fundamental.
Saat Pemerintah Pusat berjibaku melepas belitan hutang dan tekanan, Daerah miskin kreasi. Mereka punya agenda sendiri dan menjadi pengerat di lumbung anggaran yang superjumbo. Padahal pertumbuhan ekonomi domestik belum jua membaik, kue anggaran pembangunan tercurah ke rumah tangga Pemerintah ketimbang rakyat yang memilih Jokowi-JK.
Coba, dana transfer Pusat sebesar Rp. 776 triliun ke daerah yang selama ini bak 'cairan infus' hanya jadi pelipur lara melanggengkan napas birokrasi. Di luar sana, orang miskin yang butuh asupan ada 27,7 juta (Maret 2017), naik 6.900 orang dibanding September 2016. Angka GINI ratio belum beranjak di posisi 0,39, pemerataan ekonomi di kabupaten/kota sungguh kecil.
Dana transfer berkurang 11 triliun atau 'hanya' Rp 765 triliun. Persoalannya adalah ancaman ketidakefektifan dan ketidakefisienan pengelolaan. Dana habis untuk membayar gaji yang sangat besar hingga 60% dari total, beberapa kabupaten/kota pesisir bahkan 70% dan nyaris kolaps.
Buruknya perencanaan dan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien itu, sesungguhnya bukan rahasia lagi, sudah lama dan memang harus dibereskan. Hutang negara membengkak tapi pendapatan dari usaha ekonomi menciut. Beban sosial meningkat namun ekonomi nasional tak jua pulih.
Bila tak menempuh langkah-langkah korektif maka dua tahun ke depan, berapapun dana utang atau hasil uang pajak rakyat yang digelontorkan Jokowi-JK atasnama Nawa Cita takkan mampu mengerek kualitas hidup rakyat. Rakyat bisa jadi antipati dan berpaling.
Sentuhan Sri Mulyani
Harapan untuk korektif dan walking on the right track, sesungguhnya disematkan ke Sri Mulyani Indrawati (SMI). Ketika mantan Direktur Pelaksana World Bank itu dipinang Jokowi-JK sebagai Menkeu pada Juli 2016, pas setahun lalu. Dia datang ketika kondisi ekonomi global melemah, ketika harga komoditas seperti kakao, udang, kopi, ikan, hasil panen dalam negeri tak menggembirakan nilai ekspornya.
Dia datang ketika penerimaan negara atau realisasi pendapatan negara pada 2015 yang tak sesuai harapan, 'hanya' Rp 1.504,5 triliun atau turun dibanding tahun sebelumnya Rp. 1.550,1 (Kompas).
Dari laman Kompas dilaporkan bahwa Sri menyasar pajak dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,16 triliun. Dia membangun asumsi tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan kebijakan amnesti pajak. Tangan hangat Sri Mulyani menampar anggaran belanja negara di tahun 2016 sebesar Rp 137,61 triliun. Dia memangkas  anggaran Pemerintah pusat sebesar Rp 64,71 triliun dan anggaran transfer daerah senilai Rp 72,9 triliun.
