Postingan reflektif di Kompasiana terkait speech Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti di seminar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), (4/12/2015) di Jakarta rupanya dibaca olehnya. Kalian yang mengaku blogger pasti bangga, iya kan? Nah, satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada 14 Juli 2017, sebuah pesan masuk via Whatsapp ke saya, Wanita 'pembeda' itu mengundang ke kediamannya untuk berbagi perspektif. Wow!
Berbekal pengalaman berkelana dan berinteraksi dengan masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Sulawesi, Maluku dan Papua selama tiga tahun terakhir, rasanya saya siap dan konfiden bersua MKP. Saya menyiapkan barisan kata kunci terkait dimensi penilaian sebuah ikhtiar pembangunan melalui program seperti penilaian relevansi, efektivitas, efisiensi, cakupan dampak hingga keberlanjutannya. Dengan itu, saya benamkan di pikiran dan bergegas ke kawasan Jalan Widya Chandra di selatan Jakarta.
***
Sekira pukul 16.00 WIB, setelah shalat ashar di Masjid Al Maahir, di Jl. Widya Candra VII, saya berjalan kaki ke kediaman orang nomor satu di KKP itu. Saya tiba lima menit sebelum jam empat, atau beberapa menit sebelum Susi menjabat tangan saya. Hangat. Sebelum saya bertanya, kalimatnya meluncur lempang. Saya yang kikuk, perlahan mulai nyaman. Obrolan kami, laksana sahutan 'bakul ikan' dan 'nelayan udang' yang cair pada suatu malam di PPI Pangandaran, kampung halaman Susi.
Dia membeberkan relevansi mengapa sungguh getol mengusir asing di Laut Nusantara. Karena Negara telah kehilangan banyak potensi, kekayaan laut dan ikan oleh armada asing. Betapa negara telah kehilangan banyak peluang untuk maju dan berkembang, betapa lemahnya Negara di hadapan antek asing.
"There are things beyond that I thought. Kenapa saya hantam di Natuna, sebab itu jalur perdagangan kita yang amat rentan," katanya. Suaranya yang semula meninggi kemudian pelan. Dia mengingatkan tentang kelindan tangan, pelaku dan kepentingan di balik bisnis perikanan dan kelautan yang sungguh superbesar.
"Uangnya besar, kalau kita berkuasa di sana, penyelundupan tidak bebas lagi. Bayangkan kapalnya hingga ada 100 unit, jenis tramper hingga 5.000 GT. Kali 100 saja GT. Kalau 3000 GT, dua minggu sekali ke Indonesia?" katanya, mata Susi tak berkedip. Menurutnya, penyelundupan barang ke Indonesia memang bukan hal baru, ini berlangsung sejak lama dan melibatkan armada berjumlah besar. Penangkapan kapal-kapal ikan membawa alkohol ilegal dan produk-produk tak dipajak 'unpaid tax'.
"Persoalan illegal fishing misalnya, kita harus melihatnya beyond(jauh ke depan), paling mendasar, Ini tentang kedaulatan negara. Barang-barang ilegal dari Thailand itu dibawa dengan kapal ikan, dari kapal-kapal Thailand, drugs, human trafficking," tegasnya.Â
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti itulah sehingga regulasi dan kebijakan menjaga kedaulatan yang dipilihnya sebagai prioritas. Hal yang disadarinya tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pilihan yang acap disebut melampaui wewenangnya yang dia istilahkah seperti 'Sepatu' KKP yang sejatinya tak bisa dikenakan di ranah lain.
"Negara ini lost opportunity dan itu ketidakadilan yang menyalahi tujuan utama kita sebagai bangsa," tegasnya. Dia menekankan pada program-program nasional selama ini yang berbiaya besar dan menguras energi bangsa namun belum sepenuhnya menyasar pada hal-hal mendasar, keadilan pembangunan kawasan, pusat-periferal, termasuk pulau-pulau kecil terluar.
Poros Maritim yang diimpikan Jokowi-JK di mata Susi adalah bagaimana bergerak bersama, berkontribusi pada misi merebut kedaulatan dan mengisinya. Kalau pakai analogi seperti sirip punggung dan sirip ekor ikan bekerja, ada arahan yang dituju dan ada penopang. Saling menguatkan pada visi besar tersebut.