Presiden KAI Erman Umar dan Penegakan Hukum

Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv Erman Umar SH, menyatakan prihatin atas masih adanya tindakan represif dari oknum aparat penegak hukum. 

Akibatnya masyarakat takut bersuara atau menyampaikan pendapat.

"Masyarakat sebagai warga negara menjadi tidak berani bersuara, tidak berani menyatakan perbedaan pandangan, visi maupun misi dengan pemerintah," kata Erman Umar saat membuka Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI tahun 2021 di Bandung, kemarin.

Padahal menurut Erman Umar, suara dan perbedaan pandangan masyarakat dengan pemerintah tersebut, sudah dibalut dengan rasa kecintaan kepada negara dan bangsa sehingga bangsa ini tidak bercerai-berai dan tetap bersatu.

Erman mengakui, Indonesia sebagai negara hukum, saat ini sedang dilanda kegelisahan dalam penegakan hukum dan perkembangan supremasi hukum. Karena itu, KAI harus bangkit mengkritisi dan memberikan masukan terhadap tindakan represif dari oknum aparat penegak hukum tersebut.

"Berbagai tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh oknum aparat selama ini, sering bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan seseorang di hadapan hukum (equality before the law)," kata Erman Umar, yang terpilih sebagai Presiden KAI pada 19 April 2019.

Erman Umar lalu memberikan contoh perkara yang terkait pasal UU ITE. Seperti yang dialami Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana. 

Begitu juga 3 perkara yang didakwakan kepada HRS (Habib Riziq Shihab), juga perkara penembakan pengawalnya di Km 50 rest area di jalan tol Jakarta-Cikampek. Terkesan perkara tersebut telah terjadi diskriminatif dalam penanganannya.

"Dari contoh kasus tersebut, semakin kita dibawa ke keadaan yang membuat negara ini semakin terpuruk dalam penegakan hukum di mata internasional. Apalagi berimbas pada menurunnya kadar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi tahun 1998," kata Erman Umar.

Rapimnas dan Rakernas KAI 2021

Rapimnas sekaligus Rakernas KAI ini berlangsung selama 2 hari, Jumat - Sabtu 22 - 23 Oktober 2021 di Grand Asrilia Hotel Bandung dengan tema : "Membangun Harmoni Organisasi dan Ketaatan Konstitusi".

Spanduk selamat datang (foto Nur Terbit)

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan pengurus DPD dan DPC KAI Wilayah Jawa Barat,

Jatim, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumut, Kota/Tanggerang, NTB, Kalbar, Kalteng, Bogor Raya, Sulsel, Sulut, Kaltara periode 2021-2026.

Presiden KAI Adv Erman Umar SH, menyampaikan materi Rapimnas pada rapat pleno hari pertama Jumat (22/10/2021), juga Ketua Dewan Kehormatan KAI, serta pandangan umum dari DPD dan DPC KAI.

Sedang pada hari kedua Sabtu (23/10/2021), digelar diskusi publik dengan pembicara Dr. Widada Gubakaya, S.A, SH, MH pakar pidana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bandung dan Haerudin Jaksa Penuntutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tema diskusi : "Menguji Konsistensi Pelaksanaan Hukum Acara Pidana Oleh Penyidik KPK dan Penyidik Kejaksaan Terkait Hak Hukum Warga Negara Untuk Mendapatkan Pendampingan Hukum Advokat".

Acara Rapimnas KAI yang dihadiri pimpinan pusat sejumlah organisasi profesi advokat ini, juga diikuti sejumlah pengurus dari 16 DPD dan DPC se Indonesia dengan anggota aktif 4800.

Antara lain DKI Jakarta, Jatim, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Sumut, Kota/Tanggerang, NTB, Kalbar, Kalteng, Bogor Raya, Sulsel, Sulut, Kaltara dan lain-lain (*)