Kenangan bersama Imam Mesjid Al Aqsa Palestina

Sebagai bukti pragmatisme Orde Baru, Muttaqien mengutip fakta ketika OPEC menyepakati kenaikan harga minyak ekspor hingga 10 persen pada Oktober 1975. Sebagai anggota OPEC, Indonesia saat itu hanya menaikkan harga komoditas tersebut 1,6 persen, meskipun kemudian sempat menjadi 10 persen setelah Konferensi OPEC di Doha, Qatar, pada Desember 1976.

Saya (lingkaran) bersama pengurus DMI di kantor Dubes Palestina (foto dok pribadi)

Di zaman Orde Baru pula, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) terbentuk pada 1967. Namun, menurut Muttaqien, Presiden Soeharto terbilang telat untuk mengizinkan pendirian kantor perwakilan PLO di Jakarta. 

Menlu RI saat itu, Adam Malik, baru memberikan izin demikian pada 1974. Itu setelah pertemuan puncak Liga Arab berlangsung di Rabat, Maroko, yang salah satu hasilnya mengakui PLO sebagai satu- satunya organisasi yang merepresentasikan rakyat Palestina.

Di saat yang bersamaan, PBB juga mengakui kepemimpinan Yasser Arafat atas PLO. Pemimpin besar Palestina itu pada 1993 mengunjungi Jakarta dan disambut baik Presiden Soeharto.   

Sementara itu, selama kunjungan di Pulau Jawa dan Madura, Imam mesjid Aqsa didampingi staf Atase Pers Kedubes dan pengurus Dewan Mesjid Indonesia (DMI) era Ketua DMI KH Kafrawi Ridwan, berkantor di Mesjid Istiqlal Jakarta. 

Dari pengurus DMI antara lain KH Effendi Syarkasi, KH Muhammad Nuh, Ust Hafidz Taftazani, Djamali (penterjemah), termasuk saya yang mewakili dari unsur media. Kegiatan kunjungan ini saya juga ekspose di "Harian Terbit" dan "Tabloid Jum'at" milik DMI #NurTerbit