Kedua pasal ini mengindikasikan strategi DPR dalam melangkah di masa mendatang. Dengan modal dua pasal itu, ke depannya DPR bisa memainkan strategi defensif ketika berhadapan dengan hukum, tapi begitu ofensif saat memanggil paksa seseorang.
Beberapa kewenangan diatas sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. yang menjamin hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Harus dipahami bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang bersumber dari respon publik, dan salah satu respon publik dapat tersampaikan melalui kritik baik itu secara lisan ataupun tulisan.
Langkah Mundur Demokrasi
Gagasan anggota dewan yang ingin memperkosa (memaksa) menerapkan UU MD3 adalah langkah mundur bagi demokrasi di republik ini. Amanat besar reformasi untuk terbukanya kran kebebasan dalam berpendapat dan menyampaiakn aspirasi, telah diciderai dengan aturan Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat dapat dipidanakan dengan alasan merendahkan kehormatan dewan. Padahal, rakyat merupakan konstitusional tertinggi dalam demokrasi.
Sejarah bangsa ini telah mencatat, negara Indonesia telah mengalami masa kelam mengenai sistem Dewan Perwakilan pada zaman Orba yang sangat jauh dari filosofi  demokrasi perwakilan. Dimana pada saat itu, DPR selalu abai terhadap aspirasi rakyat, DPR hanya selalu dijadikan boneka dan alat stempel untuk kebijakan penguasa Orba. Sehingga ahirnya DPR pun ikut digulingkan bersama penguasa Orba melalui amendemen konstitusi.
Seharusnya, DPR mampu mengambil pengalaman dan pelajaran dari peristiwa tersebut, sehingga DPR tidak terjatuh terhadap kesalahan yang sama. Namun faktanya hari ini, Amendemen konstitusi tidak cukup ampuh mengubah watak DPR yang masih mewarisi mental feodal. DPR yang masih mewarisi sifat korupsi. DPR yang masih berlaku acuh dan angkuh terhadap aspirasi rakyat.
Sikap angkuh DPR terhadap aspirasi rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus kontroversi, seperti Pansus Angket KPK, revisi UU Â KPK, dan RUU KUHAP-KUHP, pengangkatan kembali SN sebagai Ketua DPR, persetujuan BG sebagai Kapolri, dan utang prolegnas yang selalu menumpuk. Bahkan yang lebih parahnya adalah, DPR memberi kewenangan kepada MKD untuk bisa memidanakan orang/kelompok/badan hukum, yang dianggap merendahkan DPR.
Mereka lupa bahwa mandat mereka berasal dari rakyat. Sehingga, sewaktu-waktu rakyat bisa mencabut mandat itu. Tampaknya, DPR belum siap untuk berdemokrasi, padahal usia mereka sudah menginjak 2 dekade pasca reformasi. Kondisi DPR saat ini seperti menunjukkan adanya gejala "phobia syndrome" yang akut dikalangan anggota dewan. Mereka seolah kehilangan keberanian menghadapi derasnya arus kritik rakyat. Mereka merasa tidak mampu berdebat secara cerdas dengan rakyat sehingga mengambil pilihan jalan pintas  melalui jerat pasal pidana dalam revisi wewenang MKD.
Dengan demikian, Revisi UU MKD itu harus ditolak. DPR harus disadarkan dan diinsafkan atas kekhilafan mereka. Karena, phobia syndrome pasal antikritik dalam revisi UU MD3 itu hanya akan menyebabkan kemunduran terhadap demokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan berdarah-darah saat reformasi dulu.
