Bagi mereka yang bergulat di dunia statistik, hari ini merupakan hari istimewa. Hari Statistik Nasional (HSN) selalu diperingati setiap tanggal 26 September. Kali ini HSN mengusung tema "Data Berkualitas Untuk Indonesia Maju". Berbicara tentang data berkualitas untuk Indonesia Maju seperti menegaskan betapa korelatifnya data berkualitas dengan kemajuan suatu negara. Bagaimana negara harus care terhadap kualitas data yang menjadi pijakan dasar dalam berbagai perencanaan pembangunan.
Mari coba kita telaah informasi tentang sejauh mana anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) di berbagai negara. Dengan asumsi besarnya anggaran untuk litbang suatu negara menunjukkan kepedulian negara terhadap data.
Beberapa literatur diperoleh data daftar negara berdasarkan anggaran penelitian dan pengembangan yang dialokasikan. Data yang disajikan berkisar tahun 2012 sampai dengan 2016. Sumber data berasal dari publikasi berbagai lembaga research and development termasuk UNESCO.
Data tersebut menempatkan Amerika Serikat di urutan pertama dengan 511,1 Milyar US$, disusul Tiongkok dengan 451 Milyar US$ dan Jepang di urutan ke tiga dengan 165 Milyar US$. Secara keseluruhan dari sepuluh negara terbesar dalam anggaran litbang menghabiskan 1- 4 persen dari PDB negaranya.
Indonesia sendiri menempati urutan ke 43 dari 90 negara dengan anggaran 2 Milyar US$ atau 0,08 persen PDB (data tahun 2013, World Bank). Tidak salah jika ada istilah “Data itu mahal, tapi membangun tanpa data jauh lebih mahal”. Inilah daftar 10 negara dengan anggaran Litbang terbesar, diperoleh dari wikipedia Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah yang paling diharapkan berperan dalam membangun data berkualitas di Indonesia. Lembaga yang mengusung visi “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju” memiliki peran sangat strategis.
Upaya tersebut terlihat dalam misi yang ditetapkan BPS yakni, Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan, Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional dan Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.
Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik harus selalu berpedoman kepada konsep standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional. Hal ini memungkinkan data dan indikator yang dihasilkan memiliki keterbandingan di tingkat nasional juga internasional.
Data yang dihasilkan harus memenuhi semua dimensi kualitas statistik yang meliputi relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness (aktualitas), punctuality (tepat waktu), acessibility (aksesibilitas), coherence (koherensi), comparability (keterbandingan) dan interpretability (interpretabilitas). Dimensi kualitas tersebut lebih dikenal dengan Quality Assurance Framework (QAF).
Selain itu, BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di luar BPS. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga ouput data yang dihasilkan oleh seluruh produsen data dapat memenuhi standar kualitas. Hal ini seiring dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menempatkan BPS sebagai pembina data di tingkat pusat dan daerah.
Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi serta data induk.
Kemudahan akses informasi oleh pengguna data terhadap informasi yang dikelola lembaga publik juga harus menjadi perhatian. Selama ini ada keluhan sulitnya mengakses informasi publik untuk berbagai kepentingan. Padahal salah satu indikator standar pelayanan adalah kepuasan masyarakat pengguna data. Kepuasan masyarakat dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pemberian hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Membangun kualitas data tidak lepas dari membangun SDM. SDM yang menangani data statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada insan statistik yang profesional memiliki kapasitas dan kapabilitas. Berintegritas dengan memiliki sikap dan perilaku unggul dalam melaksanakan profesi/tugasnya serta amanah dengan mengedepankan kejujuran. Tidak melakukan “moral hazard” terhadap setiap proses penyelenggaraan statistik.
Pembangunan SDM ini sejalan dengan prioritas kinerja Pemerintah Presiden Jokowi pada kepemimpinan periode keduanya. Membangun SDM pekerja keras, dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bekerjasama dengan talenta-talenta global dunia.
Menuju Indonesia Maju
Indonesia digadang-gadang menjadi negara maju di tahun 2045. Optimisme ini bukan tanpa kajian selama prasyaratnya dipenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan prasyarat tersebut yakni infrastruktur, sumber daya ekonomi dan keuangan, birokrasi pemerintah, kualitas SDM, tata ruang wilayah dan teknologi.
Infrastruktur harus mendukung mobilitas dan mendorong pembangunan. Perbaikan kualitas dan efisiensi pelayanan di birokrasi pemerintah. Pengelolaan tata ruang wilayah yang didukung sistem yang integratif. Sumber daya keuangan dan ekonomi yang sehat. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, riset, program kesehatan dan perlindungan sosial serta pengayaan inovasi dan teknologi.
Peluang Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 sangat potensial. Kementrian Keuangan merilis beberapa data potensi tersebut. Jumlah penduduk usia produktif mencapai 47 persen dengan jumlah penduduk diprediksi mencapai 319 juta jiwa. Ekonomi Indonesia akan berada di lima besar dunia. Jumlah penduduk sebesar 73 persen berada di perkotaan. Pergeseran ekonomi ke sektor yang bernilai tambah tinggi. Penduduk yang berada di kelas menengah mencapai 70 persen. Pendapatan perkapita mencapai 23.199 US$ dan 73 persen ekonomi berada di sektor jasa.
Pemerintah sangat menyadari urgensi data berkualitas untuk menghantarkan Indonesia menuju gerbang negara maju di tahun 2045. “Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, kedaulatan data harus diwujudkan”. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu.
Ibarat barang tambang, data merupakan asset berharga yang membutuhkan proses agar memiliki value. Dibutuhkan pengelolaan yang profesional, berintegritas dan amanah. Melibatkan sumber daya yang banyak untuk memetakannya menjadi sebuah informasi (information) dan pengetahuan (knowledge). Ditanam dalam perangkat-perangkat mesin yang cerdas sehingga menghasilkan wawasan (insight). Kemudian menjadi landasan pengambilan keputusan strategis (wisdom) yang memberikan dampak (impact).
Indonesia menjadi negara maju bukan hanya impian. Selama syarat-syaratnya dipenuhi serta perencanaan pembangunan menuju tahap itu berpijak pada data berkualitas. Optimisme itu harus dibangun dengan terus memperbaiki berbagai policy dan regulasi menuju Indonesia lebih sejahtera.
Selamat Hari Statistik Nasional, Data Berkualitas Untuk Indonesia Maju.
